Fall Season07
Gen Z Butuh Pendidikan Politik Islam oleh Negara
Agama | 2024-10-17 23:32:04
Belum lama ini BEM Universitas Negeri Malang mengadakan program NGOBAT (Ngobrol Bareng Rakyat) yang diadakan pada tanggal 28 September 2024. Program ini menghadirkan para pembicara yang sangat luar biasa, mulai dari Jubir Warga Jawa Timur, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Youth Community Representative, dan Presma BEM UM 2024. Forum ini diadakan untuk menyajikan ruang diskusi bagi mahasiswa dalam membahas persoalan PILKADA 2024. Karena memang, mahasiswa sejatinya memiliki peran yang besar dalam menyuarakan persoalan tersebut.
Namun, pada kenyataannya ketika pada tanggal pelaksanaannya sangat sedikit peserta yang menghadiri program tersebut. Bahkan salah seorang mahasiswa mengatakan hanya kurang dari 10 orang mahasiswa yang turut hadir. Maka hal ini menjadi permasalahan yang begitu miris dengan kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap persoalan politik negara.
Fenomena kemunduran demokrasi yang memang tengah terjadi di Indonesia saat ini pada akhirnya menjadi tamparan yang keras bagi generasi muda. Sehingga hal ini memunculkan perasaan bagi mereka untuk menyuarakan perubahan demokrasi yang lebih baik. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan adanya reformasi di tubuh patai politik dengan adanya perubahan pola rekrutmen, kaderisasi dan distribusi kader.
Sejatinya politik demokrasi tidak berkorelasi dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Karena realitanya hal ini justru membentuk para pemuda untuk malas berpolitik dalam bingkai demokrasi, walaupun mereka memahami permasalahan demokrasi secara konseptual pragmatisme berpikir. Pada realitanya, justru hal inilah yang menyebabkan pemuda menjauh dari politik demokrasi.
Hal ini dapat terlihat dalam politik demokrasi hari ini yang justru menampakkan berbagai kerusakan yang dapat diindra oleh pemuda. Namun, sejatinya permasalahan ini bukanlah berakar dari kemunduran demokrasi melainkan sejatinya demokrasi memang merupakan sistem yang merusak dan sepatutnya ditinggalkan oleh para pemuda.
Selain itu, para pemuda memiliki peran yang besar dalam perubahan politik di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya peran partai politik sebagai pembimbing mereka dalam memahami persoalan politik yang benar hingga mampu melakukan perubahan. Perubahan secara menyeluruh ini akan menjadi tepat apabila dilakukan dengan memahami politik Islam untuk menuju sistem Islam sebagai solusi dari seluruh problematika kehidupan. Bukan justru masih berharap dengan perbaikan demokrasi yang nyatanya problematik.
Maka dari itulah, pemuda harus bergabung dengan partai politik yang sahih untuk dapat melakukan perubahan dan berperan dalam kehidupan masyarakat bernegara. Partai yang sahih harus dipahami kriterianya oleh para pemuda, yakni ia akan memiliki ideologi yang sahih yaitu Islam, mampu menjadi pengikat yang menghimpun anggotanya, memiliki konseptual politik yang dipilih untuk menjalankan perubahan, metode langkah berupa perubahan yang relevan dengan perubahan sistem menuju sistem yang sahih, serta memiliki anggota dengan kesadaran yang benar.
Sehingga penting untuk senantiasa menyadarkan pemuda mengenai realitas rusaknya demokrasi hari ini. Negara sejatinya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menanamkan pendidikan politik kepada pemuda agar dapat tercipta generasi muda yang politis dan kritis dalam menyikapi persoalan negara serta mampu mengoreksi, memperbaiki, dan mempertahankan kebenaran yang seharusnya tertanam dalam negara tersebut. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan sistem pendidikan yang dinaungi oleh sistem pemerintahan Islam dalam Daulah Khilafah dengan adanya pendidikan politik Islam sejak dini. Karena memang, hal ini merupakan kewajiban bagi setiap pemuda untuk turut serta dalam berpolitik sesuai dengan syariat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
