Fathur Zhidane

Adanya Budaya di Balik Demokrasi yang Mulai Kehilangan Makna

Culture | 2025-12-22 06:48:13

Demokrasi merupakan suatu konsep yang indah, sebuah konsep yang menjadikan kepentingan masyarakat umum sebagai prioritas tertinggi dalam menjalankan sebuah negara. Prinsip “dari rakyat untuk rakyat” kelihatan bagus di atas kertas, memberikan kekuasaan kepada rakyat demi membangun negara yang memajukan keadilan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membentuk pemerintahan dan birokrasi yang akan mengatur negara, melalui pemilihan umum. Meskipun terdengar indah dan terlihat bagus di atas kertas, kenyataan yang dihadapi negara-negara demokrasi sangat jauh berbeda dari pengertian dan konsep dasar demokrasi itu sendiri.

Pemerintah yang seharusnya mengayomi dan mendengar kemauan rakyat, malah balik menghiraukan dan merugikan rakyat itu sendiri dengan membuat peraturan yang mementingkan kepentingan kelompok tertentu, membiarkan alam dirusak oleh perusahaan-perusahaan besar, dan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Demokrasi pada zaman sekarang hanya sebuah utopia yang indah, sebuah mimpi bagi masyarakat kecil untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih layak di dalam negara demokrasi.

Masyarakat yang sudah muak atas hak mereka yang terus diambil akan melawan balik dengan cara melakukan demo, sebuah usaha untuk membuka hati para-para pejabat agar mendengar permintaan dari rakyat-rakyatnya. Tidak hanya sekali, dua kali, tapi demo ini sudah sering terjadi dalam negara demokrasi, menandakan adanya yang salah dalam penerapan demokrasi di negara tersebut. Lalu timbul pertanyaan, apakah kesalahan dalam demokrasi sudah memunculkan budaya baru? Kenapa demokrasi yang seharusnya membantu masyarakat malah menyengsarakan masyarakat itu sendiri?

Menurut saya, demokrasi memang sebuah konsep yang bagus dalam menjalankan sebuah negara. Akan tetapi, ketika pejabat-pejabat dan pemimpin yang dipilih tidak dapat dipercaya dan malah menggunakan kekuasaan yang diberikan untuk mementingkan kepentingan golongan tertentu, maka pada waktu itulah demokrasi sudah mulai kehilangan maknanya. Menurut saya, demokrasi ini menciptakan dua budaya yang saling berlawanan satu sama lain, yaitu demo dan korupsi.

Demo yang dilakukan masyarakat merupakan bukti perjuangan mereka untuk mendapatkan kembali hak mereka, sedangkan korupsi merupakan sebuah kebiasaan dalam kalangan pejabat-pejabat di pemerintah, sebuah kebiasaan yang menciptakan kesengsaraan bagi rakyat-rakyat jelata. Demo dan korupsi ini sudah menjadi sebuah kejadian yang umum dalam negara-negara demokrasi. Budaya-budaya ini seharusnya tidak terjadi dalam negara demokrasi yang baik dan benar, budaya-budaya ini justru menunjukkan kegagalan negara dalam mengaplikasikan pengertian dari demokrasi itu sendiri.

Budaya-budaya ini yang menghilangkan makna demokrasi dari waktu ke waktu, prinsip “dari rakyat untuk rakyat” sudah mulai diganti dengan “dari kaum elite untuk kaum elite”, hal ini dapat dilihat dari betapa banyaknya rakyat-rakyat kecil semakin sengsara dan melarat, sedangkan kaum elite bersenang-senang di atas penderitaan rakyat-rakyat kecil dengan harta yang berlimpah.

