Achmad Ichsan Sutama

Padel dan Kontribusi Nyata: Menyehatkan Raga, Memperkuat Kas Negara

Bisnis | 2026-03-27 09:36:31

Kalau Anda main ke daerah SCBD, Senopati, atau kawasan elite di kota-kota besar belakangan ini, ada pemandangan baru yang cukup mencolok. Bukan lagi lapangan futsal yang bising atau lapangan badminton yang penuh antrean, tapi lapangan kotak kaca yang terlihat estetik dengan orang-orang mengayunkan raket tanpa senar. Namanya padel. Olahraga ini benar-benar sedang naik daun. Di media sosial, orang-orang mulai pamer outfit padel, dari sepatu sampai tas raket yang harganya tidak main-main. Di dunia nyata, mencari jadwal lapangan kosong kadang lebih sulit daripada mencari tempat makan viral. Bahkan dengan harga sewa yang relatif mahal, peminatnya tetap ramai. Ini bukan lagi sekadar olahraga, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup.

Olahraga yang memadukan tenis dan skuas ini bukan sekadar tempat berfoto estetik untuk media sosial, melainkan mesin ekonomi baru yang sedang melaju kencang. Dengan pertumbuhan jumlah lapangan yang mencapai ratusan persen dalam waktu singkat, padel membawa potensi penerimaan negara yang signifikan. Di balik setiap smash dan tawa para pemain di lapangan kaca, ada sebuah narasi positif yang jarang terungkap: potensi kontribusi pajak yang besar bagi pembangunan negara . Fenomena padel ini adalah angin segar. Ia bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru dari pelatih hingga staf operasional, tapi juga membuka keran pendapatan negara yang selama ini mungkin belum terpetakan dengan maksimal.

Kepastian Regulasi

Salah satu titik terang dalam industri padel saat ini adalah adanya kepastian regulasi yang mulai tegak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama otoritas terkait telah memperjelas posisi olahraga ini dalam peta perpajakan kita melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Berdasarkan aturan tersebut, aktivitas penyewaan lapangan padel kini secara tegas dikategorikan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa kesenian dan hiburan. Dengan tarif 10%, pajak ini menjadi instrumen langsung yang menyasar konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Ini adalah langkah yang sangat positif karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Mereka tidak lagi berada di "area abu-abu" mengenai apakah harus memungut PPN pusat atau pajak daerah.

Artinya apa? Setiap sesi permainan yang kita bayar sudah mengandung kontribusi langsung sebesar 10% yang masuk ke kas Pemerintah Daerah. Ini adalah kabar baik. Mengapa? Karena pajak daerah seperti PBJT inilah yang menjadi modal utama pemerintah kota untuk memperbaiki fasilitas publik, mempercantik trotoar, hingga membangun sarana olahraga gratis bagi masyarakat luas. Jadi, saat kita membayar sewa lapangan padel yang premium, secara tidak langsung kita sedang ikut serta mendanai pembangunan kota kita sendiri. Kepastian tarif 10% ini juga memberikan rasa tenang bagi para investor dan pengelola klub. Mereka tidak lagi berada di area abu-abu atau takut dikenakan pajak ganda yang memberatkan. Dengan aturan yang jelas, bisnis bisa tumbuh lebih sehat, dan kontribusi fiskal pun mengalir lebih lancar.

Selain kontribusi ke daerah melalui PBJT, ekosistem padel juga menyumbang secara nasional melalui Pajak Penghasilan (PPh). Padel telah melahirkan profesi-profesi baru yang menjanjikan, terutama para pelatih (coach) dan instruktur profesional. Banyak di antara mereka yang kini memiliki penghasilan stabil seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk belajar teknik permainan yang benar.

Klub-klub padel yang dikelola secara profesional kini semakin tertib dalam administrasi perpajakan. Mereka memotong PPh Pasal 21 atas jasa pelatih, yang artinya para tenaga profesional ini tercatat sebagai warga negara yang berkontribusi aktif pada APBN. Begitu juga dengan pemilik usaha; melalui PPh Badan, keuntungan yang mereka peroleh dari penyewaan lapangan, sistem keanggotaan (membership), hingga penyelenggaraan turnamen komunitas, menjadi sumber energi fiskal untuk membiayai layanan pendidikan dan kesehatan nasional. Inilah siklus ekonomi positif yang diciptakan oleh sebuah tren olahraga.

