AIVRE 2021

Melebihi Angka: Mengupas Akar Masalah Kemiskinan Global

Peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional tahun ini mengingatkan kita bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi semata. Kemiskinan juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Tanggal 17 Oktober menjadi kesempatan untuk memahami bahwa mengatasi kemiskinan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Dengan demikian, peringatan ini mengajak kita untuk melihat melampaui angka-angka statistik dan menggali akar permasalahan yang lebih dalam

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional yang diperingati setiap 17 Oktober seakan menjadi ironi di tengah maraknya kesenjangan sosial yang semakin menganga. Peringatan tahunan ini seolah tak mampu membendung arus kemiskinan yang terus membanjiri berbagai belahan dunia. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, sementara janji kesejahteraan universal masih jauh dari kenyataan. Fakta ini menggarisbawahi kegagalan sistemik kita dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan.

Kegagalan Pengentasan kemiskinan

Upaya global dalam mengatasi kemiskinan, meski telah dilakukan secara intensif, nyatanya belum membuahkan hasil signifikan. Sistem kapitalisme yang mendominasi dunia justru memperparah kesenjangan sosial. Kapitalisme, dengan mengedepankan profitabilitas, telah gagal memberikan kesejahteraan bagi mayoritas masyarakat. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru seringkali terjebak dalam sistem ini dan mengabaikan kebutuhan dasar warganya. Ukuran kesejahteraan yang semu, seperti pendapatan per kapita, semakin memperjelas kegagalan sistem ini dalam menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pengentasan kemiskinan bukan sekadar soal mengganti wajah pemerintahan atau meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan. Solusi atas masalah ini membutuhkan pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Kita perlu merombak sistem ekonomi yang timpang, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput. Pergantian kepemimpinan atau peningkatan peran perempuan hanyalah bagian kecil dari solusi yang lebih besar.

Ada juga anggapan jika belajar di luar negeri adalah salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun studi di luar negeri memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan, namun perlu diingat bahwa ini bukanlah solusi tunggal. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti biaya pendidikan yang tinggi, kesulitan dalam mendapatkan beasiswa, serta kurangnya kesiapan dari sistem pendidikan di dalam negeri untuk menyerap lulusan yang kembali. Selain itu, tidak semua lulusan yang kembali ke negaranya akan langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor seperti minat, motivasi, dan peluang kerja juga sangat mempengaruhi.

Akar masalah kemiskinan

Sejatinya, akar masalah kemiskinan yang semakin menggurita bukanlah semata-mata karena faktor individu atau kelompok tertentu, melainkan karena sistem ekonomi yang mendominasi dunia saat ini, yakni kapitalisme. Sistem ini, dengan mengedepankan profitabilitas dan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, telah menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Oligarki, sebagai kelompok elit yang mengendalikan sumber daya ekonomi dan politik, semakin berkuasa dan semakin kaya raya. Sementara itu, rakyat kebanyakan justru semakin terpinggirkan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Kapitalisme mendorong persaingan yang tidak sehat, di mana korporasi raksasa bersaing untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dalam sistem ini, pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama, sementara pemerataan kesejahteraan seringkali terabaikan. Akibatnya, sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan, lingkungan rusak, dan kesenjangan sosial semakin melebar.

Lebih lanjut, kapitalisme juga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Masyarakat miskin sulit keluar dari jerat kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Sementara itu, kelompok oligarki semakin mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menciptakan berbagai hambatan bagi mobilitas social

Butuh perubahan Sistemik dengan Islam Kaffah

Untuk mengatasi masalah kemiskinan secara fundamental, diperlukan perubahan sistemik yang radikal. Kita perlu membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama. Sistem yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan hidup.

Selama sistem kapitalisme masih mendominasi, upaya untuk mengatasi kemiskinan hanya akan bersifat tambal sulam dan tidak akan memberikan solusi jangka panjang. Kita perlu berani keluar dari zona nyaman dan merombak sistem ekonomi yang ada saat ini.

Penerapan Islam secara kaffah, atau menyeluruh, dalam segala aspek kehidupan bernegara, diyakini mampu menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Islam telah memberikan panduan yang komprehensif, mulai dari tata cara beribadah hingga sistem ekonomi dan sosial. Dengan mengimplementasikan ajaran Islam secara konsisten, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Penerapan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, seperti larangan riba, monopoli, dan penimbunan harta, juga diyakini dapat mencegah terjadinya eksploitasi dan penindasan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Islam juga mengajarkan pentingnya bekerja keras dan berusaha untuk mencapai kemandirian. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

Islam menempatkan pemimpin atau kepala negara sebagai seorang ra'in (pengurus urusan) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Konsep ra'in ini mengandung makna bahwa pemimpin harus senantiasa mengayomi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam pandangan Islam, sistem pemerintahan yang ideal adalah sistem yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menawarkan sistem yang kaffah, yakni sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Salah satu keunggulan dari sistem Islam adalah kemampuannya untuk menetapkan ukuran kesejahteraan yang lebih riil dan individualistik. Islam tidak hanya melihat kesejahteraan dari segi materi semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis. Setiap individu memiliki hak untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang halal. Dengan demikian, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Sistem Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Konsep zakat, infak, dan sedekah merupakan mekanisme yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kekayaan terdistribusi secara merata. Selain itu, Islam juga melarang praktik riba, monopoli, dan penimbunan harta yang dapat merugikan masyarakat banyak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Islam secara kaffah memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemimpin yang amanah, adil, dan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.