Fikrudz Dzikri Al Farisy
Antara Dalil dan Otoritas: Membaca Krisis Perdebatan Agama Islam di Ruang Publik Digital
Agama | 2026-01-17 21:35:12
Perdebatan keagamaan di ruang publik digital telah berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks dan berlapis. Media digital tidak lagi sekadar menjadi sarana penyebaran dakwah, tetapi juga arena kontestasi penafsiran, legitimasi keilmuan, dan identitas keagamaan. Dalam kondisi ini, umat dihadapkan pada limpahan argumen, kutipan dalil, dan klaim kebenaran yang sering kali saling bertentangan. Alih alih memperkaya pemahaman, situasi tersebut justru memunculkan kebingungan, kegelisahan, dan fragmentasi cara beragama di tengah masyarakat.
Krisis yang muncul tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konflik antar individu atau kelompok tertentu. Krisis tersebut merupakan gejala struktural dari perubahan cara otoritas agama bekerja di era digital. Otoritas yang sebelumnya bertumpu pada keilmuan, sanad keilmuan, dan pengakuan komunitas kini bersaing dengan popularitas, retorika debat, dan algoritma platform. Akibatnya, argumen agama sering dipisahkan dari konteks metodologisnya dan dipresentasikan dalam bentuk potongan dalil yang bersifat persuasif tetapi tidak selalu edukatif.
Dalam situasi seperti ini, umat tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga menjadi subjek yang terdorong untuk memilih posisi teologis secara cepat. Pilihan tersebut sering kali tidak didasarkan pada proses belajar yang matang, melainkan pada afiliasi emosional, gaya penyampaian, atau narasi konflik yang dibangun oleh pihak pihak yang berdebat. Inilah titik awal krisis diskursus keagamaan yang berdampak luas pada cara umat memahami perbedaan.
Perbedaan Penafsiran dan Pergeseran Makna Ikhtilaf
Dalam tradisi Islam, perbedaan penafsiran atau ikhtilaf telah dikenal sejak generasi awal. Ikhtilaf bukan dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari keterbatasan manusia dalam memahami wahyu. Para ulama klasik mengembangkan disiplin ilmu untuk mengelola perbedaan tersebut melalui kaidah usul fikih, ilmu hadis, dan metodologi tafsir. Perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ruang dialog ilmiah yang dijaga dengan adab dan tanggung jawab moral.
Namun dalam perdebatan keagamaan kontemporer, makna ikhtilaf mengalami penyempitan. Perbedaan tidak lagi diposisikan sebagai variasi ijtihad, tetapi sebagai indikator kebenaran dan kesesatan. Pergeseran ini ditandai oleh kecenderungan menilai praktik keagamaan pihak lain secara normatif tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerangka metodologis yang digunakan. Dalil disampaikan sebagai kesimpulan final, bukan sebagai hasil proses penalaran yang dapat diuji dan didiskusikan.
Kondisi ini melahirkan pola berpikir hitam putih dalam beragama. Praktik keagamaan yang berbeda segera ditempatkan dalam kategori salah atau menyimpang tanpa mempertimbangkan sejarah, konteks sosial, dan legitimasi keilmuan yang melatarbelakanginya. Dalam jangka panjang, pola ini mengikis tradisi intelektual Islam yang kaya dan menggantikannya dengan budaya saling mengklaim kebenaran mutlak.
Ketegangan antara Pendekatan Tekstual dan Pendekatan Tradisional
Salah satu sumber utama perdebatan keagamaan di ruang publik adalah ketegangan antara pendekatan tekstual dan pendekatan tradisional. Pendekatan tekstual menekankan pentingnya kembali kepada Al Quran dan Hadis dengan pemahaman yang dianggap paling dekat dengan praktik generasi awal Islam. Pendekatan ini memiliki tujuan menjaga kemurnian ajaran dan mencegah masuknya praktik yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Namun pendekatan tekstual sering kali dipahami secara sempit dalam perdebatan publik. Teks diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari konteks turunnya ayat, ragam pemahaman sahabat, dan perbedaan pendapat para ulama setelahnya. Ketika pendekatan ini dikomunikasikan tanpa penjelasan metodologi, umat awam cenderung memahami bahwa kebenaran agama hanya dapat diperoleh melalui pembacaan literal terhadap teks.
