Hasanuddin Z. Abidin
Ekonomi Atensi Terkait Kebencanaan
Pendidikan dan Literasi | 2026-01-18 10:25:22Atensi adalah salah satu kebutuhan batin manusia. Kita umumnya senang kalau mendapatkan atensi yang baik dan tulus dari sesama. Bagi mereka yang sedang terdampak bencana, atensi ini menjadi semakin penting dan krusial untuk pemulihan luka dan trauma batin mereka akibat bencana. Tentunya yang dibutuhkan mereka adalah atensi yang nyata, bukan sekedar omon-omon dan pencitraan. Atensi yang dapat memulihkan kembali hajat dan harkat hidup mereka secepat mungkin.
Di era digital saat ini, atensi dari manusia terhadap seseorang, suatu kejadian, atau suatu produk, sudah merupakan komoditas ekonomi yang dapat dimonetisasi untuk berbagai keperluan. Adalah Herbert A. Simon yang mencetuskan konsep ekonomi atensi pada akhir 1960-an. Menurutnya, atensi manusia di tengah kelimpahan informasi punya nilai ekonomi. Konsep ini semakin populer seiring munculnya internet dan semakin canggihnya teknologi digital, yang membuat pasokan informasi semakin melimpah dan tersedia secara instan.
Di tengah kelimpahan informasi ini, permasalahannya bergeser dari ketersediaan informasi, kepada atensi terhadap informasi. Karena atensi orang terhadap informasi umumnya akan terbatas, akibat kesibukannya dengan berbagai aktivitas keseharian mereka, maka pihak yang mampu menarik dan mempertahankan atensi akan memperoleh keuntungan ekonomi. Atensi manusia menjadi sumber daya yang berharga di era digital saat ini, dan dapat dianggap sebagai “mata uang” baru. Atensi dapat dikonversi menjadi uang, data, atau pengaruh. Sejatinya kita saat ini hidup dalam era "ekonomi atensi" daripada "ekonomi informasi".
Disamping menawarkan sejumlah dampak positif, ekonomi atensi juga memiliki dampak negatif. Karena berbagai media sosial, aplikasi, dan platform digital berlomba-lomba membuat konten untuk menarik atensi orang, maka sejumlah “sindrom atensi” juga muncul saat ini. Sindrom ini dapat berupa penurunan konsentrasi dalam pemaknaan informasi, brain rot (pembusukan potensi sumberdaya otak), kecanduan media sosial, penyebaran informasi yang salah (hoax) atau bernuansa fitnah, dan bahkan merebaknya penipuan berbasis “godaan informasi yang menjebak”.
Saat ini ekonomi atensi telah mempengaruhi banyak sektor kehidupan, termasuk sektor kebencanaan, baik terkait bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Bencana yang terjadi di suatu wilayah biasanya menarik atensi publik, baik pada skala nasional, regional, atau global. Dengan semakin luasnya cakupan wilayah terdampak bencana, serta semakin banyaknya korban jiwa yang jatuh, biasanya atensi publik juga akan semakin besar.
Ekonomi atensi kebencanaan merujuk pada bagaimana atensi dan sumber daya, yang ada di berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dapat difokuskan pada penanggulangan bencana. Ekonomi atensi dapat mempengaruhi berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan dalam semua tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun tahap pasca bencana. Dalam konteks ini, ekonomi atensi kebencanaan dapat memiliki dampak positif dan negatif.
Dampak positifnya adalah bahwa dengan adanya atensi yang besar dari berbagai pihak, maka proses penanggulangan bencana akan mendapatkan prioritas dari pemerintah. Saat tanggap darurat, atensi yang besar dari publik, dapat mempercepat penggalangan sumberdaya dan bantuan dari berbagai pihak. Usaha penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, perlindungan terhadap kelompok rentan, maupun pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, juga akan memperoleh perhatian lebih.
