Farrel Nur Fasya
Mengapa Orang Pintar Jarang Jadi Pemimpin Negara?
Politik | 2026-01-18 00:35:38
Ada satu pertanyaan yang sering muncul ketika kita mengamati politik, kenapa orang-orang pintar justru jarang menjadi pemimpin negara? Padahal, masalah yang dihadapi negara hari ini semakin rumit, mulai dari ekonomi, lingkungan, sampai konflik global.
Jurnal Intellectual Brilliance and Presidential Performance membantu menjelaskan keganjilan ini. Pada jurnal ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak cukup ditentukan hanya dengan kepintaran akademik atau IQ tinggi. Yang lebih penting justru sesuatu yang disebut Cognitive Complexity dengan gabungan antara kecerdasan, rasa ingin tahu, cara berpikir luas, kebijaksanaan, dan idealisme. Dari sini mulai terlihat bahwa menjadi pintar saja ternyata tidak otomatis membuat seseorang cocok memimpin sebuah negara.
Dari sudut pandang mahasiswa, orang pintar biasanya sadar bahwa tidak ada keputusan publik yang benar-benar sederhana. Setiap kebijakan pasti punya risiko, konsekuensi, dan dampak berkelanjutan. Karena itu, mereka cenderung berhati-hati, penuh pertimbangan, dan sering kali menjawab dengan kalimat seperti “tergantung konteks” atau “perlu dilihat dampaknya ke depan”. Masalahnya, cara berpikir seperti ini sering tidak cocok dengan dunia politik yang menuntut jawaban cepat dan tegas.
Di sisi lain, politisi bekerja di bawah tekanan publik dan media. Mereka dituntut untuk terlihat yakin dan pasti, meskipun persoalan yang dihadapi sebenarnya sangat kompleks. Akibatnya, sikap hati-hati dan penuh pertimbangan yang dimiliki orang pintar justru kerap dianggap sebagai keraguan atau kurang tegas. Karena yang dibutuhkan di politik itu adalah jawaban yang cepat, bukan jawaban yang benar-benar dipikirkan. Sebagai mahasiswa, saya melihat faktor inilah orang pintar sering kalah sebelum sempat menjelaskan gagasannya.
Perbedaan cara berpikir ini juga terlihat jelas dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang yang visioner dan terbiasa berpikir akademik biasanya memikirkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan terburuk. Mereka melihat kebijakan dalam jangka panjang, bukan sekadar dampak hari ini atau besok. Sementara itu, politik lebih sering bergerak dalam irama jangka pendek, cepat, apa yang bisa diterima publik sekarang, dan apa yang menguntungkan secara elektoral.
Tidak heran jika akhirnya banyak orang pintar lebih sering berada di balik layar. Mereka menjadi akademisi, peneliti, penasihat kebijakan, atau bahkan oposisi. Mereka menyusun analisis dan rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan politisi. Dalam praktiknya, pengetahuan sering kali hanya menjadi pelengkap, bukan penentu arah kekuasaan.
Sebagai mahasiswa, kondisi ini mengundang refleksi. Mungkin masalahnya bukan karena orang pintar tidak mampu memimpin, tetapi karena sistem politik memang tidak terlalu ramah pada cara berpikir yang kompleks dan penuh pertimbangan. Publik cenderung lebih nyaman dengan jawaban yang cepat dan pasti daripada penjelasan yang panjang dan rumit. Padahal, persoalan negara justru menuntut pemimpin yang mau berpikir dalam, bukan sekadar berbicara meyakinkan.
Pada akhirnya, saya melihat bahwa negara tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pintar berbicara, tetapi pemimpin yang berani berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan sulit meski tidak selalu populer. Jika ruang politik terus menyingkirkan cara berpikir intelektual, maka kita berisiko kehilangan pemimpin yang benar-benar siap menghadapi masa depan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
