Harits Abdurrahman
Nekro-Kurikulum: Ketika Sekolah Berfungsi Mengawetkan Jenazah Intelektual
Pendidikan | 2026-07-02 15:06:09
Bayangkan sebuah ruang kelas yang "sempurna" di era modern: murid-murid duduk rapi tanpa suara, jemari mereka sibuk menyalin teks dari layar gawai, melotot di depan laptop sembari mengunggah dokumen administrasi. Tidak ada interupsi, tidak ada perdebatan sengit, apalagi gelak tawa di dalamnya. Semuanya sunyi, patuh, dan teratur.
Di atas kertas, kelas ini sukses besar. Namun secara sosiologis, pemandangan ini menyerupai ruang persemayaman massal. Kelas tersebut tampak hidup secara fisik, tetapi mati secara esensi. Selamat datang di era Nekro-Kurikulum, sebuah kondisi di mana sistem pendidikan tidak lagi berfungsi menumbuhkan kehidupan berpikir, melainkan bertindak seperti laboratorium formalin yang bertugas mengawetkan jenazah intelektual generasi muda.
Kekuasaan Menentukan "Pengetahuan yang Mati"
Istilah "nekro" (kematian) dalam konteks ini meminjam fondasi teori Nekropolitik (Necropolitics) dari pemikir pascakolonial Achille Mbembe. Mbembe menjelaskan bagaimana kekuasaan berdaulat memiliki kendali penuh untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Ketika ditarik ke ranah sosiologi pendidikan, kurikulum modern memegang kekuasaan mutlak tersebut: ia menentukan pengetahuan mana yang berhak "hidup" di dalam kelas, dan pengetahuan mana yang harus "dibunuh".
Kurikulum kita hari ini secara perlahan membunuh rasa ingin tahu alami siswa (curiosity) dan nalar kritis yang kontekstual karena dianggap tidak efisien dan sulit diukur oleh standardisasi angka.
Pelajaran tidak lagi didesain untuk menjawab kegelisahan hidup siswa di lingkungan sekitar mereka. Sebagai gantinya, kurikulum menyuntikkan "formalin" berupa tumpukan target capaian pembelajaran yang kaku, hafalan instan demi ujian, dan rentetan tugas proyek seragam. Siswa dipaksa menghafal formula tanpa pernah tahu untuk apa mereka mempelajarinya. Mereka dibuat "mati rasa" terhadap makna pengetahuan, asalkan jasad akademis mereka tetap terlihat wangi dan berprestasi di atas kertas statistik kementerian.
Formalin Administrasi dan Sekolah sebagai Ruang Pameran
Mengapa institusi pendidikan membiarkan pembunuhan intelektual ini terjadi? Jawabannya adalah tuntutan formalisme digital yang akut. Sosiolog Max Weber jauh-jauh hari telah memperingatkan tentang bahaya Birokrasi Rasional-Legal yang menjebak manusia dalam "sangkar besi" (iron cage).
Hari ini, sangkar besi itu menjelma dalam bentuk aplikasi penilaian kinerja, dasbor statistik, dan tuntutan sertifikat pelatihan online. Guru tidak lagi memiliki waktu untuk mendengarkan keluh kesah siswa atau merancang metode eksperimen yang hidup. Energi pendidik habis dikuras untuk memoles "wajah" birokrasi sekolah agar terlihat aktif di mata sistem kontrol negara.
Akibatnya, sekolah berubah fungsi menjadi ruang pameran. Layaknya kurator museum mumi, sekolah memastikan seluruh "jenazah intelektual" ini mengenakan seragam yang rapi, lulus dengan nilai yang memenuhi standar minimum, dan memiliki dokumen administratif yang lengkap. Siswa yang patuh tanpa opini dihargai, sementara mereka yang mempertanyakan sistem atau memiliki gaya belajar yang tidak sesuai standar birokrasi akan dianggap "cacat" dan disingkirkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