Pendekatan tradisional menempatkan teks dalam kerangka pemahaman kolektif ulama lintas generasi. Pendekatan ini mengakui bahwa teks wahyu bersifat tetap, tetapi pemahaman manusia terhadap teks bersifat dinamis. Oleh karena itu, pendapat ulama mazhab, konsensus keilmuan, dan praktik keagamaan yang telah diterima secara luas dipandang sebagai bagian dari mekanisme penjagaan agama.
Ketegangan antara dua pendekatan ini menjadi problematik ketika salah satunya diposisikan sebagai satu satunya representasi Islam yang sah. Dalam debat publik, pendekatan tradisional sering dituduh sebagai bentuk pembenaran terhadap praktik yang tidak berdasar, sementara pendekatan tekstual dituduh sebagai pendekatan kaku yang mengabaikan realitas sosial umat. Polarisasi ini menyederhanakan persoalan dan mengaburkan fakta bahwa kedua pendekatan memiliki kontribusi historis dalam perkembangan Islam.
Dalil sebagai Alat Edukasi atau Instrumen Konflik
Dalil seharusnya berfungsi sebagai sarana edukasi dan pencerahan umat. Dalam konteks keilmuan, dalil dipahami melalui proses penafsiran yang melibatkan bahasa, konteks, dan tujuan hukum. Namun dalam perdebatan keagamaan di ruang digital, dalil sering direduksi menjadi instrumen legitimasi untuk memenangkan perdebatan.
Penggunaan dalil secara selektif tanpa penjelasan metodologi melahirkan kesan bahwa agama bersifat kontradiktif. Satu dalil digunakan untuk menolak praktik tertentu, sementara dalil lain digunakan untuk membenarkannya, tanpa ada upaya menjelaskan mengapa perbedaan kesimpulan tersebut muncul. Umat yang menyaksikan perdebatan semacam ini sering kali tidak memperoleh pemahaman yang lebih utuh, tetapi justru mengalami kebingungan epistemologis.
Dalam situasi ini, dalil kehilangan fungsi edukasinya. Dalil tidak lagi mengarahkan umat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan syariat, tetapi menjadi simbol otoritas yang diperebutkan. Ketika dalil diperlakukan sebagai senjata retoris, agama berisiko direduksi menjadi alat konflik yang merusak persaudaraan sesama Muslim.
Kebingungan Umat dan Krisis Kepercayaan terhadap Otoritas Keagamaan
Dampak paling nyata dari perdebatan keagamaan yang tidak terkelola adalah kebingungan umat. Kebingungan ini tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Sebagian umat merasa ragu terhadap praktik keagamaan yang selama ini dijalankan. Sebagian lain merasa terancam imannya karena tuduhan kesesatan yang disampaikan secara terbuka.
Kondisi ini juga memicu krisis kepercayaan terhadap otoritas keagamaan. Ketika berbagai pihak mengklaim membawa dalil paling shahih, umat kesulitan menentukan rujukan yang dapat dipercaya. Otoritas ulama yang dibangun melalui proses pendidikan panjang dan sanad keilmuan berhadapan dengan figur figur yang memperoleh legitimasi melalui popularitas digital.
