Milatun Nafiah
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Syariah: Dua Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi Syariah | 2026-07-11 08:32:48
Dunia hari ini sedang menghadapi alarm darurat yang sama: krisis iklim, pemanasan global, dan penurunan kualitas lingkungan. Di tengah kecemasan global ini, mencuat sebuah paradigma baru yang disebut Ekonomi Hijau (Green Economy)—sebuah model ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus menekan risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Menariknya, jauh sebelum isu sustainability (keberlanjutan) ini menjadi tren global, Islam telah meletakkan fondasi filosofis yang sangat kuat tentang hal ini melalui sistem Ekonomi Syariah.
Jika ditelisik lebih dalam, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Syariah bukanlah dua kutub yang berbeda. Keduanya adalah dua jalan paralel yang bertemu pada satu titik tujuan yang sama: mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi menjaga bumi untuk generasi masa depan.
Melampaui Sekadar Profit: Filosofi Maqashid Syariah
Dalam ekonomi konvensional, roda penggerak utamanya sering kali adalah maksimalisasi keuntungan jangka pendek (profit maximization). Akibatnya, eksploitasi alam besar-besaran kerap dilegalkan demi angka pertumbuhan PDB.
Ekonomi Syariah datang dengan paradigma yang berbeda melalui konsep Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya aspek Hifzhul Maal (menjaga harta) dan Hifzhun Nafs (menjaga jiwa/kehidupan). Harta dan alam dalam sudut pandang Islam bukanlah objek eksploitasi, melainkan amanah. Manusia ditempatkan sebagai khalifah fil ardh (pemimpin sekaligus penjaga bumi), yang diberikan mandat untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya.
Ketika Ekonomi Hijau menuntut korporasi untuk memperhatikan aspek ESG (Environmental, Social, and Governance), Ekonomi Syariah sebenarnya sudah menerapkan screening yang lebih ketat. Investasi syariah secara otomatis mengharamkan sektor yang merusak tatanan sosial dan lingkungan, seperti industri yang eksploitatif dan manipulatif.
Integrasi Instrumen Keuangan Sosial Islam untuk Bumi
Satu hal yang membuat Ekonomi Syariah menjadi mitra strategis bagi Ekonomi Hijau adalah kesiapan instrumen keuangannya. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan pendanaan yang masif (green financing), dan Islam memiliki solusinya melalui integrasi komersial dan sosial (Islamic Social Finance).
Kita bisa melihat bagaimana instrumen seperti Sukuk Hijau (Green Sukuk) yang diterbitkan Indonesia telah diakui dunia sebagai inovasi luar biasa. Melalui Green Sukuk, dana investor digunakan khusus untuk membiayai proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pengelolaan limbah, hingga transportasi publik rendah emisi.
Tidak hanya itu, potensi Wakaf Produktif kini mulai diarahkan pada sektor lingkungan (Green Waqf). Bayangkan jika tanah-tanah wakaf yang telantar dikonversi menjadi hutan kota, lahan pertanian organik, atau pusat konservasi air. Konsep ini tidak hanya menghidupkan ekonomi warga lokal, tetapi juga menjaga stabilitas ekologi sekitar.
Menuju Integrasi yang Hakiki
Pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa dicapai jika kita masih menggunakan cara-cara lama yang serakah. Ekonomi Hijau memberikan panduan teknis-ekologisnya, sementara Ekonomi Syariah menyuntikkan ruh spiritual dan etika moralnya.
Mengintegrasikan keduanya bukan lagi sekadar pilihan atau wacana di atas kertas, melainkan sebuah keharusan sejarah. Ketika kesadaran ekologi berpadu dengan kepatuhan syariah, pembangunan tidak lagi menjadi mesin perusak lingkungan, melainkan jalan pembawa rahmat bagi semesta alam (Rahmatan lil 'Alamin).
Bumi ini adalah titipan, dan tugas kita bersama untuk mengembalikannya dalam kondisi yang tetap hijau dan berkah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
