Destini Natalia Situmorang
Masih Aman Bukan Berarti Sudah Aman: Ketergantungan Energi Thailand Saat Ini
Lainnnya | 2026-06-05 18:25:44Bayangkan kamu punya tabungan yang kelihatannya cukup. Setiap bulan masih bisa membayar tagihan, masih bisa makan enak, bahkan masih bisa liburan. Lalu tiba-tiba sumber penghasilan kamu terganggu dan kamu baru sadar kalo tabungan kamu itu cuman cukup untuk 38 hari.
Itulah kondisi Thailand saat ini negara yang ketergantungan energinya tengah menghadapi ujian terberat dalam sejarah. Dan bukan sebagai peringatan. Tapi sebagai kenyataan yang sedang berlangsung.
Krisis Energi Thailand: Dari Ladang Erawan ke Titik Terparah
Cerita ini sebenernya dimulai dengan kabar baik. Pada Tahun 1970-an, Thailand menemukan cadangan gas alam besar di Ladang Erawan, Teluk Thailand. Bahkan selama beberapa dekade, ladang ini menjadi tulang punggung energi nasional. Thailand merasa aman bahkan merasa mandiri.
Tapi produksi gas domestik memuncak di 2013, dan minyak di 2016. Setelah itu keduannya terus turun. Sementara konsumsi energi Thailand justru terus naik, hampir delapan kali lipat sejak 1985. Jurang antara yang diproduksi dan yang dibutuhkan makin lebar setiap tahunnya.
Hasilnya? Thailand kini hampir 70% mengimpor kebutuhan minyaknya. Impor LNG juga melonjak 1.233% dalam 13 tahun. Dan pada tahun 2024, Thailand resmi menjadi importir LNG terbesar di Asia Tenggara. Dimana ini sebuah prestasi yang tidak ada ingin meraihnya.
Krisis Energi Thailand yang Sedang Terjadi Sekarang
Ini bukanlah sebuh cerita masa lalu. Per April 2026, Kementrian Energi Thailand sendiri menyebut situasi saat ini sebagai salah satu krisis energi paling parah dalam sejarah negara itu. Harga diesel global melonjak dari $92 menjadi lebih dari $250 per barel, jauh melampaui puncak krisis Rusia-Ukraina yang hanya menyentuh $150.
Oil Fuel Fund, dana cadangan energi negara, kembali defisit hingga hampir 50 miliar baht. Thailand bahkan sudah menyiapkan rencana penjatahan BBM jika situasi memburuk ke Level 3 yaitu skenario terburuk di mana Thailand sama sekali tidak bisa mengimpor minyak dari Timur Tengah. Saat ini mereka berada di Level 2.2 yang artinya gangguan tidak mungkin mereda dalam sebulan kedepan.
World Bank pun memangkas proyeksi pertumbuhan GDP Thailand 2026 menjadi hanya 1,3%. Menjadikannya salah satu ekonomi paling rentan di Asia Tenggara.
Dampaknya sudah terasa langsung ke rakyat, harga produksi naik, daya beli turun, dan sektor pariwisata yang ikut menyumbang seperlima PDB ini ikut terpukul tepat menjelang musim liburan.
Mengapa Ketergantungan Energi Thailand Bisa Sampai Sejauh Ini?
Akar masalahnya bukan tiba-tiba, Thailand sudah lama tahu sistem energinya mereka rapuh, tapi tidak cukup serius untuk berbenah.
Pertama, kertergantungan pada satu jalur pasokan yang berbahaya. Qatar adalah pemasok LNG terbesar Thailand, dan semua pengirimannya harus melewati Selat Hormuz. Jalur sempit yang sama sekali tidak bisa dikontrol Bangkok. Ketika kawasan Timur Tengah bergejolak, Thailand hanya bisa menonton.
Kedua, transisi energi terbarukan yang berjalan seperti siput. Hanya 15% listrik Thailand berasal dari sumber rendah karbon, jauh di bawah rata -rata global 41%. Padahal potensi energi surya Thailand mencapai 300 GW. Tapi baru sekitar 1% yang dimanfaatkan. Ini bukan soal tidak mampu, ini soal tidak mau.
Ketiga dan ini yang paling struktural, instabilitas politik. Thailand sudah mengalami belasan kali kudeta. Setiap pergantian pemerintahan berarti kebijakan energi jangka panjang bisa direvisi, ditunda, atau diabaikan. Tidak ada konsistensi, tidak ada keberlanjutan. Dan krisis datang lebih cepat dari kesiapan mereka.
Solusi untuk Krisis Energi Thailand?
Pemerintah Thailand di bawah PM Anutin Charnvirakul sudah mulai bergerak menerapkan biodiesel B20 dengan subsidi harga, memperluas akses energi hijau, dan mencari sumber LNG alternatif dari AS dan Myanmar. Langkah-langkah ini perlu diapresiasi, tapi jujur saja: ini adalah respons darurat, bukan solusi struktural.
Yang dibutuhkan Thailand bukan hanya kebijakan reaktif yang muncul saat krisis sudah di depan pintu. Thailand butuh kebijakan energi jangka panjang yang tidak ikut berganti setiap kali ada pergantian pemerintahan.
Setidaknya ada empat hal yang harus segera dilakukan secara serius. Pertama, diversifikasi sumber energi secara nyata bukan sekadar menambah satu dua mitra baru, tapi benar-benar mengurangi ketergantungan struktural pada Selat Hormuz. Kedua, percepatan transisi ke energi terbarukan 300 GW potensi surya yang baru terpakai 1% adalah pemborosan yang tidak bisa dibenarkan lagi. Ketiga, penguatan kerja sama energi ASEAN melalui grid energi regional agar tidak ada satu negara pun yang harus menanggung kerentanan sendirian. Keempat, dan yang paling mendasar membentuk badan energi independen yang bekerja lintas pergantian pemerintahan karena kebijakan energi tidak boleh jadi korban siklus politik.
Kritiknya sederhana, Thailand sudah terlalu lama mengandalkan Oil Fuel Fund sebagai tambal sulam. Dana itu dipakai krisis demi krisis, defisit demi defisit, tanpa pernah menyentuh akar masalahnya. Pola ini berulang dari era Thaksin, Prayuth, hingga Anutin dan selama akar masalahnya tidak disentuh, pola yang sama akan terus berulang.
Pelajaran untuk Kita
Thailand bukan satu-satunya negara yang bermain-main dengan ketergantungan energi. Indonesia pun masih bergulat dengan subsidi BBM yang terus berjalan, transisi energi yang tersendat, dan ketergantungan pada energi fosil yang belum ada tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat.
Krisis Thailand adalah cermin. Dan cermin itu sedang menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman untuk kita lihat.
Jangan tunggu sampai stok tinggal 38 hari untuk mulai berbenah. Karena pada saat itu, sudah tidak ada waktu lagi.
Masih aman bukan berarti sudah aman dan Thailand membuktikannya dengan cara yang paling mahal.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
