Jihan Orta Wirani

Mengapa Demokrasi Masih Menjadi Pilihan Banyak Negara?

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh demos (semua rakyat). Demokrasi diharapkan menjadi acuan agar sebuah negara dapat terjamin antara hak dan kewajibannya. Dalam negara demokrasi pemimpin dipilih langsung dengan perolehan suara terbanyak. Hal ini dianggap sesuai dengan kehendak rakyat, karena orang yang terpilih terbanyak adalah bentuk perwujudan atas mayoritas pilihan rakyat.

Dalam implementasinya demokrasi justru sering kali menjadi ruang dilema antara pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kehendak rakyat melalui mekanisme suara terbanyak dengan kondisi ketika jabatan-jabatan strategis yang memerlukan kompetensi khusus ditentukan oleh popularitas/elektabilitas bukan semata-mata oleh kapabilitas dan keahlian.

Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi adalah salah sistem pemerintahan yang buruk atau menyimpang, karena didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Hal tersebut berpotensi mengutamakan kepentingan mayoritas dibandingkan kepentingan umum. Kritik utamanya terletak pada mekanisme pengambilan keputusan, dimana ketika masyarakat menghadapi persoalan yang genting dan mendesak kemudian tidak menemukan solusi dari berdiskusi maka dilakukan voting (pemungutan suara). Permasalahannya sering kali hasil keputusan seperti itu bukan keputusan yang paling tepat. Pandangan seorang ahli yang memiliki pengetahuan mendalam dapat kalah oleh suara mayoritas yang mungkin tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap persoalan yang dihadapi.

Kemudian, ketika hendak melaksanakan pemilu kita bisa melihat bagaimana sering kali masyarakat terbelah menjadi beberapa kubu sesuai dengan calon kandidat yang didukung. Hal ini membuat senggol-menyenggol antar pendukung. Belum lagi ruang publik dipenuhi dengan drama perebutan kekuasaan.

Dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan “Jika demokrasi begitu melelahkan dan penuh gaduh, mengapa mayoritas negara di dunia enggan berpaling?”

Mengapa mereka tidak pindah saja ke sistem otoriter atau monarki yang kelihatannya lebih sat-set, efisien, dan lebih tenang?

Demokrasi bertahan bukan karena sistem yang sempurna tanpa cela, melainkan demokrasi dianggap menjadi sistem terbaik yang bisa mencegah sebuah negara jatuh ke jurang kehancuran mutlak.

Ada beberapa alasan kuat juga mengapa sistem demokrasi masih menjadi pilihan utama negara-negara di dunia, diantaranya:

1. Agar tidak ada pemimpin yang merasa menjadi Raja

Sistem otoriter mungkin terlihat lebih menenangkan ketika dipimpin oleh orang yang baik dan kompeten. Namun, apa yang terjadi jika pemimpinnya korup atau tiran? simpelnya rakyat tidak bisa menghentikannya jika tidak ada demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada pembagian kekuasaan yang dikatakan oleh montesquieu yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme ini bekerja seperti check and balances yang memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa bertindak semaunya dan menganggap negara sebagai milik pribadi sekalipun itu adalah seorang Presiden.

2. Menurunkan pemimpin tanpa pertumpahan darah

Di dalam sistem non demokratis, sejarah mencatat bahwa cara untuk mengganti rezim yang buruk hampir selalu melibatkan peluru, kudeta, atau perang saudara yang mengorbankan nyawa rakyat sipil. Demokrasi memindahkan medan perang itu ke dalam bilik suara yang damai. Jika kinerja pemerintah dinilai buruk, rapornya merah, dan rakyat sudah tidak percaya lagi, mereka tidak perlu angkat senjata. Cukup gunakan hak pilih di pemilu berikutnya untuk “memecat” pemimpin tersebut dan menggantinya dengan yang baru.

3. Wadah evaluasi dan koreksi diri

Sebuah negara tidak bisa maju jika hanya mendengar satu suara. Demokrasi menyediakan ruang bagi oposisi, kritik, dan demonstrasi. Ketika sebuah undang-undang atau kebijakan dirasa merugikan masyarakat luas, sistem demokrasi memungkinkan adanya gugatan hukum atau tekanan publik untuk membatalkannya. Kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri (self-correcting system) inilah yang membuat negara demokrasi cenderung lebih stabil dalam jangka panjang menghadapi perubahan zaman.

