Chasnaa' Nabiilah
Pancasila Sebagai Ideologi Demokrasi: Wujud Partisipasi dan Kedaulatan Rakyat.
Politik | 2025-11-10 18:17:58
Pentingnya Pancasila Sebagai Ideologi Demokrasi
Pancasila berfungsi sebagai ideologi fundamental dalamimplementasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak semata-mata mengadopsi model demokrasi Barat yang menitikberatkan pada kebebasan individu, melainkanmerupakan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilaimulia bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasiPancasila menekankan harmoni antara kebebasan dan pertanggungjawaban, serta antara hak individu dan kepentingan kolektif.
Sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan", merepresentasikanmanifestasi konkret dari nilai demokrasi yang khasIndonesia. Sila ini menegaskan bahwa keputusan politikidealnya dihasilkan melalui musyawarah, bukan melaluikonflik atau pemaksaan. Dengan demikian, demokrasiPancasila menekankan semangat gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial, bukan sekadar mayoritas suara. Dalampelaksanaannya, implementasi demokrasi Pancasila memerlukan para pemimpin dan warga negara untukmemprioritaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif setiap warga negara dalam pembangunan bangsa dengan menjunjung tingginorma moral dan etika yang berlandaskan Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi ideologisdemokrasi, Indonesia dapat merealisasikan sistempemerintahan yang tidak hanya demokratis secara politik, tetapi juga beradab dan bermoral.
Tantangan Ketika Demokrasi Mulai Lupa Arah
Ratusan mahasiswa serta koalisi masyarakat sipilmengorganisir demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Spanduk dengan tulisan "Indonesia Gelap" berkibar di tengah teriakan yang bergema di udara. Demonstrasi tersebut menggunakan tagar #IndonesiaGelap, yang menjadi topik trending di platform media sosialX/Twitter sejak awal Februari 2025. Tagar #IndonesiaGelap bermula dari slogan yang digunakan oleh warga netizen dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang saat inidianggap problematis. Istilah "Indonesia Gelap" semakinmeluas, memicu demonstrasi serentak oleh mahasiswa dariberbagai perguruan tinggi di Indonesia pada tanggal 17 Februari 2025. Aksi tersebut diselenggarakan secarasimultan di kantor-kantor pemerintahan daerah, termasukJakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Tajuk "Indonesia Gelap" dapat diinterpretasikan sebagaiekspresi ketakutan dan kekhawatiran masyarakat terhadapnasib masa depan bangsa serta kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemerintah saat ini dinilai tidak mendukungkepentingan publik, melainkan kepentingan pribadi. Di balik ketegangan global, terdapat keresahan yang nyata, yaitu keresahan akibat penyimpangan dari nilai-nilaiPancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), kita diajarkanbahwa Pancasila merupakan fondasi tatanan negara, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dan ideologidemokrasi. Namun, mengapa kebijakan yang dihasilkandari pusat kekuasaan sering kali terasa irasional? Mengapasuara rakyat yang dikatakan berdaulat—"dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat"—justru sering kali diabaikan?
Suara Mahasiswa: Antara Ideal dan Realitas
Hingga saat ini, praktik demokrasi sering kali terbatas pada proses pemungutan suara di bilik pemilihan. Setelahnya, masyarakat kembali menjadi penonton pasif. Ketika hargabahan pokok mengalami kenaikan drastis, ketika regulasihukum diterapkan dengan ketajaman yang berbeda—lebihkeras terhadap kelas bawah dan lebih lunak terhadap kelasatas—serta ketika aspirasi mahasiswa dianggap sebagaiancaman terhadap stabilitas, di manakah manifestasihikmat kebijaksanaan yang dijanjikan oleh sila keempat?
Pancasila seharusnya berfungsi sebagai ideologi yang memanusiakan demokrasi. Namun, dalam realitasnya, banyak kebijakan justru menimbulkan luka pada prinsipkeadilan sosial. Sesuai dengan sila kelima, yaitu "KeadilanSosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", nilai ini kini tampaksebagai retorika indah dalam buku teks, sementara di lapangan, masyarakat marginal terus berjuang sendirianmenghadapi disparitas ekonomi dan diskriminasi hukum.
Ketika mahasiswa turun ke jalan, sebagian pihakmenilainya sebagai kerusuhan tanpa substansi, sementarayang lain memandangnya sebagai gangguan lalu lintas. Padahal, yang perlu dipahami adalah bahwa mereka sedangmengingatkan negara bahwa Pancasila bukan sekadarpajangan di dinding institusi pemerintah, melainkansemangat yang harus hidup dalam setiap kebijakan. Mahasiswa bukanlah oposisi terhadap pemerintah, melainkan penentang ketidakadilan. Demonstrasi bukanlahsekadar aksi jalanan, melainkan ekspresi cinta tanah air, cara generasi muda menjaga agar demokrasi tidak dikuasaioleh kepentingan sempit.
