MUHAMMAD SAYYID ABDURRAHMAN
AI dalam Pemerintahan, Benarkah Merupakan Inovasi yang Efektif?
Teknologi | 2024-06-24 00:27:51Kecerdasan Buatan atau biasa yang disebut (AI) merupakan suatu bidang ilmu komputer yang dapat membuat mesin menirukan kebiasaan manusia. Dengan kata lain AI adalah bagian dari ilmu komputer yang yang berfokus pada mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia.
Pada kehidupan sehari-hari yang saat ini semakin kompleks, tentu penggunaan AI sudah tidak asing lagi bagi kita. AI dapat berfungsi sebagai Asistent Virtual seperti Chat Gpt yang mampu merespon berbagai macam permintaan melalui tulisan, atau melalui Google yang saat ini tidak hanya dapat merespon permintaan melalui tulisan namun dapat menggunakan suara, ataupun menganalisis suatu benda dan teks yang dapat dilakukan hanya melalui foto untuk dapat ditemukannya solusi yang disesuaikan dengan permintaan pengguna.
Penggunaan Ai yang semakin pesat hingga ke berbagai bidang tersebut tentu membuat dituntutnya pemerintah utuk dapat mengimbanginya melalui kebijakan yang berkorelasi terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satu contohnya pada pemerintahan Kota Bandung menggunakan dengan mengintegrasikan AI dalam pelayanan publik melalui aplikasi-aplikasinya, diantaranya aplikasi E-satria sebagai aplikasi pelaporan pajak otomatis, BIMMA sebagai aplikasi yang dikhususkan untuk penyampaian informasi ketenagakerjaan, dan Moovit sebagai aplikasi yang dapat memonitoring lokasi angkutan umum. Namun disisi lain yang jadi pertanyaan apakah penerapan AI tersebut dapat menjadi salah satu Solusi yang efisien dan efektif dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat?
Kelebihan dan Kekurangan penerapan AI pada pelayanan Masyarakat
Menurut penelitian, pengintegrasian AI dalam pelayanan publik memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing diantaranya:
Kelebihan:
1. Meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih efektif, mempercepat proses birokrasi sehingga dapat menggefesiensi waktu dan biaya
2. Membantu pemerintah dalam memenuhii kebutuhan masyarakat di berbagai aspek
Kekurangan:
1. Berkurangnya Interaksi sosial secara langsung antara pegawai publik dengan masyarkat pengguna layanan sehingga menyebabkan terciptanya jarak sosial diantara keduannya
2. Memunculkan tindak kejahatan baru berupa Criminal Cyber atau Hacker yang dapat meretas data-data dalam situs pemerintahan
Inovasi penggunaan teknologi AI sebagai penerapan pada sektor publik merupakan upaya dalam mengejar ketertinggalan berbagai kebijakan yang masih belum optimal, setiap proses dalam implementasi kebijakan publik akan selalu menyebabkan kemunginan terjadinya perbedaan terkait apa yang ingin dicapai sesuai harapan dan apa yang sedang terjadi pada kenyataanya dalam pelaksanaan kinerja dari kebijakan publik tersebut, disini berarti bahwa seluruh kebijakan publikpasti memiliki kemungkinan dan resiko untuk gagal yang disebabkan oleh human error maupun dilakukan secara sengaja
Solusi yang ditawarkan AI
Untuk meminimalisir human error dalam pembuatan dan penerapan kebijakan publik akan lebih baik ketika dilibatkannya teknologi AI dalam praktik pemerintah dan ekosistem sektor publik, pemerintah dapat menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas layanan publik misalnya membuat layanan virtual berbasis kecerdasan buatan (Montoya & Rivas, 2019), menumbuhkannya kepercayaan warga (Dwivedi et al., 2019), dan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pemberian layanan (Gupta, 2019). AI juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk menghasilkan perkiraan yang lebih akurat dan untuk mensimulasikan sistem data kompleks yang memungkinkan eksperimen dengan berbagai opsi kebijakan (Margetts & Dorobantu, 2019).
Peran Kementerian
Kementerian PANRB yang berperan sebagai regulator sekaligus pengawas pelaksanaan pelayanan publik telah menciptakan sejumlah regulasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan melalui penggunaan teknologi. Sebagai dasar hukum, diciptakan Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang memuat tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, dan berinteraksi dengan sistem layanan elektronik. Namun regulasi tersebut juga harus segera di implementasikan secara merata oleh pemerintah dengan menggandeng para masyarakat sebagai pelaku publik.
Penutup :
Pentingnya sektor publik untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan tidak dapat dipandang sebelah mata, hal ini juga sebagai upaya inovasi dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang lebih efektif dan efisien terutama di era Society 5.0 ini, dimana teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan publik suatu pemerintahan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.
Bagaimana pentingnya regulasi yang mendukung pemain-pemain AI lokal untuk mempunyai ruang dan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak baik di pemerintahan, akademisi, maupun komunitas daripada mengambil pemain-pemain dari luar negri merupakan satu hal penting yang perlu di soroti sebagai salah satu upaya penyejahteraan masyarakat lokal.
(Irzan Raditya, CEO & CO Founder kata A.I) saat di wawancarai oleh CNBC indonesia
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
