Nur Aini
Demokrasi Menyuburkan Korupsi
Politik | 2025-02-26 09:30:38
Kasus korupsi yang terjadi di negeri ini semaki menggila, semakin di luar nalar. Beberapa kasus korupsi yang diduga merugikan negara melibatkan hampir dari semua kalangan, mulai dari pengusaha, penguasa, politisi, pejabat daerah hingga staf biasa. Korupsi Pertamina merugikan negara 193,7 T, PT Timah 300 T, BLBI 138 T, Lahan kelapa sawit 104 T. Dari empat kasus korupsi ini saja sudah terkumpul nominal 735 T, atau jika dituliskan lengkap Rp 735.000.000.000.000,00. Angka tersebut jika dibagi rata diberikan kepada 1 juta rakyat masing-masing akan mendapat 735 juta, sungguh nominal yang luar biasa. Sangat membahagiakan rakyat kecil jika menerima uang tunai ratusan juta. Namun itu hanya angan belaka, realitasnya koruptor tidak dihukum hingga jera, yang ada mereka semakin berjaya setelah keluar penjara. Buktinya tak sedikit mantan koruptor kembali ke medan kekuasaan dan memimpin perusahaan, kembali mendapat proyek atas nama pembangunan.
Fenomena korupsi dalam sistem demokrasi kapitalis sebenarnya bukan hal yang mengherankan. Tingginya biaya menuju tampuk kekuasaan dan mental matrealistis dampak sistem kapitalistis membuat sebagian rakyat menjadi buta mata saat dihadapkan dengan harta dan tahta. Tipisnya keimanan dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin mahal menjadi pendorong utama terjadinya kasus korupsi. Di saat memegang kebijakan tak sedikit pejabat dan pengusaha yang memanfaatkan kesempatan untuk sekadar mengembalikan modal atau bahkan meneruskan kerakusan. Maka korupsi pun menjadi solusi.
Belum lagi rapuhnya sistem hukum, jelas tidak membuat koruptor jera, tidak membuat calon koruptor mengurungkan niatnya. Ringannya hukuman, tidak adanya sanksi moral tidak membuat koruptor jera dan malu atas tindakannya. Ditambah lagi dengan rakyat yang sering amnesia saat disogok dengan uang atau kebijakan pragmatis, jadilah mantan koruptor dengan mudahnya kembali hidup tenang di tengah masyarakat dan melenggang menuju kekusaan berikutnya.
Solusi tuntas atas maraknya korupsi hanyalah satu. Jangan lagi menerapkan sistem demokrasi, sistem batil buatan manusia. Sistem mahal melahirkan pejabat korup. Ganti dengan sistem sahih, yaitu sistem Islam. Sistem Islam berasal dari Allah Dzat Pencipta manusia, yang paling tahu karakter manusia. Menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin yang sesuai syariat, mengelola kehidupan menjalankan aturan Allah, menegakkan hukum seadil-adilnya, menjamin kehidupan semua rakyat, membantu yang lemah, memberikan kesempatan bagi orang yang mampu untuk berlomba dalam kebaikan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook