Universitas Ahmad Dahlan
Pelantikan Pengurus BEM UAD 2026/2027
Info Terkini | 2026-01-18 12:08:01
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) periode 2026/2027 resmi dilantik pada Kamis, 15 Januari 2026, bertempat di Auditorium Lantai 3 Kampus 1 UAD. Pelantikan ini mengusung tema “Kolektif Berkarya: Mengorganisir Kesadaran, Menggerakkan Perubahan” sebagai semangat kepengurusan baru dalam membangun gerakan mahasiswa yang kolaboratif dan berdampak.
Sambutan pertama disampaikan oleh Presiden Mahasiswa BEM UAD, Muhammad Ilham, yang menegaskan komitmen BEM sebagai ruang kolektif mahasiswa dalam mengorganisir kesadaran kritis dan mendorong perubahan sosial. Sambutan dilanjutkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UAD, Afric Aldy Yulianto, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga kemahasiswaan.
Mewakili pimpinan universitas, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UAD, Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya serta harapan agar BEM UAD periode 2026/2027 mampu menjalankan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan yang berintegritas.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan Pengurus BEM UAD periode 2026/2027 dan Dialog Kebangsaan bertajuk “Konstitusi, Kekuasaan, dan Tanggung Jawab Warga Negara” yang menghadirkan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. dan David Efendi, S.Ip., M.A.. Dialog ini mengangkat peran mahasiswa, isu oligarki dan struktur kekuasaan, serta diskursus kritis terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan.
Melalui pelantikan dan dialog kebangsaan ini, BEM UAD diharapkan mampu memperkuat peran mahasiswa dalam menjaga nilai kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. (Anove)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
