Menakar Arah Politik Indonesia dalam Pertarungan Ideologi

Politik | 2026-05-15 08:01:08

Dalam dinamika geopolitik global saat ini, relasi antarnegara tidak pernah lepas dari kepentingan nasional masing-masing. Dalam hubungannya, Indonesia menjalin hubungan kerja sama yang cukup strategis dengan Amerika Serikat dalam berbagai bidang, mulai dari pertahanan, diplomasi, hingga ekonomi. Ini memberikan gambaran bahwa Indonesia berada dalam orbit pengaruh global yang kuat. Kedekatan Indonesia dengan AS menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi politik luar negeri bebas aktif, karena alih-alih mengambil posisi independen atau bersama negara-negara yang menolak dominasi AS, Indonesia berisiko terseret dalam kepentingan geopolitik Amerika.

Hilangnya arah dalam politik bebas aktif Indonesia bukan sekadar persoalan teknis diplomasi, melainkan cerminan dari problem sistemik yang lebih dalam. Dalam pandangan banyak ahli hubungan internasional, politik luar negeri bebas aktif akan kehilangan makna strategis apabila tidak ditopang oleh kerangka ideologis yang jelas dan konsisten. Islam menolak politik yang tunduk pada kompromi kepentingan, keseimbangan kekuatan global, atau tekanan negara-negara besar. Kedaulatan bukan milik manusia, bukan milik mayoritas, dan bukan milik sistem internasional, melainkan milik hukum Allah semata.

Politik Dalam Negeri Daulah Islam adalah melaksanakan hukum-hukum Islam di dalam negeri. Negara mengatur muamalah, memberlakukan hudud, melaksanakan uqubat, memelihara akhlak, mengarahkan penegakan syiar-syiar dan ibadah, serta memelihara seluruh urusan Masyarakat sesuai hukum Islam. Sementara, politik luar negeri adalah hubungan negara dengan negara-negara, bangsa-bangsa, dan umat-umat lain. Politik luar negeri Islam berdiri di atas pemikiran yang tetap dan tidak berubah, yaitu penyebarluasan Islam ke seluruh dunia pada setiap umat dan bangsa. Dengan fondasi ini, arah perkembangan politik Indonesia menurut sistem Islam harus bergerak menuju kepemimpinan yang berakar pada tauhid, menjadikan syariat sebagai standar kebijakan, dan memutus ketergantungan pada sistem politik global yang zalim.