Ade Nurhidayah
Krisis yang tidak Selalu Bernama Resesi
Ekonomi Syariah | 2026-06-22 16:30:47Selama ini, resesi sering dipandang sebagai simbol utama dari sebuah krisis ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi negatif, pengangguran meningkat, pasar keuangan bergejolak, dan aktivitas usaha melemah, publik dengan mudah menyimpulkan bahwa perekonomian sedang mengalami masa sulit.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa tidak semua krisis datang dengan nama "resesi". Sebagian justru hadir secara perlahan, tanpa guncangan besar yang dramatis. Statistik ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan, inflasi masih terkendali, dan neraca makro relatif stabil. Akan tetapi, di tingkat masyarakat, biaya hidup meningkat, daya beli melemah, lapangan kerja berkualitas semakin sulit diperoleh, dan ketidakpastian ekonomi semakin besar. Krisis semacam inilah yang sesungguhnya sedang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year). Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi komponen yang tumbuh paling tinggi, yakni mencapai 21,81 persen. Sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional.
Sepintas, angka tersebut memberikan optimisme. Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan di atas 5 persen ketika banyak negara menghadapi perlambatan. Namun, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya hanyalah rata-rata statistik. Ia tidak selalu mencerminkan pengalaman ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang oleh banyak ekonom disebut sebagai growth without prosperity, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Perekonomian dapat tumbuh, tetapi sebagian masyarakat justru merasakan bahwa kehidupan mereka semakin berat. Pertanyaan pentingnya adalah: apabila ekonomi tumbuh cukup tinggi, mengapa masyarakat masih merasa semakin sulit?
Krisis ekonomi hari ini lebih banyak hadir dalam bentuk melemahnya daya beli. Bukan karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan sama sekali, melainkan karena pendapatan yang diperoleh tidak lagi mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, pendidikan, kesehatan, dan cicilan rumah tangga terus meningkat. Pada saat yang sama, pertumbuhan pendapatan masyarakat berjalan lebih lambat.
Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada Mei 2026 meningkat menjadi 3,08 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 2,42 persen. Kenaikan ini membawa inflasi mendekati batas atas target Bank Indonesia. Tekanan inflasi tersebut semakin diperkuat oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi. Pertamina menaikkan harga Pertamax sebesar lebih dari 32 persen, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini merupakan yang terbesar sejak pecahnya konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. Bagi rumah tangga kelas menengah, kenaikan biaya energi memiliki efek berantai terhadap berbagai pengeluaran lainnya.
Kondisi inilah yang sering kali tidak tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi. Masyarakat tidak hidup dari statistik PDB. Mereka hidup dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika biaya hidup meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, masyarakat akan merasakan tekanan ekonomi meskipun secara formal negara belum mengalami resesi.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kajian menunjukkan adanya tekanan terhadap kelompok kelas menengah Indonesia. Kelompok ini merupakan motor utama konsumsi domestik. Ketika kemampuan belanja kelas menengah melemah, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Fenomena tersebut dapat terlihat dari meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Konsumsi tidak lagi tumbuh secepat sebelumnya. Masyarakat mulai memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder.
Situasi ini memunculkan apa yang disebut sebagai cost of living crisis atau krisis biaya hidup.
Krisis ini tidak ditandai oleh runtuhnya perekonomian, melainkan oleh semakin beratnya biaya yang harus ditanggung rumah tangga untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Fenomena serupa juga terjadi di banyak negara maju pascapandemi. Artinya, tantangan ekonomi modern bukan lagi sekadar resesi, melainkan bagaimana menjaga kualitas hidup masyarakat di tengah meningkatnya tekanan biaya.
Tekanan ekonomi domestik juga tidak dapat dipisahkan dari situasi global. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 hanya mencapai 2,5 persen, menjadi salah satu yang terendah sejak pandemi COVID-19. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta kenaikan harga energi menjadi faktor utama perlambatan tersebut.
