Alan Munandar

Komunikasi Publik CKG: Masif tapi Belum Merata

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai berjalan Februari 2025. Pemerintah menyebutnya program kesehatan dengan cakupan penerima manfaat terbesar dalam sejarah, menyasar seluruh warga negara mulai dari bayi baru lahir sampai lanjut usia. Pemeriksaan diberikan saat ulang tahun, di sekolah, dan secara rutin bagi ibu hamil serta balita, dengan hasil yang langsung masuk ke aplikasi SATUSEHAT Mobile (Ahmad, 2025). Memasuki tahun kedua, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2026) mengalihkan fokus dari sekadar cakupan pemeriksaan ke penanganan hasil pemeriksaan, dan secara terang-terangan menyebut penguatan komunikasi publik sebagai salah satu syarat agar masyarakat mau memakai layanan ini.

Itu bukan basa-basi birokrasi. Program yang dirancang untuk seluruh populasi hanya berhasil kalau seluruh populasi tahu program itu ada dan merasa itu relevan buat mereka. Masalahnya, cakupan program yang universal tidak otomatis diikuti strategi komunikasi yang ikut universal. Wahyuni dan Siswani (2025), dalam kajian mereka di Puskesmas Penjaringan, menemukan partisipasi CKG masih rendah di kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Bukan karena mereka menolak program ini. Kanal komunikasi yang dipakai memang lebih efektif menjangkau kelompok menengah ke atas yang aktif di media sosial, sementara kelompok bawah justru lebih terbuka pada komunikasi langsung dan pendekatan berbasis komunitas.

Temuan itu membongkar satu asumsi yang sering dipakai saat merancang kampanye kesehatan publik: bahwa "sosialisasi masif" otomatis berarti "sosialisasi merata". Kementerian Kesehatan sendiri mengakui strategi komunikasi CKG saat ini bertumpu pada kombinasi media massa, media sosial, dan tokoh masyarakat, dengan penekanan pada literasi digital untuk melawan hoaks kesehatan dan pemakaian testimoni untuk membangun kepercayaan publik (Ahmad, 2025). Pendekatan ini masuk akal buat kelompok yang sudah terbiasa dengan dunia digital. Masalahnya, pendekatan ini berisiko meninggalkan kelompok yang justru paling butuh deteksi dini: lansia, masyarakat pedesaan, dan kelompok berpendapatan rendah yang selama ini paling susah mengakses layanan kesehatan preventif.

Pola serupa muncul dari pengalaman komunikasi kesehatan lintas budaya di Indonesia selama pandemi. Pohan et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas strategi komunikasi kesehatan bergantung pada seberapa jauh pola komunikasi itu disesuaikan dengan karakteristik lokal populasi sasaran, bukan pada seberapa banyak pesan yang disebarkan. Prinsip yang sama berlaku untuk program manajemen penyakit kronis berbasis komunitas seperti Prolanis. Febriyanti et al. (2025), lewat tinjauan pustaka sistematis atas 38 publikasi terindeks Scopus, ScienceDirect, dan PubMed, menemukan hambatan literasi kesehatan dan kendala sosial-ekonomi sebagai faktor yang berulang kali menghalangi partisipasi masyarakat, terlepas dari sebaik apa pun desain teknis programnya.

Ketiga temuan itu mengarah ke kesimpulan yang sama: kegagalan komunikasi publik pada program kesehatan skala nasional biasanya bukan soal kurangnya informasi, tapi soal saluran yang tidak cocok dengan audiensnya (Pohan et al., 2024; Wahyuni & Siswani, 2025). CKG berisiko mengulangi pola ini kalau komunikasi publiknya terus diperlakukan sebagai satu strategi seragam untuk 280 juta penduduk, bukan strategi yang disegmentasi menurut literasi kesehatan, akses digital, dan struktur kepercayaan lokal di tiap daerah (Febriyanti et al., 2025). Pergeseran fokus Kemenkes pada 2026 ke penanganan hasil pemeriksaan justru memperbesar taruhannya. Percuma mendeteksi masalah kesehatan lebih dini kalau masyarakat yang terdeteksi tidak paham langkah selanjutnya, atau tidak percaya pada rujukan yang diberikan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2026). Komunikasi publik di sini harus mengajak orang datang periksa, sekaligus menuntun mereka memahami dan menindaklanjuti hasilnya. Itu beban komunikasi yang jauh lebih rumit daripada sekadar kampanye ajakan di awal.

CKG punya desain kebijakan yang kuat. Tapi desain kebijakan yang kuat tidak menjamin pelaksanaan yang merata. Risiko terbesarnya bukan gagal total. Risikonya adalah berhasil setengah jalan: menjangkau kelompok yang memang sudah mudah dijangkau, sementara kelompok yang paling butuh tetap tertinggal karena strategi komunikasinya tidak dirancang untuk mereka (Wahyuni & Siswani, 2025). Pemerintah perlu memperlakukan komunikasi publik CKG sebagai bagian dari keberhasilan program, bukan sekadar pelengkap administratif. Itu berarti menyegmentasi pesan menurut kelompok sasaran, mengevaluasi berdasarkan data partisipasi per wilayah dan kelas sosial-ekonomi, dan memperkuat jalur interpersonal serta komunitas untuk kelompok yang tidak terjangkau media digital (Febriyanti et al., 2025; Pohan et al., 2024). Tanpa itu, CKG berisiko jadi program dengan cakupan kebijakan nasional tapi dampak yang tetap menumpuk di kelompok yang sudah lebih terlayani.

Referensi

Ahmad, F. A. (2025). Cek kesehatan gratis: Kesehatan yang lebih baik untuk semua. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/cek-kesehatan-gratis-kesehatan-yang-lebih-baik-untuk-semua/

Febriyanti, R. M., Irawan, A. A., Anggriani, N., Andriyana, Y., & Abdulah, R. (2025). Challenges in implementing Indonesia's community-based chronic disease management program (Prolanis): A scoping review. AIMS Public Health, 12(3), 890–915. https://doi.org/10.3934/publichealth.2025045

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026, Januari 23). Tahun 2026, Kemenkes fokuskan CKG pada penanganan hasil pemeriksaan [Siaran pers]. https://kemkes.go.id/id/tahun-2026-kemenkes-fokuskan-ckg-pada-penanganan-hasil-pemeriksaan

Pohan, R. A., Atmoko, A., Ramadhani, E., Marimbun, M., Chalidaziah, W., & Nengsih, N. (2024). Cross-cultural communication strategies in handling COVID-19: Experiences from Indonesia. Journal of Public Health, 46(3), e538–e539. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdae079

Wahyuni, Y., & Siswani, S. (2025). Strategi komunikasi kesehatan sebagai upaya membangun partisipasi publik dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Penjaringan tahun 2025. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, 15(4), 324–339. https://doi.org/10.52643/jbik.v15i4.7326

Terpopuler di

Tajrid dan Kasab dalam Perjalanan Menuju Allah

Digital Marketing Bukan Sekadar Membuat Konten Viral

Menjemput Adab yang Hanyut di Aliran Gawai Anak-Anak Kita

Markas Tersembunyi di Bawah Tanah, Rahasia Hizbullah Bertahan dari Gempuran Israel!

Google Review Bisa Menentukan Nasib Sebuah Bisnis

Ruang Menjadi Alasan Perubahan Karya Sastra