AIVRE 2021
Korupsi Menggerogoti Negeri: Penegakan Hukum yang Pincang
Agama | 2024-11-06 17:13:03
Korupsi, penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi negara, masih saja merajalela di Indonesia. Ironisnya, penanganan kasus korupsi seringkali tidak konsisten dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Perbedaan perlakuan yang mencolok terlihat pada kasus-kasus besar seperti korupsi impor gula dan pengadaan jet tempur.
Dalam kasus impor gula, misalnya, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit seringkali mengaburkan fakta dan menghambat terungkapnya dalang di balik kejahatan ini. Sementara itu, kasus pengadaan jet tempur kerap kali melibatkan sejumlah pihak dengan kekuasaan besar, sehingga proses hukumnya cenderung berjalan lamban dan bahkan terkesan dilindungi.
Perbedaan perlakuan yang timpang ini semakin memperkuat dugaan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini tentu saja memicu kekecewaan masyarakat dan mengikis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, praktik tebang pilih juga dapat memicu munculnya rasa ketidakadilan dan memunculkan potensi konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan. Selain itu, perlu pula adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani secara adil dan transparan.
Sistem sekuler kapitalisme yang kita jalani saat ini seringkali melahirkan praktik penegakan hukum yang timpang. Kekuasaan dan uang menjadi alat yang ampuh untuk memanipulasi hukum, sehingga yang kuatlah yang sering kali menang. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan orang-orang berkuasa menjadi bukti nyata bahwa hukum tidak selalu berjalan adil bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam Islam, korupsi merupakan tindakan yang sangat dilarang dan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum syarak. Ajaran Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Korupsi, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah yang diajarkan dalam Islam. Al-Qur'an dan hadis banyak sekali memuat ayat dan hadis yang melarang perbuatan korupsi.
Tidak hanya individu, Islam juga memberikan perhatian khusus pada peran aparat negara dalam mencegah korupsi. Para pemimpin dan pejabat negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola harta negara dengan amanah dan bertanggung jawab. Mereka dituntut untuk bersikap adil, transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Islam mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah, adil, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas. Tindakan korupsi dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Islam mendorong umat Islam untuk aktif berperan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menolak segala bentuk suap dan gratifikasi, serta melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitarnya.
Dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, nilai-nilai Islam seharusnya menjadi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan sejahtera.
Dalam Islam, tindakan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang serius dan memiliki sanksi yang tegas. Hukum Islam telah mengatur berbagai jenis hukuman bagi pelaku korupsi, mulai dari hukuman denda hingga hukuman fisik. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya mengembalikan harta yang telah dicuri atau dikorupsi kepada pemiliknya yang sah. Dengan demikian, Islam memberikan solusi yang komprehensif untuk menangani kasus korupsi.
Satu lagi, bahwa sistem hukum Islam telah meletakkan dasar yang kokoh bagi penegakan hukum yang adil dan merata. Salah satu prinsip fundamental dalam Islam adalah persamaan di hadapan hukum. Artinya, setiap individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukannya, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini tergambar jelas dalam ajaran Islam yang mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari Adam dan Hawa, sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali dalam hal takwa.
Konsep persamaan di hadapan hukum dalam Islam bukanlah sekadar slogan, tetapi telah teruji dalam sejarah. Pada masa Rasulullah SAW, misalnya, Piagam Madinah menjadi contoh konkrit bagaimana Islam menerapkan prinsip keadilan dan persamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam piagam tersebut, tercantum hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