Krisis ini tidak dapat diselesaikan dengan membungkam perdebatan, tetapi memerlukan upaya sistematis untuk mengembalikan diskursus agama pada kerangka keilmuan dan etika. Tanpa upaya tersebut, perdebatan keagamaan berpotensi terus memproduksi kebingungan dan konflik di tingkat akar rumput. krisis diskursus keagamaan di ruang publik digital tidak dapat dilepaskan dari persoalan batas antara perbedaan yang sah dan penyimpangan yang nyata. Perdebatan agama sering berhenti pada level retorika tanpa memberikan kerangka normatif yang jelas bagi umat untuk memahami posisi suatu pandangan dalam spektrum pemikiran Islam. Akibatnya, istilah seperti sesat dan menyimpang digunakan secara longgar, bahkan untuk perbedaan yang secara historis telah diterima sebagai bagian dari ikhtilaf.
Batas antara Ikhtilaf dan Kesesatan dalam Perspektif Keilmuan
Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama telah merumuskan kriteria yang relatif jelas mengenai perbedaan yang dapat ditoleransi dan penyimpangan yang harus ditolak. Ikhtilaf umumnya berkaitan dengan persoalan furu atau cabang ajaran yang bersifat ijtihadi, sementara kesesatan berkaitan dengan penolakan terhadap prinsip dasar akidah seperti tauhid, kenabian, dan otoritas wahyu. Kerangka ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbedaan pendapat memiliki konsekuensi teologis yang sama.
Namun dalam praktik debat publik, kerangka tersebut sering diabaikan. Perbedaan dalam praktik ibadah atau ekspresi keagamaan langsung dikaitkan dengan kemurnian iman. Pendekatan semacam ini mengandung risiko serius karena menyamakan perbedaan metodologi dengan penyimpangan akidah. Ketika setiap perbedaan ditarik ke ranah iman dan kufur, diskursus agama kehilangan proporsinya dan berubah menjadi arena saling menegasikan.
Penting untuk ditegaskan bahwa penilaian terhadap kesesatan bukanlah ranah opini personal atau retorika debat, melainkan wilayah ijtihad kolektif yang membutuhkan otoritas keilmuan, kehati hatian metodologis, dan pertimbangan maslahat umat. Tanpa landasan ini, tuduhan kesesatan berpotensi merusak tatanan sosial dan spiritual masyarakat.
Perbedaan Dalil dan Keragaman Metode Istinbat
Salah satu faktor yang sering diabaikan dalam debat keagamaan adalah perbedaan metode istinbat hukum. Dalil yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena perbedaan dalam memahami konteks, kekuatan riwayat, dan tujuan hukum. Dalam sejarah Islam, perbedaan metode ini melahirkan mazhab mazhab fikih yang diakui dan dihormati.
Ketika perbedaan metode tidak dijelaskan, umat cenderung memahami bahwa perbedaan kesimpulan berasal dari penyimpangan, bukan dari keragaman pendekatan ilmiah. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan sebagian pihak untuk menampilkan dalil sebagai teks yang berdiri sendiri tanpa proses penalaran. Dalil diperlakukan sebagai bukti mutlak yang tidak dapat ditafsirkan ulang, padahal tradisi keilmuan Islam justru dibangun di atas diskusi panjang tentang cara memahami dalil tersebut.
Dalam konteks ini, menghargai dalil masing masing pihak tidak berarti menyamakan semua pendapat, tetapi mengakui bahwa perbedaan tersebut lahir dari proses intelektual yang sah. Pengakuan ini menjadi fondasi penting bagi sikap saling menghormati dalam beragama.
Etika Menghormati Perbedaan Tanpa Relativisme Akidah
Salah satu kekhawatiran yang sering muncul dalam ajakan untuk saling menghormati adalah anggapan bahwa sikap tersebut akan melahirkan relativisme akidah. Kekhawatiran ini perlu dijawab secara proporsional. Menghormati perbedaan tidak berarti menghapus batas kebenaran, tetapi menempatkan perbedaan pada konteks yang tepat.