Untuk menguji kebenarannya mari kita telaah negara-negara yang masih menerapkan sistem demokrasi hingga saat ini, diantaranya:

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah contoh utama negara yang demokrasinya dipenuhi drama luar biasa. Polarisasi politik antara pendukung Partai Demokrat dan Partai Republik sangat tajam. Laporan V-Dem Institute bahkan menyoroti adanya penurunan skor indeks demokrasi (backsliding) di AS karena kuatnya konsentrasi kekuasaan di ranah eksekutif dan tekanan terhadap sistem checks and balances.

Mengapa masih bertahan? meskipun tensi politiknya sangat panas, roda pemerintahan AS tetap berjalan karena kekuatan institusi hukum dan hukum pemilu mereka yang sangat berakar. Pemilu paruh waktu (midterm elections) dan pemilu presiden tetap menjadi satu-satunya jalur sah yang diakui semua pihak untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan tanpa harus membubarkan negara.

2. Prancis

Prancis terkenal dengan dinamika politiknya yang meledak-ledak. Masyarakat Prancis tidak ragu untuk turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran (seperti protes buruh atau isu pensiun) yang sering kali membuat pemerintahan lumpuh sementara waktu. EIU mengategorikan Prancis sebagai Full Democracy (Demokrasi Penuh) setelah sempat dinilai fluktuatif.

Mengapa masih bertahan? di Prancis, demonstrasi dan pemogokan massal bukanlah tanda runtuhnya negara, melainkan bagian dari budaya politik demokratis yang dilindungi hukum. Melalui debat parlemen yang sengit dan protes publik, pemerintah dipaksa untuk terus mengevaluasi dan menegosiasikan ulang kebijakannya agar sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat.

3. Brasil

Brasil sempat mengalami guncangan demokrasi yang hebat akibat polarisasi ekstrem, bahkan hingga terjadi kerusuhan pasca-pemilu beberapa tahun lalu. Namun, laporan global mengategorikan Brasil sebagai salah satu negara Democratizers negara yang berhasil melakukan konsolidasi dan memperbaiki kualitas demokrasinya kembali.

Mengapa masih bertahan? lembaga peradilan, sistem pemilu elektronik mereka yang tepercaya, serta partisipasi aktif warga negaranya terbukti mampu meredam kekacauan. Alih-alih jatuh ke dalam kediktatoran militer seperti masa lalu, Brasil membuktikan bahwa transisi kekuasaan yang sah melalui pemilu tetap menjadi obat penawar terbaik untuk menyelesaikan konflik horizontal.

Pada akhirnya, kita harus menerima kenyataan bahwa demokrasi bukanlah sebuah sistem yang menjanjikan utopia tanpa cela. Ia adalah sistem yang riuh, melelahkan, mahal, dan sering kali menguji kesabaran kita sebagai warga negara melalui drama politik yang tidak ada habisnya.

Namun, di tengah segala kekurangannya, ada alasan mengapa mayoritas negara di dunia enggan berpaling dari sistem ini. Seperti kalimat mahsyur yang pernah diucapkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill:

“Democracy is the worst form of government, except for all the others”. (Demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuk, kecuali jika dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya yang sudah pernah dicoba).

Sistem lain mungkin menawarkan efisiensi semu yang tampak sat-set dan tenang. Namun, ketenangan di sistem otoriter sering kali dibayar mahal dengan pembungkaman, rasa takut, dan hilangnya hak-hak dasar kita sebagai manusia. Demokrasi memang berisik dan penuh kompromi. Tetapi, riuhnya suara rakyat di parlemen atau jalanan jauh lebih baik daripada keheningan mencekam di bawah kendali seorang tiran. Sejauh peradaban manusia berjalan, demokrasi tetap menjadi satu-satunya sistem yang paling memanusiakan manusia secara setara dalam bernegara.

Berita Terkait

Rakyat, Jalanan, dan Suara yang tak Bisa Diabaikan

Bagaimana Pengaruh Budaya Pop Populer Jepang dalam Kehidupan Masyarakat

Analisis Demonstrasi Mahasiswa Tahun 2026 sebagai Bentuk Partisipasi Politik dalam Demokrasi Indonesia

Terpopuler di

Gen Z: Dari Depresi Menuju Resistensi

Nalar, Moralitas, dan Labirin Birokrasi

Film Sebagai Media Kritik Sosial

Hemat Sebagai Wujud Kebijaksanaan dalam Mengelola Nikmat Allah

Adiwarman Azwar Karim dan Reaktualisasi Pemikiran Al Syaibani dalam Ekonomi Syariah

Ketika Pembangunan Mengabaikan Manusia: Refleksi atas Food Estate Merauke