Bintang Pertaki
Menggugat Sistem Pemilihan Eksekutif: Menuju Demokrasi Hibrida Berjenjang
Politik | 2026-01-02 20:04:23Anatomi Transaksional di Hulu
Narasi yang menuduh rakyat haus akan "saweran" politik adalah sebuah sesat pikir yang harus diakhiri. Politik transaksional tidak lahir di tangan rakyat, melainkan di ruang-ruang tertutup seleksi internal partai. Calon eksekutif harus melewati saringan yang tidak gratis; biaya "rekomendasi" dan logistik awal seringkali memaksa kandidat menggadaikan integritasnya kepada para pemodal besar jauh sebelum mereka bertemu dengan pemilih.
Di tingkat pemilihan yang luas seperti Pilpres atau Pilgub, biaya kampanye yang fantastis seringkali tidak benar-benar mengalir ke rakyat. Sebagian besar dana tersebut menguap di jaringan makelar politik dan biaya operasional posko-posko elite. Rakyat hanya menerima "remah-remah" dari perputaran modal raksasa yang sudah terjadi sejak tahap nominasi. Secara sosiologis, rakyat memiliki gairah yang berbeda: mereka sangat pragmatis pada pemilihan Bupati/Walikota karena kedekatan urusan harian, namun cenderung teralienasi dari kontestasi tingkat provinsi atau nasional yang lebih terasa sebagai panggung teatrikal kaum elite.
Struktur Hibrida: Mandat Berjenjang
Guna memulihkan martabat politik dan efisiensi negara, kita memerlukan rekonstruksi melalui model Demokrasi Hibrida Berjenjang. Logikanya adalah menempatkan mandat eksekutif pada lembaga perwakilan setingkat di bawahnya secara konsisten.
Dalam sistem ini, pemilihan Bupati dan Walikota wajib dipertahankan secara langsung. Mengapa? Karena di tingkat kabupaten/kota tidak ada lagi unit perwakilan di bawahnya. Secara konsisten, pada level ini, rakyat bertindak sebagai Dewan Negara yang Sesungguhnya. Mereka adalah pemberi mandat paling murni untuk urusan harian yang paling dekat dengan kehidupan mereka.
Namun, untuk tingkat Gubernur dan Presiden, mekanisme harus beralih menjadi mandat berjenjang: Gubernur dipilih oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden dipilih oleh seluruh anggota DPRD Provinsi.
Benteng Anti-Oligarki dan Legitimasi Proporsional
Model ini secara inheren merupakan antitesis bagi oligarki. Jika pemilihan dilakukan oleh lembaga yang setara (misal: Presiden oleh DPR RI atau Gubernur oleh DPRD Provinsi), intervensi cukong sangat mudah dilakukan karena hanya perlu mengunci suara di satu gedung parlemen.
Sebaliknya, model berjenjang melibatkan ribuan pemilih (anggota legislatif daerah) yang tersebar secara geografis. Menyuap atau mengendalikan ribuan orang dengan latar belakang daerah yang beragam adalah kemustahilan logistik bagi para pemilik modal. Model pemilihan "setara" akan selalu tampak kerdil dan rawan kolusi dibandingkan dengan kekuatan mandat kolektif ribuan wakil daerah ini. Sistem ini memastikan bahwa Presiden adalah mandat seluruh provinsi, dan Gubernur adalah mandat seluruh kabupaten/kota, sehingga tercipta perwakilan yang sangat proporsional.
Momentum Idealisme: Jaminan Integritas
Keunggulan strategis dari model ini terletak pada momentum pelaksanaannya. Pemilihan eksekutif dilakukan segera setelah anggota legislatif baru dilantik. Pada fase ini, anggota dewan berada dalam masa "bulan madu" idealisme. Mereka masih membawa segar mandat dari konstituen dan belum terkontaminasi oleh budaya lobi transaksional jangka panjang di parlemen.
Lebih dari itu, karena pemilihan dilakukan di awal masa jabatan, para anggota dewan ini umumnya belum memiliki kedekatan personal dengan para calon eksekutif. Jarak ini menjadi filter objektif yang memaksa pemilihan didasarkan pada visi dan kapasitas teknokratis, bukan pada perkoncoan politik. Ketakutan moral terhadap konstituen di kampung halaman masih sangat tinggi pada awal jabatan, menjadikan mereka pemegang mandat yang jauh lebih amanah.
Kesimpulan
Demokrasi Hibrida Berjenjang adalah upaya mengembalikan nalar dalam bernegara. Dengan menjadikan rakyat sebagai Dewan Negara yang Sesungguhnya di tingkat dasar dan memperkuat mandat berjenjang di tingkat atas, kita memutus rantai makelar politik secara permanen. Kepemimpinan nasional dan daerah akan lahir dari sinkronisasi kebutuhan wilayah, bukan dari mobilisasi modal yang manipulatif. Saatnya kita berhenti menyalahkan rakyat dan mulai memperbaiki struktur yang usang demi kemakmuran bangsa yang utuh.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
