Danial Khasya
Ketika Dokter Tak Pernah Datang: Wajah Ketimpangan Kesehatan di Indonesia
Hospitality | 2025-11-13 16:28:37
Oleh: Mochammad Danial Khasya Majid
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga
2025
Pagi itu udara lembap menyelimuti sebuah puskesmas di pinggiran Jawa Timur. Di ruang tunggu yang sempit, seorang ibu muda menggendong bayinya dengan selendang lusuh.
“Dokternya jarang datang, Mbak. Katanya tugas ke kota,” ucapnya lirih.
Di sudut ruangan, alat timbang bayi berkarat, dinding catnya mengelupas, dan hanya satu perawat jaga yang sibuk melayani pasien.
Kisah itu bukan potret tunggal, melainkan cerminan senyap dari ribuan fasilitas kesehatan primer di pelosok negeri. Di tempat-tempat seperti itulah kita disadarkan bahwa akses terhadap kesehatan di Indonesia masih menjadi privilege, bukan hak.
Indonesia memang terus menunjukkan kemajuan. Angka harapan hidup meningkat dari 68,5 tahun (2010) menjadi sekitar 71,5 tahun (2023). Angka kematian ibu dan bayi juga menurun secara nasional. Namun, di balik capaian itu, ada ketimpangan yang menganga.
Menurut data World Health Organization (2024), rasio dokter Indonesia hanya sekitar 0,47 per 1.000 penduduk, masih jauh dari standar ideal WHO sebesar 1:1.000.
Lebih dari 60% tenaga medis berada di Pulau Jawa dan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Sebaliknya, di daerah 3T, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku, masih ada puskesmas tanpa dokter tetap, dan masyarakat bergantung pada bidan atau perawat yang bertugas merangkap segalanya: pemeriksa, apoteker, hingga konselor.
Artinya, kesenjangan layanan kesehatan bukan sekadar statistik, ia berwujud perjalanan berjam-jam menembus hutan demi suntik vaksin, atau ibu hamil yang harus menunggu kapal seminggu untuk periksa ke dokter kandungan.
Masalah ini bukan muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari kombinasi panjang antara kebijakan, ekonomi, dan persepsi sosial.
1. Distribusi SDM kesehatan tidak merata.
Lulusan dokter baru sebagian besar memilih kota besar karena ketersediaan fasilitas, peluang spesialisasi, dan keamanan hidup yang lebih baik.
Skema penempatan dokter di daerah terpencil, meski sudah diatur dalam program Wajib Kerja Dokter (WKDS), sering kali tidak diimbangi dengan dukungan fasilitas, insentif, dan keamanan kerja yang layak.
2. Fasilitas kesehatan primer masih tertinggal.
Banyak puskesmas di daerah terpencil yang bahkan belum memiliki listrik stabil, alat laboratorium dasar, atau sistem rujukan digital.
Akibatnya, kasus gawat darurat sering terlambat ditangani, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap layanan publik.
3. Beban ganda penyakit.
Indonesia kini menghadapi transisi epidemiologi. Penyakit infeksi seperti TBC dan malaria belum tuntas, namun penyakit tidak menular — seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung — melonjak drastis.
Sistem kesehatan yang sempit fokusnya pada kuratif jelas kewalahan menghadapi beban ganda ini.
4. Kebijakan berbasis data yang belum optimal.
Banyak daerah masih bergantung pada data manual dan laporan lambat. Tanpa peta kesehatan digital yang akurat, kebijakan distribusi tenaga medis sering tidak tepat sasaran.
Kesehatan adalah fondasi produktivitas bangsa. Ketika anak-anak di pelosok tumbuh dengan gizi buruk, dan ibu hamil tidak mendapatkan pemeriksaan rutin, dampaknya bukan hanya pada individu, tapi pada masa depan Indonesia.
Menurut Global Nutrition Report (2024), lebih dari 21% anak Indonesia masih mengalami stunting, dan sebagian besar kasus itu berada di daerah dengan akses layanan kesehatan rendah.
Keterlambatan intervensi gizi dan minimnya edukasi kesehatan membuat generasi yang tumbuh di daerah tertinggal memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan kognitif dan produktivitas rendah di masa depan.
Ketimpangan layanan kesehatan juga memperlemah daya tahan bangsa terhadap krisis.
Pandemi COVID-19 menjadi bukti: daerah dengan akses kesehatan terbatas mengalami tingkat kematian lebih tinggi, bukan hanya karena virusnya, tapi karena keterlambatan diagnosis dan minimnya tenaga medis.
Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa rasio kematian COVID di daerah 3T hampir dua kali lipat dari daerah urban.
Sebagai mahasiswa kedokteran, saya percaya perbaikan sistem kesehatan tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah pusat. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan perubahan paradigma.
1. Peta Digital SDM Kesehatan Nasional.
Kementerian Kesehatan perlu membangun sistem pemetaan digital yang real-time untuk tenaga kesehatan, fasilitas, dan kebutuhan daerah.
Data ini bisa membantu universitas kedokteran dan pemerintah daerah menyalurkan tenaga medis sesuai kebutuhan aktual.
2. Insentif Nyata dan Martabat Kerja.
Tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak cukup dijanjikan uang. Mereka butuh jaminan hidup layak, fasilitas, karier berjenjang, dan rasa aman.
Pemerintah perlu mengubah pendekatan “penugasan” menjadi “pengabdian bermartabat”.
3. Telemedis dan Jejaring Digital.
Telemedis bukan lagi kemewahan, ia adalah jembatan pemerataan. Dengan dukungan sinyal dan perangkat dasar, dokter di kota bisa membantu mendiagnosis pasien di pelosok tanpa perlu hadir fisik.
4. Pendidikan Kesehatan Komunitas.
Layanan kesehatan harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, bukan hanya fasilitas negara.
Kader kesehatan lokal, guru, dan pemuka agama bisa menjadi agen perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
5. Kampus Kesehatan yang Turun ke Lapangan.
Fakultas kedokteran perlu menanamkan pengalaman lapangan nyata dalam kurikulum, bukan sekadar praktik di rumah sakit kota.
Mahasiswa harus belajar memahami konteks sosial pasien, bukan hanya diagnosisnya.
Harapan yang Masih Tersisa
Sore hari di puskesmas itu, ibu muda yang saya temui kembali tersenyum sambil menimang bayinya yang sudah mendapat vaksin. “Semoga nanti anak saya bisa jadi dokter,” katanya.
Saya membalas senyumnya , setengah bahagia, setengah pilu.
Karena untuk banyak anak di pelosok, cita-cita itu masih sebatas mimpi.
Namun di balik harapan sederhana itulah semestinya sistem kesehatan kita bertumpu.
Pemerataan layanan kesehatan bukan hanya soal fasilitas atau anggaran, tapi tentang keberanian untuk hadir di tempat yang paling sunyi.
Karena di titik terjauh dari pusat kota, di antara jalan berlumpur dan sinyal yang terputus, di sanalah makna profesi kedokteran diuji, bukan sekadar menyembuhkan, tapi menjadi harapan terakhir bagi mereka yang sering dilupakan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
