Dhevy Hakim
SPHP Gagal Stabilkan Harga Beras
Politik | 2025-09-20 14:14:27SPHP Gagal Stabilkan Harga Beras
Oleh: Dhevy Hakim
Beras sebagai bahan makanan pokok orang Indonesia tentunya menjadi barang konsumsi yang harus dimiliki. Bagi petani dapat mengkonsumsi tanpa membeli terlebih dahulu, sedangkan bagi selain petani tentu saja untuk mengkonsumsi harus membeli dulu. Sayangnya hingga kini persoalan ketahanan pangan terutama beras masih saja menjadi polemik.
Akhir-akhir ini ramai diunggahan sosial media ramai-ramai membeli beras SPHP yang katanya murah. Usat punya usut beras SPHP ini merupakan beras yang dicanangkan pemerintah dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program SPHP ini diluncurkan oleh pemerintah dikarenakan harga beras di 214 daerah harganya masih tinggi. Di sisi lain bantuan pangan berupa beras untuk kalangan miskin terancam dihapus karena tidak lagi ada anggarannya sehingga anggaran bantuan pangan tersebut dialihkan ke program pengadaan beras SPHP ini. Dengan begitu rakyat miskin diarahkan untuk beli beras SPHP, tidak mendapatkan bantuan beras gratis seperti selama ini. Artinya lagi-lagi rakyat harus menanggung beban.
Jika ditelisik beras SPHP itu sendiri yang mana harganya per karung 5kg seharga Rp64.500,- sesungguhnya sama saja dengan harga beras lokal yang mana berkisar di harga Rp12.500,- sampai Rp13.000,-. Alih-alih menstabilkan harga justru pengadaan beras SPHP ini mematikan hasil panen para petani lokal. Sebab harga beras yang katanya masih tinggi bukanlah beras hasil panen petani, tetapi beras kemasan premium.
Padahal poduksi beras nasional diproyeksikan surplus hingga 4,86 juta ton dan stok beras Bulog menembus angka 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pidatonya pada HUT Kemerdekaan bulan lalu merasa optimistis bahwa tahun ini Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dikarenakan stok beras yang melimpah.
Namun, mengapa beras SPHP yang digelontorkan ke masyarakat?! Oleh karenanya solusi menstabilkan harga beras melalui beras SPHP bukanlah solusi yang tepat. Sebab, polemik harga beras dan stok beras sesungguhnya bersifat sistemis, yaitu terkait tata kelola perberasan nasional dari hulu hingga hilir.
Lembaga Bulog sendiri bermasalah dari sisi tata kelola sehingga berasnya menumpuk di gudang. Belum lagi adanya praktik oligopoli dalam tata niaga beras berperan besar dalam penentuan harga berasyang tinggi. Jika persoalan sistemik ini tidak diselesaikan, maka harga beras tetap tinggi.
Di sisi lain juga menunjukkan bahwa politik ekonomi yang dijalankan saat ini adalah sistem politik ekonomi ala kapitalisme. Kapitalisme yang bertumpu pada sekulerisme yakni memisahkan agama dari kehidupan telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi pemilik modal.
Kapitalisme juga melahirkan ide kebebasan dalam kepemilikan sehingga keberpihakan kepada para oligarki sungguh terbuka lebar. Bahkan tidak tanggung-tanggung pemainnya yakni para pengusaha sekaligus yang berkuasa di tampuk pemerintahan.
Hal ini berbeda jika sistem yang dijalankan berdasarkan sistem Islam. Islam memiliki konsep yang khas dalam menjalankan politik ekonominya. Seorang pemimpin menurut syari’at Islam dalah raa’in yaitu orang yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan rakyatnya terpenuhi.
Masalah pangan dalam pandangan Islam adalah kebutuhan yang sifatnya asasi atau kebutuhan dasar sehingga pemimpin Islam (Kholifah) wajib memastikan ketersediaan pangan (beras) di masyarakat dengan harga terjangkau hingga sampai ke tangan konsumen (rakyat), bukan hanya stok di gudang atau pasar. Khalifah juga memastikan distribusi beras dari hulu hingga hilir tidak ada praktik kecurangan semisal penimbunan. Termasuk adanya qodhi hisbah yang senantiasa mengawasi transaksi jual beli di pasar.
Khilafah tidak fokus pada menjual beras saja, tetapi menjalankan solusi sistemis mulai dari produksi, penggilingan, hingga distribusi ke konsumen. Bagi masyarakat miskin, negara bisa melakukan pemberian bantuan secara langsung yakni dengan pemberian beras secara gratis.
Demikianlah perbedaannya jika sistem Islam dijalankan. Swasembada pangan bukanlah sesuatu yang mustahil, harga beras dapat terjangkau dan stoknya pun dijamin senantiasa ada. Wallahu a’lam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