Bahkan, Bank Dunia mengingatkan bahwa negara-negara berkembang berpotensi menghadapi "dekade yang hilang" (lost decade) apabila produktivitas dan investasi tidak segera diperkuat. Indonesia tentu tidak kebal terhadap kondisi tersebut. Ketika ketidakpastian global meningkat, arus modal asing menjadi lebih sensitif. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan, sementara harga komoditas energi mengalami volatilitas tinggi.
Dalam situasi seperti itu, ruang kebijakan pemerintah menjadi semakin terbatas. Untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan. Pada Mei 2026, BI menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen, kemudian kembali melakukan kenaikan menjadi 5,50 persen pada Juni 2026 melalui langkah off-cycle yang jarang dilakukan. Kebijakan ini memang penting untuk menjaga stabilitas makro. Namun, konsekuensinya tidak kecil.
Suku bunga yang lebih tinggi berarti:
- biaya kredit menjadi lebih mahal
- investasi dunia usaha melambat
- cicilan rumah dan kendaraan meningkat
- ekspansi sektor riil menjadi lebih hati-hati
Dalam jangka pendek, stabilitas moneter memang dapat terjaga. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berpotensi kehilangan momentumnya. Di sinilah dilema klasik kebijakan ekonomi muncul. Menjaga inflasi terlalu ketat dapat memperlambat pertumbuhan, tetapi membiarkan inflasi meningkat juga akan menggerus kesejahteraan masyarakat.
Selain tekanan moneter, tantangan lain berasal dari sisi fiskal. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan melambat menjadi sekitar 5 persen akibat meningkatnya tekanan fiskal dan membengkaknya biaya subsidi energi. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan beban subsidi meningkat tajam. Di saat yang sama, pemerintah juga harus membiayai berbagai program prioritas pembangunan. Konsekuensinya, ruang fiskal menjadi semakin sempit. Jika tidak dikelola secara hati-hati, tekanan fiskal dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi maupun perlindungan sosial kepada masyarakat.
Pada dasarnya, ekonomi sangat bergantung pada ekspektasi. Ketika masyarakat optimistis, konsumsi meningkat. Ketika pelaku usaha yakin terhadap prospek ekonomi, investasi bertambah. Sebaliknya, ketidakpastian dapat membuat semua pihak menahan diri. Rumah tangga menunda belanja. Perusahaan menunda ekspansi. Investor memilih bersikap hati-hati. Akibatnya, perlambatan ekonomi dapat terjadi bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena menurunnya kepercayaan. Dalam konteks ini, krisis ekonomi modern sesungguhnya lebih banyak berbentuk krisis ekspektasi daripada sekadar krisis produksi.
Selama beberapa dekade, keberhasilan pembangunan sering diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Padahal, pertumbuhan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Masyarakat tidak membutuhkan angka pertumbuhan yang tinggi semata. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak. Pendapatan yang cukup. Harga kebutuhan yang terjangkau. Pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Serta rasa aman terhadap masa depan. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar PDB bertambah, melainkan dari seberapa besar kesejahteraan masyarakat meningkat.
Krisis ekonomi tidak selalu bernama resesi. Kadang ia hadir secara perlahan, melalui melemahnya daya beli, meningkatnya biaya hidup, tekanan suku bunga, ketidakpastian global, dan berkurangnya optimisme masyarakat. Angka pertumbuhan ekonomi mungkin masih terlihat baik. Inflasi mungkin masih berada dalam rentang sasaran.
Namun, jika semakin banyak rumah tangga yang merasa hidupnya semakin berat, maka sesungguhnya ada persoalan yang lebih mendasar yang sedang terjadi. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah semata-mata apakah Indonesia akan mengalami resesi. Melainkan, apakah pertumbuhan yang kita capai benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Sebab krisis yang paling berbahaya bukanlah ketika angka-angka ekonomi memburuk, melainkan ketika statistik terlihat baik-baik saja, tetapi kesejahteraan masyarakat justru berjalan ke arah yang sebaliknya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
