Khoirul Saleh Siregar
Kearsipan Digital sebagai Pilar Transparansi dan Akuntabilitas di Era Informasi
Teknologi | 2025-09-10 20:49:48
Di tengah derasnya arus informasi hari ini, kita sering mendengar kata transparansi dan akuntabilitas. Dua istilah ini bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan nyata agar masyarakat bisa percaya pada lembaga publik maupun swasta. Pertanyaannya, bagaimana semua itu bisa diwujudkan? Jawabannya ternyata sederhana, tetapi sering dilupakan: arsip. Ya, arsip dokumen, data, rekaman yang sekarang tidak lagi menumpuk di lemari, melainkan beralih ke bentuk digital.
Kearsipan digital membuat kita bisa mengakses informasi dengan cepat, praktis, dan aman. Bayangkan kalau semua dokumen penting masih berupa kertas: rawan hilang, rusak, bahkan disembunyikan. Dengan sistem digital, arsip bisa dicari hanya dalam hitungan detik. Lebih dari sekadar efisiensi, digitalisasi arsip berarti membuka jalan agar publik dapat mengawasi jalannya pemerintahan, memverifikasi kebijakan, hingga menuntut pertanggungjawaban jika ada penyimpangan.
Arsip digital juga berfungsi sebagai pagar demokrasi. Setiap keputusan yang tercatat dengan baik akan sulit dimanipulasi. Misalnya, data pengadaan barang atau kebijakan anggaran—semuanya bisa ditelusuri kembali, sehingga potensi korupsi lebih mudah dicegah. Di sisi lain, arsip digital menyimpan memori kolektif bangsa. Apa yang kita simpan hari ini bukan hanya untuk kebutuhan birokrasi, tapi juga warisan bagi generasi mendatang.
Namun, mari jujur: perjalanan menuju kearsipan digital yang ideal masih panjang. Banyak lembaga yang belum punya tenaga ahli di bidang ini. Infrastruktur teknologi juga belum merata; daerah-daerah terpencil masih kesulitan. Belum lagi ancaman serangan siber yang bisa membahayakan keamanan data. Jadi, digitalisasi arsip bukan perkara mudah. Ia butuh komitmen, investasi, dan kesadaran bersama bahwa arsip adalah bagian dari hak publik.
Solusinya harus menyeluruh. Negara perlu menyiapkan kebijakan nasional yang tegas soal kearsipan digital. Lembaga pendidikan bisa ikut mencetak tenaga profesional di bidang ini. Infrastruktur perlu dibangun hingga pelosok, supaya digitalisasi tidak hanya dinikmati di kota besar. Dan yang tak kalah penting, masyarakat harus sadar bahwa mereka punya hak untuk mengakses arsip. Semakin banyak yang peduli, semakin kuat pula dorongan untuk transparansi.
Kearsipan digital pada akhirnya bukan sekadar teknologi. Ia adalah fondasi bagi keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan publik. Dengan sistem arsip yang terkelola baik, kita bisa membangun pemerintahan dan lembaga yang benar-benar akuntabel. Karena itu, memperkuat kearsipan digital sama artinya dengan memperkuat masa depan demokrasi Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