Atensi yang besar ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya mitigasi dan adaptasi bencana. Untuk menyadarkan kita semua bahwa bencana itu mahal; dan penguatan sistem mitigasi serta adaptasinya selalu lebih baik dan lebih murah ketimbang proses penanggulangan dampaknya. Sebagai contoh, setelah gempabumi dan tsunami Aceh 2004, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penguatan, seperti pengesahan UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, pembentukan BNPB dan BPBD, pengembangan sistem peringatan dini gempabumi dan tsunami, hingga penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat. Prinsip Build Back Better (BBB) juga telah diadopsi pemerintah untuk tahap pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Selain itu, ekonomi atensi juga dapat memicu investasi dalam riset, teknologi, dan infrastruktur yang lebih baik untuk penanggulangan bencana. Meskipun agak ironis, bencana kerap menguntungkan para peneliti di lembaga riset dan dosen di perguruan tinggi. Disamping bertambahnya program dan dana riset kebencanaan, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi juga semakin akomodatif terhadap makalah ilmiah bertopik kebencanaan. Jadi secara tidak langsung bencana alam juga telah membantu karir para peneliti dan dosen di Indonesia, bahkan juga di luar negeri.
Meskipun begitu, ekonomi atensi kebencanaan juga punya sejumlah dampak negatif. Sebagai contoh, dengan kekuatan pengaruhnya pihak-pihak tertentu dapat mengalihkan atensi publik dari akar permasalahan sebenarnya dari suatu bencana. Misalnya, fenomena cuaca ekstrim dapat digiring menjadi satu-satunya penyebab bencana di suatu wilayah, dengan menjauhkan dari atensi publik, faktor penyebab lainnya yang terkait dengan kegagalan pengelolaan ruang dan sumberdaya alam. Pengalaman mengajarkan kita bahwa bencana di suatu wilayah dapat terjadi saat “tata ruang” tunduk dengan “tata uang”, dan konservasi lingkungan kalah dengan kepentingan ekonomi. Kalau kita mengacu pada informasi geospasial yang disediakan oleh program Kebijakan Satu Peta sejak 2016, sebenarnya pemerintah dapat mengetahui wilayah tumpang-tindih pemanfaatan lahan dari sektor-sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di berbagai wilayah, dan sejak dini dapat mengantisipasi potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut.
Pengalihan atensi orang yang berwewenang dalam penanggulangan bencana juga punya dampak negatif tersendiri. Pimpinan tertinggi kerap mendapatkan informasi yang baik-baik saja, berbeda dengan kondisi faktual di lapangan. Akibatnya, kebijakan dan keputusan yang diambil dapat memperburuk proses penanggulangan bencana. Pada saat yang sama keselamatan warga terdampak ikut dipertaruhkan.
Dampak negatif lainnya dari ekonomi atensi kebencanaan adalah munculnya fenomena “selebritas bencana” dan “wisata bencana”, yang kerap hanya bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan dan viralitas pribadi. Pada tataran yang lebih canggih, dampak negatif dalam bentuk praktik “kapitalisme kebencanaan” juga dapat muncul. Ini adalah praktik ekonomi yang memanfaatkan bencana alam, serta krisis ekonomi dan situasi darurat yang melingkupinya, untuk memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan segelintir orang dan perusahaan besar. Kita perlu waspada bahwa saat atensi publik terfokus pada hiruk-pikuknya kegiatan tanggap darurat, mungkin saja ada segelintir pihak yang sedang berusaha menangguk keuntungan dalam kesenyapan. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang umumnya akan berkaitan dengan jumlah anggaran yang sangat besar, praktik “kapitalisme kebencanaan” perlu lebih diwaspadai dan dicegah sedini mungkin agar tidak terjadi.
Akhirnya perlu dicatat, karena kondisi tektonik dan hidro-meteorologisnya yang aktif dan dinamis, wilayah Indonesia selalu rawan terhadap berbagai bencana alam. Disamping itu lebih dari 40% penduduk bertempat tinggal di daerah rawan bencana alam. Karenanya, pengembangan sistem manajemen pengurangan resiko bencana yang tangguh, efektif dan efisien harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Belajar dari bencana yang baru melanda sebagian wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, proses penataan ruang yang dapat mendamaikan aspek-aspek konservasi lingkungan, kepentingan ekonomi, dan potensi bencana alam juga perlu direalisasikan. Seandainya bencana alam terjadi lagi, maka semua dampak negatif dari ekonomi atensi kebencanaan harus diminimalkan, dan dampak positifnya juga harus dapat dimaksimalkan. Semoga.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
