Iis Nurlina
Krisis Komunikasi Publik di Tengah Kebijakan Kontroversial
Politik | 2025-06-11 01:35:14
Dalam era keterbukaan informasi saat ini, komunikasi publik seharusnya menjadi ujung tombak setiap kebijakan pemerintah. Sayangnya, Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan masyarakat karena lemahnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan berbagai kebijakan kontroversial. Bukan hanya soal isi kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan ke public yang sering kali terlambat, tidak transparan, dan minim empati.
Sebagai contoh, kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang menimbulkan polemik. Pemerintah mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk program yang dianggap tidak jelas efektivitas dan manfaat langsungnya. Alih-alih memberikan penjelasan secara rinci dan membangun dialog dengan masyarakat, penjelasan yang muncul terkesan normatif dan formalitas belaka. Akibatnya, respons publik pun negatif, bahkan cenderung sinis.
Begitu juga saat polemik Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah lebih banyak tampil defensif daripada persuasif. Alih-alih membangun kepercayaan melalui transparansi dan partisipasi publik, pemerintah kerap kali terkesan menutup ruang dialog. Padahal, dalam negara demokrasi, legitimasi kebijakan bukan hanya berasal dari legalitas hukum, tetapi juga dari kepercayaan publik.
Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi juga membangun relasi sosial antara negara dan rakyatnya. Dalam konteks kebijakan, komunikasi yang baik bisa menjadi jembatan antara ketidakpahaman dan penerimaan. Jika jembatan itu rapuh atau bahkan tidak dibangun, yang terjadi adalah jurang ketidakpercayaan seperti yang kita lihat saat ini.
Solusinya bukan hanya memperbaiki cara menyampaikan pesan, tetapi juga melibatkan masyarakat sejak awal dalam proses perumusan kebijakan. Pemerintah harus mulai melihat rakyat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang punya hak untuk tahu, paham, dan terlibat. Tanpa perbaikan serius dalam hal komunikasi publik, pemerintah akan terus terjebak dalam lingkaran reaktif, sibuk memadamkan api dari kebijakan yang tidak dipahami publik, alih-alih mencegah kebakaran sejak dini melalui komunikasi yang sehat dan terbuka.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
