Muhammad Fajar Ramadhan

Salah Prioritas? Tugu Mewah di Tengah Jalan Berlubang dan Banjir

Kebijakan | 2026-06-08 20:09:40

Proyek pembangunan Tugu Titik Nol di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, baru-baru ini menjadi sorotan public yang cuku serius. Proyek ini dipromosikan sebagai simbol identitas dan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang namun telah mengalami berbagai kontroversi sejak awal terutama karena anggaran yang dialokasikan terbilang sangat besar, mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.

Bagi sebagian besar masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan masalah ekonomi dan infrastruktur yang masih belum merata, jumlah tersebut jelas bukanlah jumlah yang kecil. Ketika pertama kali viral di media sosial, desain Tugu Titik Nol yang sederhana sempat dikritik karena dianggap mirip dengan kotak Tempat Pemungutan Suara (TPS), jelas tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal logika: bagaimana mungkin sebuah bangunan dengan tampilan yang minimalis menghabiskan biaya mencapai miliaran rupiah?

Banyak masyarakat yang mempertanyakan pentingnya proyek seperti ini di tengah sejumlah kebutuhan mendesak lainnya, seperti memperbaiki jalan-jalan yang rusak parah di berbagai wilayah. Seorang warga dalam sebuah laporan media bahkan menyoroti masih banyaknya jalan yang berlubang dan membutuhkan perhatian. Menanggapi kritik yang terus menerus, pihak pemerintah daerah memberikan penjelasan. Mereka menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan bukan hanya untuk membangun tugu setinggi satu meter itu, melainkan untuk mengembangkan sebuah kawasan Taman Literasi Digital seluas 1.100 meter persegi.

Taman ini diharapkan menjadi tempat publik untuk edukasi modern, dilengkapi dengan fasilitas akses internet gratis yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Alasan ini terdengar lebih masuk akal di permukaan. Namun, apakah fasilitas seperti ini benar-benar menjadi prioritas utama bagi warga yang masih berjuang dengan kemiskinan? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 saja, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang masih mencapai sekitar 266.430 jiwa, atau sekitar 6,55% dari total 3,4 juta penduduk.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Tangerang juga menyoroti masih adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan publik, infrastruktur yang belum merata, dan masalah klasik seperti banjir yang masih menjadi keluhan masyarakat hingga tahun 2026. Di saat banyak warung dan usaha kecil masih berjuang untuk bertahan, membangun sebuah taman literasi digital dengan dana yang sangat besar tentu terasa seperti prioritas yang salah arah. Lebih tragisnya lagi, laporan-laporan terbaru menunjukkan bahwa kurang dari tiga bulan setelah diresmikan pada Januari 2026, Tugu Titik Nol mulai terlihat tidak terawat.

Halaman dipenuhi sampah, stiker di dinding mulai terkelupas, akrilik sudah pecah, dan akses ke fasilitas perpustakaannya terkunci tanpa ada petugas yang berjaga. Harapan bahwa tempat ini akan menjadi pusat kegiatan dan interaksi bagi masyarakat pun sepertinya masih jauh dari kenyataan. Kasus Tugu Titik Nol ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas. Membangun identitas landmark boleh saja, asalkan dengan anggaran yang wajar dan tidak mengabaikan keluhan serta kebutuhan pokok masyarakat yang justru bersifat lebih mendesak.

Alih-alih menjadi kebanggaan, proyek ini bagi sebagian besar masyarakat justru terkesan sebagai pemborosan uang rakyat. Terlebih lagi, berita tentang peningkatan anggaran konsumsi Sekretariat Daerah yang mencaoai tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya hampir bersamaan dengan kontroversi ini, memperkuat citra negative pemerintah daerah yang dianggap kurang responsif dan tidak efisien. Pada akhirnya, pihak pemerintah perlu menyadari bahwa monumen setinggi apa pun tidak akan berarti jika masyarakatnya masih kesulitan berjuang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan jalan-jalan yang masih berlubang.

Seharusnya, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola dengan hati-hati dan diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kasus ini bukan hanya soal sebuah tugu, tetapi juga tentang kepercayaan yang mulai memudar, karena masyarakat berhak mendapatkan transparansi mengenai setiap pengeluaran anggaran yang mereka miliki.