hanifah auliya

Transformasi Hukum Pajak di Era Digital: Antara Keadilan, Efisiensi, dan Perlindungan Hak Wajib Pajak

Hukum | 2026-04-10 12:07:12

Perkembangan hukum perpajakan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin jelas menuju sistem vang lebih digital, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Di satu sisi pemerintah berupaya menaikkan kepatuhan dan penerimaan pajak secara lebih efisien di sisi lain, kebijakan-kebijakan baru menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan praktik yang patut dikritisi, terutama dari sudut pandang keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha.

Secara umum, perubahan normatif hukum pajak dewasa ini tidak hanya bergerak pada level tarif, tetapi juga pada struktur administrasi, mekanisme pengawasan, dan relasi antara negara dengan wajib pajak dalam konteks digitalisasi ekonomi. Reformasi perpajakan 2025, misalnya, menempatkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai salah satu landasan penting yang mengompilasi dan menyederhanakan berbagai ketentuan PPh PPN, KUP, pajak karbon, dan cukai ke dalam satu kerangka yang lebih sistematik Langkah ini, dalam narasi resmi, dijustifikasi sebagai upaya meningkatkan keadilan efisiensi, dan kemudahan pemahaman bagi wajib pajak, sembari menutup celah penghindaran dan penyalahgunaan kebijakan insentif.

Namun, dalam praktiknya, lompatan digital seperti implementasi sistem Coretax DJP sejak awal tahun pajak 2025 justru menunjukkan bahwa hukum pajak tidak lagi hanya bergerak di tataran norma, tetapi juga di tataran teknologi dan data. Coretax menempatkan seluruh layanan perpajakan registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga audit dalam satu platform digital terintegrasi, sehingga DJP dapat mengakses dan menganalisis data transaksi secara lebib luas dan real time. Pendekatan ini memang memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi sekaligus menggeser prosecutor tax authority relationship ke arah yang lebih "intrusif", karena otoritas pajak dapat mengandalkan data pihak ketiga, seperti data perbankan, e-commerce, dan platform digital, tanpa memerlukan proses pemeriksaan yang konvensional secara intensif.

Dalam konteks ini, isu hukum yang krusial adalah perlindungan hak privat wajib pajak terhadap penggunaan data pribadi dan transaksi. Meskipun undang-undang di bidang perpajakan kini mengakomodasi penggunaan AI dan big data untuk audit, kerangka normatif yang mengatur batas, syarat, dan mekanisme pengawasan penggunaan data tersebut masih terasa ketinggalan dan belum terpadu. Belum lagi norma yang mengatur secure delete, retention period, dan hak wajib pajak untuk meminta klarifikasi atau pembetulan data yang menjadi dasar penentuan kewajiban, sering kali hanya disebut dalam bentuk peraturan teknis yang mudah diubah dan tidak sepenuhnya diuji secara publik.

Sektor kebijakan subtansial pajak juga mengalami perubahan yang signifikan terutama melalui penyesuaian tarif PPN dan PPh Pasal 21, serta penguatan penegakan terhadap kewajiban perpajakan di sektor ekonomi digital. Peningkatan tarif PPN secara bertahap dan penajaman tarif PPh progresif pada rentang pendapatan tinggi dalam logika pemerintah, diarahkan untuk memperkuat fungsi pemerataan dan memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat kelas menengah ke bawah secara berlebihan. Akan tetapi, bagi banyak pelaku usaha, terutama UMKM dan pelaku ekonomi digital berskala kecil, perubahan tarif dan perluasan subjek pajak sering kali dirasakan sebagai tekanan biaya operasional yang langsung berdampak pada harga jual dan daya saing. Di sinilah dilema hukum terbentuk ketentuan perpajakan yang lebih "ketat" dan "modern" justru dapat menimbulkan beban regulatif yang tidak seimbang bagi pelaku ekonomi kecil yang belum siap dengan infrastruktur.

Reformasi administrasi juga tampak dalam penyederhanaan peraturan, misalnya pencabutan puluhan PMK lama dan penggantian dengan ketentuan yang lebih ringkas dan terpadu, yang diharapkan mampu memangkas ketidakpastian dan interpretasi ganda. Namun, dalam praktik penyederhanaan yang terlalu cepat sering kali berjalan seiring dengan keterlambatan edukasi, pelatihan, dan infrastruktur pelaporan bagi wajib pajak. Banyak pelaku usaha, khususnya di luar perkotaan, masih menghadapi kesulitan teknis dalam mengakses sistem e-faktur, e-bupot, dan pelaporan digital lainnya, sehingga kewajiban yang seharusnya lebih sederhana menurut logika normatif menjadi belitan birokrasi dan teknis di lapangan. Kesenjangan digital ini pada akhirnya menimbulkan konsekuensi ekonomi hukum wajib pajak yang tidak dapat memenuhi wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban administratif secara tepat menjadi sasaran sanksi, sementara kemampuan mereka untuk memahami dan memenuhi aturan tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh negara.

Dari sudut pandang hukum, perubahan terkini dalam perpajakan juga menunjukkan kecenderungan semakin kuatnya posisi negara sebagai pihak yang memiliki kekuatan monolitik dalam menentukan beban dan insentif pajak Ketentuan ketentuan seperti pengetatan sanksi administrasi, penyesuaian tarif, dan perluasan basis pengenaan pajak sering kali ditetapkan melalui instrumen yang berlapis atau tidak melalui pembahasan publik yang memadai, sehingga mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi publik, cenderung tereduksi. Di samping itu, penggunaan insentif pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal misalnya insentif pajak untuk investasi, green energy, atau ekonomi digital membuka ruang baru untuk negosiasi politik hukum antara pemerintah, pelaku usaha besar, dan lobby bisnis, yang dapat mengganggu prinsip kesetaraan perlakuan di hadapan hukum pajak.

Secara keseluruhan, arah perkembangan hukum pajak belakangan ini menegaskan bahwa perpajakan bukan lagi hanya persoalan teknis akuntansi, tetapi menjadi arena politik, teknologi, dan hak dasar wajib pajak. Di satu sisi, digitalisasi dan integrasi sistem perpajakan memang potensial meningkatkan keadilan materiil dengan mempersempit ruang penghindaran, memperluas basis pajak, dan membuat penegakan hukum lebih transparan. Di sisi lain, tanpa perimbangan normatif yang kuat dalam perlindungan hak atas privasi kesetaraan akses, dan kepastian hukum, transformasi hukum pajak ini justru berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap otoritas perpajakan dan melemahkan semangat kepatuhan sukarela yang menjadi fondasi utama sistem perpajakan modern. Untuk itu, perlu upaya lebih serius dalam membangun kerangka hukum yang berimbang antara kebutuhan fiskal negara, efisiensi administrasi, dan perlindungan hak dasar wajib pajak, agar perubahan yang terjadi tidak hanya "modern" dalam bentuk teknologi, tetapi juga "adil" dalam substansi dan proses pembentukannya.