Demokrasi pada zaman sekarang tidak lagi menjadi alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, melainkan demokrasi sudah menjadi alat bagi pemerintah untuk merenggut hak-hak dari masyarakat tersebut. Demokrasi malah dipermainkan oleh golongan-golongan tertentu untuk mempertahankan kepentingan dan kemewahan yang mereka miliki tanpa memperdulikan tangisan dan permintaan tolong dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari budaya korupsi itu sendiri dan adanya unsur nepotisme dalam pemilihan umum di masyarakat.

Pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin terbaik dan menentukan nasib negara malah dengan mudahnya dimanipulasi oleh beberapa kelompok kepentingan tertentu melalui uang dan janji-janji palsu. Manipulasi suara dan voting dalam kegiatan pemilu bukan lagi menjadi hal yang baru dalam negara demokrasi. Dikarenakan banyaknya kecurangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu, demokrasi kini mulai melemah dan hanya menjadi sebuah formalitas yang hampa dan tidak ada makna.

Kegagalan negara-negara dalam menerapkan demokrasi ini dapat dilihat dalam berbagai kasus yang sering terjadi belakangan ini, kasus yang menggambarkan budaya-budaya baru yang saya sebut sebelumnya, yaitu demo dan korupsi. Negara-negara demokrasi seperti Indonesia, Nepal, dan juga Filipina baru saja menghadapi demo besar-besaran dari rakyatnya.

Demo yang menjadi protes dari rakyat-rakyat kecil terhadap kinerja pemerintah yang buruk dan tidak memperjuangkan hak-hak rakyat kecil sama sekali. Demo di Indonesia terjadi pada 25 Agustus hingga awal September 2025, demo besar-besaran yang mayoritas diisi oleh mahasiswa dan pengemudi ojek online ini dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan gaji dan tunjangan baru bagi anggota DPR RI. Amarah masyarakat juga didorong oleh kenaikan pajak bumi dan bangunan di beberapa wilayah, dan juga ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dalam Indonesia.

Demo memuncak ketika seorang pengemudi ojek online yang ikut berpartisipasi dalam demo tersebut tewas dilindas oleh kendaraan lapis baja polisi yang berusaha menerobos kumpulan demo saat itu. Selain itu, kasus demo ini juga terjadi di Nepal yang dimulai pada September 2025. Demo di Nepal yang dipimpin oleh pelajar dan kaum anak muda ini dipicu oleh adanya larangan nasional terhadap beberapa platform media sosial yang populer, korupsi dalam pemerintah dan pamer kekayaan dan kemewahan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

Selain itu, adanya dugaan bahwa demonstrasi di Nepal ini juga didorong oleh aksi demo yang dilaksanakan di Indonesia sebelumnya, dilihat dari penggunaan bendera dari anime “One Piece” sebagai atribut demo di kedua negara ini. Demo di Nepal ini berujung dengan mundurnya perdana menteri dan menteri pemerintah lainnya pada tanggal 9 September 2025.

Demokrasi memang bisa membangun negara yang lebih kuat dan adil, akan tetapi ketika pejabat dan pemimpin yang dipilih melalui demokrasi ini malah balik merugikan rakyat, maka demokrasi sudah mulai pudar dan kehilangan maknanya dalam negara tersebut. Demokrasi yang sudah melemah ini kemudian memunculkan budaya nasional yang baru di kalangan masyarakat, yaitu demo dan korupsi.

Budaya-budaya ini lahir dari kesalahan dan kelalaian pemerintah dalam menerapkan konsep demokrasi dan kerakusan pejabat-pejabat tinggi dalam mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi harapan masyarakat-masyarakat kecil untuk menggapai kehidupan yang lebih layak malah dijadikan alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk merenggut harapan dan hak-hak dari masyarakat-masyarakat kecil tersebut.

Kita sebagai masyarakat harus pandai dalam menggunakan sistem demokrasi ini demi kepentingan negara, kita harus pandai dalam memilih dan mencoblos pemimpin yang akan menentukan nasib negara kita. Kita harus bijak dalam memilih dan harus berani dalam melawan ketika pemimpin yang kita pilih malah balik menyengsarakan kita.