Lailatun Nikmatul Azizah
Whoosh Diselidiki KPK dan Utang Membengkak: Babak Baru Polemik Proyek Kereta Cepat
Info Terkini | 2025-10-28 07:11:39
Oleh: Lailatun Nikmatul Azizah
Whoosh Diselidiki KPK dan Utang Membengkak: Babak Baru Polemik Proyek Kereta CepatJAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan musim panas di awal pekan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi bahwa kasus dugaan korupsi terkait Whoosh telah memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut. Bersamaan dengan proses hukum, terjadi kekhawatiran mengenai beban utang dan filosofi proyek yang terus memanas antara pemerintah dan pengamat ekonomi.KPK Usut Dugaan Korupsi Awal TahunKPK secara terbuka menyatakan bahwa proses penyelidikan mengenai penyimpangan dan potensi mark up dalam proyek Whoosh telah dimulai sejak awal tahun 2025. Perhatian utama KPK pada pemanggilan biaya (cost overrun) yang signifikan, yang merugikan keuangan negara.Isu ini kembali oleh pernyataan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menko Polhukam, yang siap memberikan keterangan kepada KPK. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembengkakan anggaran terjadi akibat faktor teknis murni, bukan karena praktik korupsi atau inefisiensi yang disengaja.Beban Utang dan Janji 'Investasi Sosial'Di tengah bayang-bayang penyelidikan, narasi dari Istana teguh. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Whoosh harus dipandang sebagai "investasi sosial" jangka panjang bagi negara, dan bukan sekadar proyek yang mencari keuntungan komersial semata.Namun narasi ini berbenturan dengan realita finansial yang dihadapi oleh BUMN, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ekonom dan anggota DPR menyoroti bahwa BUMN harus menanggung utang yang membengkak hingga triliunan rupiah.“KAI harus menanggung kekurangan dana hingga Rp 2,2 triliun dari cost overrun yang ada. Jika ini dibiarkan, utang Whoosh berpotensi menjadi beban permanen bagi BUMN dan APBN,” kata seorang pengamat transportasi. Para ahli mendesak agar pemerintah segera menyusun strategi bisnis yang transparan dan realistis untuk menjamin BUMN tidak terjerat krisis likuiditas.Tuntutan Transparansi dan Audit MenyeluruhUntuk meredakan polemik, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan perlunya dilakukan audit secara menyeluruh dan transparan terhadap seluruh alur anggaran proyek Kereta Cepat.Tuntutan publik kini terfokus pada akuntabilitas: memisahkan secara jelas mana anggaran yang murni biaya pembangunan dan investasi, dan mana yang merupakan kerugian akibat penyimpangan. Langkah ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur strategis nasional yang menggunakan dana publik dan penjaminan dari negara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