Sungguh ironis bahwa negara yang dikatakan menjunjungtinggi nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan justru sering kali menghasilkan keputusan yang mengorbankan warganyasendiri. Perhatikanlah kebijakan yang tidak berpihak: undang-undang yang disusun secara tergesa-gesa, subsidiyang dicabut tanpa alternatif solusi, hingga putusan hukumyang tidak adil. Apakah ini yang dimaksud dengan "hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan"? Atau kita sedangberada di era di mana kepentingan ekonomi lebihdiutamakan daripada nurani kemanusiaan?
Jika demokrasi semata-mata dijadikan instrumenkekuasaan, maka ideologi Pancasila akan kehilanganesensinya. Demokrasi tanpa nilai-nilai fundamental hanyalah kegaduhan tanpa orientasi; Pancasila tanpademokrasi hanyalah slogan yang kosong.
Saatnya Mengembalikan Arah: Demokrasi yang Berjiwa Pancasila
Indonesia telah memilih sistem demokrasi sebagaimanatercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 1 Ayat (2) Undang-UndangDasar 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan beradadi tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Demokrasi didefinisikan sebagaipemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln).
Perkembangan demokrasi di Indonesia mencakup periode1945–1959 (Demokrasi Liberal atau DemokrasiParlementer), periode 1959–1965 (Demokrasi Terpimpin), periode 1965–1998 (Demokrasi Orde Baru), dan periode1998 hingga saat ini (Demokrasi Era Reformasi). Demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasanmemilih dalam pemilihan umum, melainkan juga mencakup kebebasan masyarakat untuk beragama, berserikat, serta menyampaikan pendapat, selama haltersebut tidak bertentangan dengan hukum. Menurutpandangan ini, konsep tersebut sejalan dengan Pasal 28E Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakanbahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakinikepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai denganhati nuraninya". Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "setiap orang berhak atas kebebasanberserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
Kita memerlukan demokrasi yang mendengar, bukansekadar berbicara; yang adil, bukan hanya prosedural; yang bermoral, bukan transaksional. Sebagai mahasiswa, kitabukan sekadar pengamat sejarah. Kita merupakan suaramoral bangsa. Suara tersebut harus terus bergema untukmenuntut keadilan, menegakkan kemanusiaan, sertamengingatkan bahwa tanpa Pancasila, demokrasi hanyalahpermainan kekuasaan tanpa orientasi.
Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Ideologi Demokrasi Pancasila
Dalam kerangka sistem demokrasi Pancasila, pemerintahdan masyarakat memegang peran yang sama krusialnyauntuk memastikan nilai-nilai demokrasi diimplementasikansecara efektif dan selaras dengan semangat Pancasila.
1. PeranPemerintah:
Pemerintah berfungsi sebagai pelaksana dan penegakprinsip-prinsip demokrasi. Pemerintah harusmenjamin hak-hak warga negara, termasuk kebebasanberpendapat, hak memilih dan dipilih, serta perlakuanyang adil di depan hukum. Lebih lanjut, pemerintahberkewajiban menjalankan pemerintahan dengantransparansi, integritas, dan akuntabilitas, sehinggamasyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadapsistem yang diterapkan. Pemerintah juga diharapkanmendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanismemusyawarah dan perwakilan, sebagaimana diaturdalam sila keempat Pancasila.
2. Peran Masyarakat:
Masyarakat berperan sebagai aktor utama dalamdinamika demokrasi. Setiap warga negara memilikitanggung jawab untuk menggunakan hak pilih secarabijaksana, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialdan politik, serta menghormati pluralitas pendapat. Selain itu, masyarakat perlu melakukan pengawasanterhadap kinerja pemerintah untuk mencegahpenyalahgunaan kekuasaan. Sikap kritis yang tetapsopan dan berlandaskan etika Pancasila merupakanmanifestasi konkret dari implementasi demokrasi yang beradab.
Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara sehat, adil, dan bermoral. Demokrasi Pancasila bukan semata-mata sistempemerintahan, melainkan juga cara hidup bersama yang menjunjung tinggi solidaritas, musyawarah, dan keadilansosial.
Kesimpulan
Pancasila merupakan ideologi yang menjadi dasar dalampelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pancasila bukanideologi yang kaku tetapi ia hidup, tumbuh, dan seharusnyaterus menuntun bangsa ini. Demokrasi Pancasila bukandemokrasi jalan pintas, tapi demokrasi yang berpihak pada rakyat. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara sehat, adil, dan bermoral untuk bangsa.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
