Salsabila QurattuAin
Apakah Kemiskinan Soal Takdir atau Soal Siapa yang Membuat Kebijakan?
Kebijakan | 2026-06-14 22:42:56
Setiap tahun, pemerintah merilis angka pertumbuhan ekonomi dengan nada yang hampir selalu optimistis. Angka-angka itu disebut dalam pidato, dijadikan headline berita, dan dirayakan sebagai bukti bahwa negara sedang bergerak maju. Tapi di waktu yang bersamaan, ada kenyataan lain yang menjadi kontradiksi, jutaan orang masih mengantri di puskesmas dengan kartu BPJS yang bermasalah, anak-anak di daerah terpencil masih belajar di gedung yang atapnya bocor, dan keluarga-keluarga di pinggiran kota masih memilih antara makan hari ini atau membayar kontrakan bulan ini. Dua realita itu hidup berdampingan dan kita sudah terlalu terbiasa untuk tidak merasa ada yang ganjil dari kombinasi itu.
Kesenjangan ekonomi di Indonesia bukan fenomena baru dan bukan pula sekadar warisan masa lalu yang sedang pelan-pelan diperbaiki. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia, ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini sering dijadikan argumen bahwa kondisi sedang membaik. Tapi angka Gini yang turun tidak otomatis berarti yang miskin semakin sejahtera. Ia bisa juga berarti bahwa yang kaya tumbuh sedikit lebih lambat, sementara yang miskin tetap berada di tempat yang sama. Statistik, seperti banyak hal lainnya, bisa digunakan untuk menceritakan kisah yang kita inginkan, bukan selalu kisah yang sesungguhnya terjadi.
Kemudian yang sering luput dari perdebatan tentang kemiskinan adalah bagaimana hal itu bekerja sebagai sistem, bukan sebagai nasib. Kemiskinan bukan kondisi yang menimpa seseorang karena ia kurang berusaha atau kurang cerdas. Ia adalah hasil dari serangkaian keputusan kebijakan tentang siapa yang mendapat akses ke tanah, siapa yang bisa meminjam modal dari bank, sekolah mana yang mendapat anggaran lebih besar, kawasan mana yang dibangun infrastrukturnya lebih dulu, dan industri mana yang diberi insentif pajak. Setiap keputusan itu punya pemenang dan selalu ada yang dikorbankan.
Selama puluhan tahun, pola siapa yang menang dan siapa yang dikorbankan cenderung sangat konsisten. Ambil contoh struktur kepemilikan lahan. Penelitian yang dilakukan berbagai lembaga independen secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar lahan produktif di Indonesia dikuasai oleh segelintir korporasi dan individu berpunya, sementara petani kecil mengerjakan lahan sempit dengan akses terbatas pada benih unggul, pupuk bersubsidi, dan pasar yang adil. Ketika harga komoditas naik, yang paling banyak diuntungkan adalah mereka yang memiliki lahan dalam skala besar. Ketika harga anjlok, yang paling cepat terdampak adalah mereka yang hidupnya bergantung penuh pada satu musim panen. Ketimpangan ini bukan kecelakaan sejarah, itu adalah hasil dari regulasi agraria yang selama bertahun-tahun lebih memihak investasi skala besar daripada keberlangsungan petani kecil.
Hal serupa terjadi di sektor pendidikan. Kita punya narasi nasional yang indah tentang pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan tidak bisa dipungkiri memang ada kebenaran di dalamnya, tapi yang jarang diakui adalah bahwa kualitas pendidikan yang diterima seseorang sangat bergantung pada di mana ia lahir dan dari keluarga seperti apa. Anak yang lahir di keluarga menengah atas di kota besar punya akses ke sekolah swasta berkualitas, bimbingan belajar, internet cepat, dan orang tua yang bisa mendampingi belajar di rumah. Anak yang lahir di desa terpencil bisa jadi harus berjalan beberapa kilometer untuk sampai ke sekolah negeri yang kekurangan guru dan buku. Keduanya akan mengikuti ujian yang sama, bersaing memperebutkan kursi perguruan tinggi yang sama, dan dinilai dengan standar yang sama seolah titik berangkat mereka juga sama. Kompetisi yang disebut meritokrasi itu dalam praktiknya tidak pernah benar-benar setara.
Lalu yang membuat semua ini semakin rumit adalah cara narasi dominan membingkai kemiskinan sebagai masalah individual. Orang miskin sering digambarkan sebagai mereka yang kurang rajin, kurang hemat, atau kurang pandai mengambil peluang. Framing ini sangat nyaman bagi mereka yang berada di posisi atas, karena ia memindahkan tanggung jawab sepenuhnya ke pundak individu dan menghapus pertanyaan tentang struktur. Jika kemiskinan adalah soal pilihan personal, maka tidak perlu ada reformasi kebijakan yang serius, tidak perlu ada redistribusi yang bermakna, dan tidak perlu ada pertanggungjawaban dari mereka yang selama ini paling diuntungkan oleh sistem yang ada.
Padahal data global menunjukkan dengan sangat konsisten bahwa negara-negara yang berhasil menekan kesenjangan secara signifikan tidak melakukannya dengan mengandalkan semangat individu. Mereka melakukannya dengan kebijakan pajak progresif yang sungguh-sungguh ditegakkan, sistem jaminan sosial yang universal, investasi publik besar-besaran di pendidikan dan kesehatan, serta regulasi pasar yang mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Bukan karena mereka anti-pasar atau anti-pertumbuhan, tapi karena mereka memahami bahwa pertumbuhan tanpa distribusi hanya akan memperbesar jarak antara yang paling atas dan yang paling bawah.
Indonesia punya semua modal untuk menjadi negara yang adil secara ekonomi, mulai dari sumber daya alam yang luar biasa, populasi muda yang besar, dan posisi geografis yang strategis. Namun yang sering kali tidak cukup adalah kemauan politik untuk mendistribusikan hasil dari semua modal itu secara lebih merata. Selama kemiskinan masih dibingkai sebagai masalah takdir atau karakter, selama angka pertumbuhan masih dirayakan tanpa pertanyaan tentang siapa yang paling menikmatinya, dan selama kebijakan masih lebih responsif terhadap lobi korporasi daripada suara masyarakat paling rentan, maka kesenjangan itu bukan hanya akan bertahan, tapi akan terus diproduksi ulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kemiskinan yang sistemik butuh solusi yang sistemik dan langkah pertama untuk sampai ke sana adalah berhenti menyebutnya takdir.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
