Chevien Dhamhudy
Julia Gillard: Menembus Hierarki Gender dalam Politik Global
Politik | 2025-01-24 03:35:06
Gender dan politik saling terkait erat, di mana hubungan ini mencerminkan pembagian kekuasaan antara laki-laki dan Perempuan. Ketidadilan sering kali muncul dalam distribusi kekuasaan, di mana laki-laki cenderung mendapatkan lebih banyak kekuasaan dibandingkan Perempuan. Hal ini menyebabkan konstruksi dan proyeksi perbedaan gender yang berimplikasi pada posisi sosial masing-masing jenis kelamin.
Hirarki gender dalam politik global merupakan isu yang mendalam dan kompleks, di mana relasi antara laki-laki dan perempuan sering kali ditentukan oleh struktur kekuasaan yang patriarkal. Dalam banyak konteks, politik internasional masih didominasi oleh perspektif maskulin yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan, di mana perempuan sering kali terpinggirkan dari proses politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat patriarkal yang telah berakar kuat selama berabad-abad memperkuat stereotip gender yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin alami, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk peran domestik dan pengasuhan.
Keterlibatan perempuan dalam politik global tidak hanya penting untuk mencapai kesetaraan gender tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hasilnya cenderung lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Namun, meskipun ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, representasi perempuan di tingkat politik tetap rendah. Banyak negara masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat partisipasi aktif perempuan dalam politik.
Konsep feminisme memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis hirarki gender dalam politik global. Berbagai aliran feminisme, seperti liberal feminisme dan marxis feminisme, menawarkan perspektif berbeda mengenai bagaimana ketidaksetaraan gender dapat diatasi. Liberal feminisme menekankan pentingnya kesetaraan hak dan akses yang setara bagi perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Sementara itu, marxis feminisme mengaitkan penindasan terhadap perempuan dengan sistem kapitalis yang ada, menunjukkan bahwa perubahan struktural diperlukan untuk mencapai kesetaraan. Di sisi lain, feminisme radikal menganggap patriarki sebagai akar dari semua bentuk penindasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, analisis terhadap kasus-kasus seperti Julia Gillard—perdana menteri perempuan pertama Australia—menjadi sangat relevan. Gillard menghadapi tantangan besar terkait dengan norma-norma gender yang mengakar kuat di masyarakat Australia, serta kritik misoginis yang sering kali diarahkan padanya. Pidato terkenalnya tentang misogini pada tahun 2012 menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi gender dalam politik. Julia Gillard, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dari 2010 hingga 2013, merupakan sosok penting dalam analisis hirarki gender dalam politik global. Sebagai perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut, Gillard tidak hanya menjadi simbol kemajuan bagi perempuan dalam politik, tetapi juga menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan relasi gender yang kompleks. Dalam konteks ini, analisis terhadap kasus Gillard menggunakan berbagai konsep feminisme memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana isu-isu ekonomi, sosial, politik, dan budaya saling terkait dan membentuk pengalaman perempuan dalam kekuasaan. Dalam analisis ini, konsep-konsep feminisme akan digunakan untuk memahami relasi gender yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Dalam kajian hubungan internasional, feminisme menawarkan perspektif kritis yang menyoroti bagaimana struktur patriarkal mempengaruhi kebijakan dan praktik politik. Konsep liberal feminisme, misalnya, menekankan pentingnya kesetaraan hak dan akses yang setara bagi perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Meskipun Gillard berhasil mencapai posisi kepemimpinan, ia sering kali diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan rekan-rekannya laki-laki. Kritikan yang diarahkan padanya sering kali bersifat misoginis dan mencerminkan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat. Pidato terkenalnya mengenai misogini pada tahun 2012 tidak hanya menjadi momen penting dalam kariernya tetapi juga membuka diskusi lebih luas tentang perlakuan terhadap perempuan dalam politik.
Dari perspektif marxis feminisme, relasi antara kapitalisme dan patriarki dapat dilihat dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa kepemimpinannya. Gillard memperkenalkan pajak karbon dan reformasi pendidikan sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan ini sering kali mendapat penolakan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur ekonomi yang ada dapat menghambat upaya perempuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan politik.
Di sisi sosial dan budaya, Gillard menghadapi tantangan besar terkait dengan norma-norma gender yang mengakar kuat di masyarakat Australia. Stereotip tentang peran perempuan sebagai pengasuh dan laki-laki sebagai pemimpin masih sangat dominan. Dalam konteks ini, feminisme radikal memberikan kerangka untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik. Pidato Gillard tentang misogini menjadi panggilan untuk perubahan bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi seluruh masyarakat untuk mengevaluasi kembali pandangan mereka terhadap perempuan dalam kekuasaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
