Achmad Fauzan Mutawaqil
Surga Wisata Ujung Madura: Mengurai Paradoks Pariwisata dan Kemiskinan di Sumenep
Wisata | 2026-06-06 21:26:13
Kabupaten Sumenep, yang bertengger di ujung timur Pulau Madura, memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Dari eksotisme Pantai Lombang dengan cemara udangnya, kejernihan bawah laut Gili Labak, hingga Pulau Gili Iyang yang terkenal memiliki kadar oksigen terbaik kedua di dunia, Sumenep merupakan potret wilayah dengan daya tarik pariwisata yang luar biasa. Pemerintah daerah pun terus mendorong sektor ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui berbagai program kalender wisata tahunan. Namun, di balik megahnya narasi pertumbuhan destinasi eksotis itu, masih ada kesenjangan pembangunan yang mendalam, hingga terbesit pertanyaan mendasar: “Mengapa sektor pariwisata yang masif belum mampu menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan di Sumenep?”
Kondisi tersebut terlihat nyata jika kita menyandingkan data ekonomi dengan realita sosial di lapangan. Menurut Savira dkk. (2021), sektor pariwisata di Sumenep memang terbukti berkorelasi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep secara konsisten masih berada dalam daftar daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur. Kesenjangan yang kontras ini mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan dari sektor pariwisata belum berjalan optimal, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai sejauh mana efektivitas orientasi kebijakan yang telah dijalankan selama ini.
Menurut Suryono (2010), keberhasilan suatu kebijakan tidak boleh hanya diukur dari angka statistik pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan distributif bagi masyarakat lokal. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa roda pariwisata di Sumenep belum sepenuhnya berjalan secara inklusif. Keuntungan ekonomi dari sektor ini lebih banyak dinikmati oleh jaringan pemodal besar dari luar daerah, sedangkan dampak rembesan ekonomi ke bawah (trickle-down effect) bagi masyarakat rentan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masih sangat minim.
Menurut (Azis dkk., 2023) dalam Jurnal Karaton, salah satu hambatan terbesar dalam pariwisata Sumenep adalah belum optimalnya model tata kelola pariwisata yang berbasis pada kemandirian komunitas lokal . Intervensi kebijakan kepariwisataan sejauh ini masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat berpusat pada pemerintah (government-centric). Akibatnya, masyarakat lokal sering kali menghadapi ketimpangan karena tidak memiliki posisi tawar atau kapasitas yang cukup untuk terlibat dalam rantai pasok industri wisata yang modern. Warga asli akhirnya terpinggirkan dari ekosistem pariwisata dan hanya menjadi pekerja sektor informal dengan pendapatan musiman yang tidak menentu.
Oleh karenanga Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu segera melakukan reorientasi kebijakan secara menyeluruh. Pemerintah daerah tidak boleh lagi hanya fokus pada pembangunan fisik dan promosi besar-besaran tanpa menghitung dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Menurut (Hidayaturrahman, 2021), Pemkab Sumenep perlu mengadopsi model tata kelola modern seperti pendekatan Hexa Helix yang secara nyata mengintegrasikan peran akademisi, pelaku usaha, pemerintah, media, komunitas lokal, dan aspek regulasi hukum yang berpihak pada rakyat.
Transformasi ini harus diwujudkan melalui penguatan kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Melalui kebijakan afirmatif berupa pelatihan manajemen akomodasi lokal (homestay), literasi keuangan digital, pemanfaatan teknologi promosi, dan sertifikasi pemandu wisata, masyarakat lokal dapat terlibat aktif sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi dari kunjungan wisatawan dapat berputar di dalam ekosistem domestik desa, sehingga secara bertahap mampu mereduksi angka kemiskinan dari bawah.
Selain aspek ekonomi, pendekatan inklusif ini juga penting untuk menjaga ketahanan budaya lokal Madura yang agamis dan penuh gotong royong agar tidak tergerus oleh komersialisasi pariwisata yang kebablasan. Arah pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep sudah saatnya dilepaskan dari target pencapaian angka rupiah di lembar APBD semata.
Pemerintah daerah selaku artikulator kebijakan harus menjamin bahwa setiap program yang dilahirkan wajib berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pariwisata harus dikembalikan pada fungsi hakikinya, yaitu sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan sosial secara nyata. Keindahan alam di Sumenep tidak boleh menjadi sekadar komoditas komersial yang meminggirkan warga lokal, melainkan harus menjelma menjadi jalan perubahan yang membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan.
Penulis: Atha Noranie Regina M. S (Mahasiswa S1 Administrasi Publik Universitas Wiraraja Madura)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
