Yolanda Divyanata
Harga Pertamax Naik, Antrean Pertalite Mengular Panjang
Edukasi | 2026-06-20 19:52:59Sejak kebijakan PT Pertamina (Persero) menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax per 10 Juni 2026 langsung memicu reaksi berantai di lapangan. Lonjakan harga Pertamax (RON 92) yang tajam dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter menciptakan selisih (gap) harga yang sangat kontras sebesar Rp6.250 per liter dengan Pertalite (RON 90) yang tertahan di angka Rp10.000 per liter. Celah harga sebesar Rp6.250 per liter tersebut menjadi sebuah hantaman keras bagi isi dompet masyarakat dan suasana di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belakangan ini berubah drastis yang disebabkan sebuah fenomena sosial terkait bagaimana konsumen merespons perubahan harga secara mendadak.
Sebagai akademisi dari Universitas Airlangga, fenomena antrean panjang tersebut sangat menarik untuk ditelaah dari sudut pandang ekonomi dan perilaku konsumen. Di balik ramainya antrean kendaraan, terdapat perubahan perilaku masyarakat untuk mengorbankan waktu dan kenyamanan demi memperoleh penghematan biaya. Tren peralihan atau penurunan kelas konsumsi dari Pertamax ke Pertalite ini salah satu bentuk yang dilakukan masyarakat sebagai penghematan untuk menghadapi tekanan ekonomi harian.
Pergeseran perilaku ini sebenarnya merupakan replikasi dari memori kolektif krisis energi pada periode waktu 31 Maret - 5 April 2022. Berdasarkan data historis yang tercatat pada dokumen Repositori Universitas Bakrie tahun 2022, Indonesia sempat mengalami kondisi serupa ketika harga Pertamax naik dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pelebaran selisih harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi cenderung mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan penghematan biaya dibandingkan kenyamanan penggunaan bahan bakar.
Menurut proyeksi pakar energi Yayan Satyakti dari Universitas Padjadjaran, lonjakan harga saat ini akan langsung memicu perpindahan seketika sekitar 10% hingga 16% pengguna Pertamax ke jalur Pertalite. Bahkan, analisis makro dari Bloomberg Technoz memperkirakan angka migrasi ini bisa menembus 23% hingga 26% jika sistem pengawasan digital di lapangan melonggar.
Meskipun memicu migrasi, Yayan Satyakti melihat ada sisi lain dari kebijakan penyesuaian harga ini dari sudut pandang keadilan distribusi beban ekonomi. "Singkatnya, sekitar separuh dari total beban kenaikan ini ditanggung oleh 20 persen rumah tangga terkaya. Kenaikan Pertamax bekerja seperti pajak yang lebih banyak menyasar orang mampu," ucap Yayan. Instrumen ini secara tidak langsung didesain agar beban fiskal terbesar tidak jatuh ke masyarakat rentan, melainkan diserap oleh kelompok masyarakat yang memiliki daya beli lebih tinggi.
Jika ditinjau dari sisi ekonomi, keputusan masyarakat untuk mengantre demi memperoleh Pertalite dapat dianggap rasional, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Pengguna sepeda motor dengan konsumsi sekitar 30 liter per bulan harus menanggung tambahan biaya sekitar Rp119.000 per bulan apabila tetap menggunakan Pertamax. Sementara itu, pemilik mobil dengan konsumsi rata-rata 100 liter per bulan dapat menghadapi kenaikan pengeluaran hingga Rp395.000 per bulan. Bagi banyak rumah tangga, jumlah tersebut cukup signifikan dan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pangan, transportasi, maupun pendidikan.
Meski demikian, peralihan ke BBM bersubsidi juga menimbulkan dampak lain berupa hilangnya waktu produktif. Demi memperoleh harga yang lebih murah, pengendara harus rela menghabiskan belasan hingga puluhan menit untuk mengantre di SPBU. Bagi pekerja, pelajar, maupun masyarakat yang memiliki jadwal padat, waktu yang terbuang untuk mengantre dapat menghambat aktivitas sehari-hari, menunda pekerjaan, bahkan mengurangi produktivitas. Selain itu, penumpukan kendaraan pada jalur pengisian Pertalite kerap memicu kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU, sehingga tidak hanya mengurangi kenyamanan konsumen, tetapi juga berdampak pada kelancaran mobilitas pengguna jalan lainnya.
Pada akhirnya, antrean panjang di jalur Pertalite mencerminkan upaya masyarakat untuk menyesuaikan pengeluaran di tengah tekanan ekonomi yang semakin besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga berusaha mencari keseimbangan baru antara kebutuhan konsumsi dan kemampuan finansial mereka. Oleh karena itu, penting bagi kalangan akademisi untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari kondisi tersebut secara objektif dan berbasis data. Di sisi lain, pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga perlu mengambil langkah yang tidak hanya berfokus pada pengawasan melalui sistem QR Code, tetapi juga pada perbaikan distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, akses terhadap BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi antrean panjang yang berpotensi menghambat aktivitas dan produktivitas masyarakat sehari-hari.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
