Anggaran Kota Tangerang Melalui Tantangan dan Inovasi Keuangan Daerah
Kebijakan | 2024-06-21 21:42:07Kota Tangerang telah menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola anggaran, seperti
meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk
mengatasi ini, pemerintah Kota Tangerang telah berupaya meningkatkan pendapatan
dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah
penggunaan aplikasi Tangselpay, yang membantu meningkatkan kemudahan
masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dan meningkatkan transparansi
pengelolaan anggaran. Selain itu, Kota Tangerang juga telah berupaya meningkatkan
infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi
geospasial. Dengan demikian, pemerintah Kota Tangerang dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan
dan infrastruktur di kota. Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan infrastruktur melalui pengelolaan anggaran yang efektif
dan efisien. Dalam makalah ini, kita akan membahas tantangan dan inovasi keuangan
daerah yang dihadapi Kota Tangerang dalam mengelola anggaran, serta bagaimana
inovasi tersebut membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur di
kota.Kota Tangerang telah menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola
anggaran, seperti meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan laju pertumbuhan
ekonomi. Untuk mengatasi ini, pemerintah Kota Tangerang telah berupaya
meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Salah satu
inovasi yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi Tangselpay, yang membantu
meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dan
meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.Selain itu, Kota Tangerang juga
telah berupaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan
teknologi informasi geospasial. Dengan demikian, pemerintah Kota Tangerang dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan
kualitas pelayanan dan infrastruktur di kota. Kota Tangerang telah menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola anggaran, seperti meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan laju pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasi ini, pemerintah Kota Tangerang telah berupaya meningkatkan
pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Salah satu inovasi yang
dilakukan adalah penggunaan aplikasi Tangselpay, yang membantu meningkatkan
kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dan meningkatkan
transparansi pengelolaan anggaran.Selain itu, Kota Tangerang juga telah berupaya
meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi
informasi geospasial. Dengan demikian, pemerintah Kota Tangerang dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan
kualitas pelayanan dan infrastruktur di kota.Dalam makalah ini, kita akan membahas
lebih lanjut tantangan dan inovasi keuangan daerah yang dihadapi Kota Tangerang, serta bagaimana inovasi tersebut membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan
infrastruktur di kota. Kita juga akan membahas bagaimana pemerintah Kota
Tangerang berupaya meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan
anggaran, serta bagaimana aplikasi Tangselpay dan teknologi informasi geospasial
membantu meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan
keuangan dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Tangerang
berupaya menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran dan bagaimana inovasi
keuangan daerah membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur di
kota.
Sejarah Kota Tangerang dapat ditelusuri sejak masa kolonialisme Belanda. Pada masa
Kolonialisme Belanda, Sultan Banten mengangkat tiga Aria atau Maulana yang
merupakan kerabat jauh Sultan dari Kerajaan Sumedang Larang. Mereka bertugas
untuk membantu perekonomian Kesultanan Banten dengan melakukan perlawanan
terhadap praktik monopoli VOC. Pada tahun 1654, Pangeran Soegiri, putra Sultan
Ageng Tirtayasa, membangun benteng pertahanan yang disebut masyarakat sekitar
dengan istilah "Benteng" atau "Bentengan". Saat ini sisa bangunan benteng tersebut
berada di beberapa titik di bawah permukaan air Sungai Cisadane yang semakin
melebar. Kota Tangerang telah mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun
1684, Belanda sepenuhnya menguasai wilayah Tanggerang. Dalam penguasaannya, Belanda merekrut warga pribumi dari Madura dan Makassar yang kemudian
ditempatkan di sekitar wilayah benteng. Namun, ternyata tentara VOC yang berasal
dari Makassar tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan akhirnya meninggalkan
wilayah ini. Untuk mengatasi tantangan dalam mengelola anggaran, pemerintah Kota
Tangerang telah berupaya meningkatkan inovasi keuangan daerah. Salah satu contoh
inovasi yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi Tangselpay, yang membantu
meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dan
meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang telah berperan penting dalam mengelola
anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. BPKAD telah mengalokasikan
anggaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan, serta telah berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Pertumbuhan
ekonomi Kota Tangerang dengan data pada tahun 2022 mencapai 5,98 persen, meningkat dari 3,90 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena
beberapa faktor, seperti peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan
asli daerah, dan peningkatan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian
dari data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Kota Tangerang adalah
sekitar 2.235.892 jiwa. Kota Tangerang merupakan kota termegah kedua di Provinsi
Banten setelah Kota Tangerang Selatan. Kepadatan penduduknya cukup tinggi, mencapai 9.506 jiwa/km2. Komposisi penduduk Kota Tangerang didominasi oleh
usia produktif, yaitu 15-64 tahun sebesar 71,42%. Sementara penduduk usia 0-14
tahun sebesar 23,63% dan penduduk lansia di atas 65 tahun sebesar 4,95%. Ini dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, regulasi yang
baru, atau kurangnya koordinasi antara instansi. Masyarakat akan masih kurang
