Yunita Nuraida
Sistem Zonasi PPDB, Solusi atau Tantangan?
Eduaksi | 2024-12-13 22:01:28
Sistem zonasi dalam PPDB menjadi isu hangat, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pendidikan dan memeratakan akses. Meskipun dianggap bisa mengatasi stigma sekolah unggulan, kebijakan ini juga memicu pro dan kontra, karena banyak yang merasa justru menimbulkan masalah baru.
Sistem zonasi diperkenalkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, tanpa harus terkendala faktor ekonomi atau geografis. Dengan pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, diharapkan siswa tidak perlu bersaing secara berlebihan untuk masuk ke sekolah tertentu. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yaitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah.
Namun, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Masih ada kesenjangan mencolok antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah biasa. Ketimpangan fasilitas, kualitas pengajar, dan prestasi sekolah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan zonasi yang ideal.
Problematika di Lapangan
Salah satu kritik utama terhadap sistem zonasi adalah dampaknya terhadap fleksibilitas pilihan orang tua dan siswa. Banyak orang tua merasa terpaksa menyekolahkan anak mereka di institusi yang kurang mereka yakini kualitasnya, hanya karena aturan zonasi. Hal ini memunculkan fenomena pindah domisili fiktif, di mana orang tua mengubah alamat Kartu Keluarga (KK) agar anak mereka bisa diterima di sekolah yang diinginkan.
Selain itu, kurangnya pemerataan fasilitas dan kualitas tenaga pengajar di berbagai sekolah memperburuk situasi. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau yang bukan "unggulan" sering kali kekurangan fasilitas memadai, mulai dari laboratorium, buku pelajaran, hingga guru yang kompeten. Akibatnya, siswa yang terjebak dalam sistem zonasi merasa dirugikan karena harus bersekolah di tempat yang kurang mendukung pengembangan potensi mereka.
Alternatif Solusi
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis seperti mempercepat program pemerataan kualitas pendidikan. Fasilitas, pelatihan guru, dan kurikulum perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah yang dianggap kurang berkualitas.
Pemerintah perlu menggabungkan sistem zonasi dengan jalur prestasi yang proporsional dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi siswa berprestasi untuk memilih sekolah sesuai potensinya. Proses penerimaan melalui sistem zonasi juga harus dilakukan dengan lebih transparan untuk mencegah kecurangan, seperti manipulasi dokumen domisili.
Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, resistensi masyarakat dapat diminimalkan.
Sistem zonasi PPDB sebagai bentuk langkah progresif untuk memperbaiki kesenjangan pendidikan di Indonesia, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, zonasi dapat menjadi solusi yang efektif. Namun, jika masalah-masalah yang ada tidak segera diatasi, kebijakan ini berisiko menjadi penghalang baru bagi pemerataan pendidikan yang seharusnya diperjuangkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