Etika menghormati perbedaan menuntut pengakuan bahwa tidak semua persoalan agama berada pada level yang sama. Persoalan akidah dasar memiliki bobot yang berbeda dengan persoalan praktik ibadah atau tradisi keagamaan. Dengan pembedaan ini, umat dapat bersikap tegas dalam prinsip dasar iman, sekaligus lapang dalam menyikapi perbedaan cabang ajaran. Sikap ini juga menuntut kerendahan hati intelektual. Kesadaran bahwa pemahaman manusia terhadap wahyu selalu bersifat terbatas mendorong sikap tidak mudah mengklaim kebenaran mutlak. Kerendahan hati ini bukan tanda kelemahan iman, tetapi cerminan kedewasaan beragama yang selaras dengan tradisi ulama klasik.
Tanggung Jawab Sosial dalam Penyampaian Wacana Keagamaan
Perdebatan keagamaan di ruang publik digital membawa tanggung jawab sosial yang besar. Setiap pernyataan yang disampaikan tidak hanya memengaruhi lawan debat, tetapi juga ribuan bahkan jutaan penonton dengan latar belakang pemahaman yang beragam. Oleh karena itu, penyampaian wacana agama tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan dampak sosial.
Ketika perdebatan diarahkan pada penguatan identitas kelompok dan delegitimasi pihak lain, dampaknya tidak berhenti pada ranah intelektual. Polarisasi yang terjadi dapat merembet ke hubungan sosial, merusak ukhuwah, dan melemahkan solidaritas umat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggerus fungsi agama sebagai perekat sosial.
Sebaliknya, ketika perbedaan disampaikan dengan penjelasan metodologis dan adab yang baik, perdebatan dapat menjadi sarana pendidikan publik. Umat dapat belajar bahwa perbedaan adalah bagian dari tradisi Islam dan bahwa keberagaman pendapat tidak harus berujung pada konflik.
Posisi Ideal Umat dalam Lanskap Diskursus Kontemporer dan Sikap yang Seharusnya diambil
Menghadapi kompleksitas ini, umat dituntut untuk mengambil posisi yang aktif dan kritis. Sikap pasif yang menerima semua argumen tanpa penyaringan hanya akan memperdalam kebingungan. Sikap reaktif yang langsung menolak pandangan berbeda juga tidak menyelesaikan persoalan. Posisi ideal terletak pada sikap selektif yang berlandaskan pengetahuan dan etika.
Umat perlu membedakan antara perbedaan yang bersifat metodologis dan pandangan yang secara nyata menyalahi prinsip dasar Islam. Selama suatu pandangan memiliki dalil yang diakui dalam disiplin ilmu Islam dan tidak mengarah pada pengingkaran terhadap rukun iman dan rukun Islam, perbedaan tersebut patut ditempatkan dalam ruang dialog, bukan penghakiman. Sikap ini menuntut peningkatan literasi keagamaan. Literasi tidak hanya berarti mengetahui dalil, tetapi juga memahami cara dalil tersebut ditafsirkan dan diperdebatkan. Dengan literasi yang memadai, umat tidak mudah terprovokasi oleh narasi konflik dan lebih mampu menilai argumen secara rasional.
Krisis diskursus keagamaan di ruang publik digital merupakan tantangan serius yang menuntut respons kolektif dan reflektif. Perdebatan agama yang tidak terkelola dengan baik berpotensi memperdalam kebingungan umat dan merusak tatanan sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa akar krisis terletak pada penyederhanaan perbedaan, pengabaian metodologi, dan melemahnya etika dalam penyampaian wacana agama.
Menghadapi kondisi ini, diperlukan upaya untuk mengembalikan perbedaan pada kerangka ikhtilaf yang sah, menghormati dalil masing masing pihak, dan menegaskan batas antara perbedaan dan kesesatan secara bertanggung jawab. Dengan sikap ini, umat dapat menjaga kemurnian akidah sekaligus merawat persaudaraan, sehingga agama tetap berfungsi sebagai sumber pencerahan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.
Daftar Pustaka :
Madjid, Nurcholish (1992). Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina
Hasyim, Syafiq (2018). Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan. Yogyakarta: LKiS,
Azra, Azyumardi. (1996). Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme. Jakarta: Paramadina.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
