Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Gyzella Gadis Ardhenia

Menghapus Nol Rupiah: Solusi Modernisasi atau Risiko Baru bagi Ekonomi?

Info Terkini | 2025-12-05 20:24:19

Beberapa waktu terakhir, media-media dipenuhi oleh bahasan redenominasi rupiah. Terutama setelah Kementerian Keuangan memasukkannya ke dalam Rencana Strategis 2025-2029. Sebenarnya isu ini bukanlah hal yang baru, sejak 2010 isu ini telah dibahas. Namun, selalu tertunda akan satu dan lain hal.

Apakah redenominasi rupiah ini merupakan secercah harapan masa depan ekonomi? Atau hanya ilusi semata yang belum tentu membawa perubahan nyata? Pertanyaan-pertanyaan ini ramai dibahas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum paham apa itu sebenarnya redenominasi rupiah dan apa dampaknya dalam kehidupan mereka.

Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman akan rencana ini, supaya publik paham betul apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena sesungguhnya transparansi dalam penyampaian suatu informasi berperan besar dalam jalannya sebuah rencana. Khususnya untuk masa depan perekonomian bangsa.

Apa sebenarnya redenominasi rupiah itu? Istilah ini sering dianggap sama dengan sanering atau pemotongan nilai uang. Padahal keduanya jauh berbeda. Redenominasi rupiah adalah proses penyederhanaan mata uang dengan menghilangkan nol dari nominal uang tanpa menghilangkan nilai riil rupiah atau daya belinya.

Sebagai contoh: uang 1.000 rupiah akan tetap bernilai sama, meskipun telah redenominasi, atau berganti menjadi uang 1 rupiah. Mereka tetap memiliki nilai yang sama. Sehingga harga barang yang ada di pasaran juga tidak akan berubah. Hanya penyebutan dan visual dari uang rupiahnya saja yang berubah.

Mengapa isu redenominasi rupiah ini kembali dibahas oleh pemerintah? Yakni, karena masuknya isu ini ke dalam perencanaan jangka menengah, menunjukkan bahwa pemerintah menilai kondisi ekonomi dan infrastruktur di Indonesia sudah siap menghadapi proses penyederhanaan mata uang ini.

Pemerintah menganggap dengan menyederhanakan mata uang, berbagai aspek kehidupan akan lebih efisien, terutama di sektor bisnis. Seperti proses administratif yang mana nominal rupiah yang dulunya menyebabkan kesulitan pembukuan akan lebih mudah dicatat. Hal ini mengurangi risiko kesalahan, dan membuat sistem pembayaran menjadi lebih praktis. Dengan menyederhanakan digit rupiah, Indonesia dapat menampilkan gambaran ekonomi yang lebih stabil dan modern.

Namun, apakah penyederhanaan ini benar-benar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat? Atau justru memunculkan tantangan baru dalam proses penyesuaiannya? Untuk memahami dampaknya secara lebih menyeluruh, kita perlu melihat apa saja potensi manfaat dan risiko yang mungkin muncul dari redenominasi rupiah.

Manfaat redenominasi rupiah bagi masyarakat akan terlihat, apabila rencana ini dijalankan dengan benar. Yakni, transaksi sehari-hari akan terasa lebih praktis tanpa adanya digit nol yang banyak itu. Karena selama ini panjangnya angka rupiah mengambil waktu yang cukup banyak dalam proses transaksi. Hal ini akan memudahkan pihak konsumen maupun penjual.

Kedua, redenominasi akan meminimalisir risiko dan memudahkan pencatatan bagi para akuntan. Dengan nominal yang lebih pendek, risiko tersebut menurun secara signifikan. Bagi bisnis, hal ini akan membuat proses administrasi menjadi jauh lebih efisien.

Selain itu, redenominasi rupiah menciptakan gambaran ekonomi yang lebih stabil ini akan menarik persepsi positif kepada dunia luar, meskipun tidak langsung. Namun, persepsi ini dapat mendukung iklim investasi.

Meskipun begitu, kita tetap perlu waspada karena redenominasi pasti memiliki risikonya. Tantangan terbesarnya ada pada persepsi masyarakat dan penyesuaiannya. Tentu, redenominasi bukanlah hal kecil yang bisa langsung diterima oleh masyarakat. Perlu penyesuaian dan pemahaman terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dalam informasi.

Perubahan tampilan rupiah akan memicu kebingungan masyarakat, apalagi jika sosialisasi mengenai redenominasi rupiah dilakukan secara terbatas atau hanya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu. Sosialiasi harus dilakukan pada seluruh tingkatan masyarakat. Karena perubahan ini menyangkut masa depan ekonomi masyarakat Indonesia.

Selain itu, redenominasi rupiah yang tentunya akan mengubah berbagai aspek kehidupan, akan memerlukan berbagai penyesuaian juga. Seperti, dalam dunia bisnis. Sektor kasir, sistem pembayaran, hingga harga produk perlu diatur ulang. Hal-hal seperti ini memerlukan biaya yang tidak kecil, sehingga UMKM pun berisiko kekurangan finansial. Maka dari itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak ini dan memberi dukungan untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia.

Dari semua pembahasan ini, dapat kita tangkap bahwa redenominasi rupiah memang berpotensi membawa masyarakat menuju sistem ekonomi yang lebih modern dan efisien. Namun di sisi lain, tanpa infrastruktur yang matang, kesiapan sosial, dan dukungan ekonomi yang merata, kebijakan ini justru dapat menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kunci utama dari setiap perubahan yang menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia adalah transparansi pemerintah. Kebijakan seperti ini perlu disampaikan dengan jelas, dibahas secara terbuka, dan disosialisasikan secara merata. Agar proses penyederhanaan rupiah benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar wacana yang justru memicu ketidakpastian baru.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image