IKLIMA QONITA LUTHFIA
Mengetahui Dewan Pertimbangan Agung pada Masa Orde Baru
Politik | 2024-08-19 14:52:49
## Latar Belakang
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah sebuah lembaga tinggi negara di Indonesia yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. DPA dibentuk pertama kali berdasarkan Pasal 16 UUD 1945, dan memiliki peran yang cukup signifikan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
## Peran dan Fungsi
Pada masa Orde Baru, DPA memiliki fungsi utama sebagai penasihat presiden dalam berbagai isu strategis, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. DPA memberikan masukan kepada presiden mengenai kebijakan negara yang hendak diambil. Anggota DPA terdiri dari berbagai tokoh penting yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas di berbagai bidang.
## Struktur Organisasi
DPA dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh beberapa Wakil Ketua dan anggota. Anggota DPA diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Struktur DPA pada masa Orde Baru cukup kuat dan didukung oleh birokrasi yang solid, sehingga memungkinkan lembaga ini berfungsi secara efektif dalam memberikan nasihat kepada presiden.
## Keterlibatan dalam Kebijakan Negara
Pada masa Orde Baru, DPA berperan dalam berbagai keputusan strategis, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Meskipun tidak memiliki kekuasaan eksekutif, nasihat yang diberikan oleh DPA sering kali menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan oleh presiden. Lembaga ini juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta berbagai organisasi lainnya.
### Apakah Dewan Pertimbangan Agung Akan Dihidupkan Kembali?
## Kondisi Saat Ini
Setelah reformasi 1998, struktur dan fungsi kelembagaan di Indonesia mengalami banyak perubahan. DPA dihapuskan pada tahun 2003 melalui amandemen ketiga UUD 1945. Sebagai gantinya, dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang memiliki fungsi serupa, tetapi dengan struktur dan wewenang yang berbeda.
## Relevansi dan Kebutuhan
Dalam konteks saat ini, wacana untuk menghidupkan kembali DPA mungkin muncul dari kebutuhan akan lembaga yang lebih kuat dalam memberikan nasihat strategis kepada presiden. Namun, kondisi politik dan pemerintahan saat ini telah banyak berubah dibandingkan masa Orde Baru. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi faktor penting dalam pemerintahan modern.
## Pertimbangan Ke Depan
Menghidupkan kembali DPA memerlukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan relevansi lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan saat ini. Perubahan konstitusional dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman juga perlu dipertimbangkan. Saat ini, Wantimpres sudah menjalankan sebagian fungsi yang dulu diemban oleh DPA, sehingga perlu dipertimbangkan apakah revitalisasi DPA benar-benar diperlukan atau cukup dengan memperkuat peran Wantimpres.
## Kesimpulan
Dewan Pertimbangan Agung pada masa Orde Baru memiliki peran penting dalam memberikan nasihat kepada presiden. Namun, dengan perubahan struktural pasca-reformasi, peran tersebut kini diambil alih oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Menghidupkan kembali DPA memerlukan pertimbangan mendalam dan analisis terhadap kebutuhan serta relevansi lembaga tersebut dalam konteks pemerintahan modern Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