Tantangan dan Urgensi Pengawasan: Menjaga Keadilan di Lapangan

Namun, potensi besar ini tidak akan berarti apa-apa tanpa pengawasan yang ketat dan merata. Di sinilah peran krusial pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha padel bermain dengan "aturan main" yang sama. Kita tidak ingin muncul ketimpangan di mana hanya pengelola klub besar yang tertib memungut PBJT 10%, sementara lapangan-lapangan baru di sudut kota lainnya membiarkan transaksi berjalan tanpa pajak.

Pengawasan yang lemah berisiko menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition). Klub yang patuh pajak akan terlihat memiliki tarif sewa yang lebih tinggi karena harus menyetorkan 10% ke kas negara, sedangkan klub yang tidak patuh bisa menawarkan harga lebih murah. Jika dibiarkan, kondisi ini justru menghukum pengusaha yang jujur. Oleh karena itu, otoritas pajak daerah (Bapenda) perlu melakukan audit rutin dan pemetaan lapangan secara digital. Dengan pengawasan berbasis data, negara bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan konsumen benar-benar sampai ke kas negara, bukan menguap di tengah jalan.

Hingga saat ini, mungkin banyak pengelola lapangan padel berangkat dari komunitas hobi yang tiba-tiba melihat peluang bisnis. Mereka pandai dalam membangun komunitas dan strategi pemasaran, namun sering kali gagap dalam urusan administrasi perpajakan yang terlihat rumit. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh hanya bersifat represif atau sekadar memberi sanksi. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan edukatif. Sosialisasi yang menyasar asosiasi atau komunitas padel sangat diperlukan agar para pelaku usaha memahami bahwa memungut PBJT dan melaporkan PPh bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari kredibilitas bisnis mereka. Ketika pengelola usaha merasa bahwa pajak yang mereka setorkan dikelola dengan transparan untuk pembangunan, kepatuhan sukarela (voluntary compliance) akan tumbuh dengan sendirinya. Pajak tidak lagi dipandang sebagai "beban" yang mengurangi keuntungan, melainkan sebagai kontribusi untuk menjaga keberlanjutan industri olahraga itu sendiri.

Belajar dari Global: Pajak untuk Keberlanjutan

Jika kita menilik ke negara-negara seperti Spanyol atau Swedia di mana padel telah menjadi olahraga nasional, mereka menerapkan sistem yang sangat terorganisir. Fasilitas olahraga mendapatkan perhatian fiskal khusus agar tetap terjangkau namun tetap berkontribusi pada negara. Di Indonesia, karena padel didominasi oleh investasi swasta komersial, tarif 10% adalah angka yang moderat dibandingkan dengan pajak hiburan lainnya yang bisa mencapai tarif lebih tinggi. Pemerintah harus menjaga agar tarif ini tetap kompetitif. Jangan sampai karena melihat potensi uang yang besar, pajak terus dinaikkan hingga akhirnya olahraga ini menjadi eksklusif. Otoritas pajak (DJP dan Bapenda) perlu terus mendampingi para pengusaha padel dengan cara yang bersahabat.

Penutup: Menyehatkan Raga, Memakmurkan Bangsa

Booming padel adalah bukti nyata dari dinamika ekonomi kita yang adaptif. Pajak seharusnya tidak dipandang sebagai "polisi" yang menakutkan, melainkan sebagai mitra yang memastikan setiap gerak ekonomi memiliki dampak sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, keberhasilan industri padel tidak hanya diukur dari berapa banyak lapangan yang dibangun atau seberapa populer ia di media sosial. Keberhasilan sejatinya adalah ketika industri ini mampu menciptakan ekosistem yang sehat secara fisik bagi pemainnya, sejahtera secara ekonomi bagi pelakunya, dan kontributif secara fiskal bagi negaranya. Dengan pengawasan yang adil dan aturan yang jelas, setiap smash di lapangan kaca akan menjadi langkah kecil menuju kemandirian ekonomi bangsa.

Setiap rupiah dari pajak PBJT dan PPh yang dihasilkan lapangan padel adalah investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat dan mandiri. Jadi, teruslah bermain, asah teknik Anda, dan tersenyumlah karena di balik setiap poin yang Anda cetak, ada kontribusi nyata yang sedang Anda berikan untuk negeri tercinta.