dilibatkan dalam proses perencanaan dan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan
program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak
masyarakat desa tidak memahami peran dan manfaat dari akuntabilitas keuangan
dalam membangun desa yang transparan. Dan mereka mungkin tidak mengetahui hak
mereka untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dana publik dan
bagaimana mereka dapat mengawasi pengelolaan keuangan desa. Dengan
keterbatasan sumber daya manusia Desa-desa/nagari biasanya memiliki keterbatasan
dalam pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan pengelolaan keuangan serta
keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan
dalam akuntansi dapat menjadi tantangan dalam implementasi laporan keuangan
berbasis aktual. Efisiensi Pengeluaran dalam konteks pengelolaan anggaran di Kota Tangerang
sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan proyek-proyek
yang didanai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya
pengelolaan anggaran yang efisien, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan
penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa
pemborosan. Sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat diperlukan untuk memantau setiap
penggunaan anggaran di Kota Tangerang. Hal ini melibatkan proses pemantauan yang
cermat terhadap alokasi anggaran, pelaksanaan proyek-proyek, dan penggunaan dana
publik secara umum. Dengan sistem pengawasan yang efektif, pemerintah daerah
dapat mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran, meminimalkan risiko
pemborosan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan publik. Dengan demikian, efisiensi pengeluaran dan implementasi sistem pengawasan yang ketat merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan
daerah Kota Tangerang, memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, dan
mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas
kepada masyarakat. Inovasi Keuangan Daerah
Inovasi keuangan daerah di Kota Tangerang dapat mencakup berbagai langkah
dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja
keuangan pemerintah daerah. Beberapa contoh inovasi keuangan daerah yang dapat
diterapkan di Kota Tangerang meliputi, Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
dengan implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan terotomatisasi
dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan keuangan secara real-time, serta
memudahkan akses informasi keuangan bagi pihak terkait. Memanfaatkan teknologi
keuangan seperti pembayaran digital, e-procurement, dan e-budgeting untuk
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat
proses transaksi keuangan. Mengadakan program pendidikan keuangan bagi
masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan publik, termasuk penggunaan anggaran dan partisipasi dalam pengawasan keuangan daerah. Kemitraan Publik-Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta dalam
pengelolaan keuangan daerah, seperti pengelolaan aset, investasi, atau pengembangan
proyek bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adanya mendorong
diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui inovasi dalam pengelolaan pajak, retribusi, dan potensi ekonomi lokal lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah
secara berkelanjutan. Menerapkan inovasi-inovasi di Kota Tangerang dapat
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja keuangan daerah, serta mendukung
pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik kepada
masyarakat. Program unggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dampak
program terhadap efisien anggaran, mengenai program inovatif Kota Tangerang yang
berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan gambaran
tentang upaya pemerintah daerah dalam menciptakan solusi yang berdampak positif
bagi warga. Sebagai contoh, program "Kota Tangerang Sehat" yang mengintegrasikan
berbagai kegiatan promosi kesehatan, pelayanan medis, dan pembangunan
infrastruktur kesehatan dapat dijadikan studi kasus. Dalam konteks efisiensi anggaran, program inovatif seperti "Kota Tangerang Sehat" dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dengan adanya program kesehatan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat
mengurangi biaya pengobatan preventif dan kuratif bagi masyarakat, sehingga
mengurangi beban anggaran untuk penanggulangan penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, program inovatif yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat juga dapat berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran dalam jangka
panjang. Misalnya, dengan mendorong pola hidup sehat dan pencegahan penyakit, program tersebut dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang dan
meningkatkan produktivitas masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi
beban anggaran untuk sektor kesehatan di masa depan. Dengan demikian, studi kasus program inovatif Kota Tangerang yang berfokus pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan contoh bagaimana efisiensi
anggaran dapat tercapai melalui implementasi program yang berdampak positif bagi
masyarakat secara keseluruhan. Kota Tangerang ialah salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk
mengurus sendiri pemerintahannya yang kemudian dikelola oleh Badan Pendapatan
Daerah yang wewenangnya adalah khusus mengelola Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Kebijakan pajak
daerah dikota Tangerang daerah termasuk didalamnya ketentuan mengenai PBB
diatur dalam Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang pajak
daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 97 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. PBB merupakan
salah satu sumber jenis pajak di Kota Tangerang, harapannya bisa membantu biaya
pelaksanaan otonomi daerah, yang merupakan kemampuan untuk mengelola dan
mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dalam membiayai terselenggaranya
pemerintahan dan pembangunan daerah demi terciptanya peningkatan meratanya
kesejahteraan rakyat.
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang
besar di Kota Tangerang, maka dari itu penggalian potensi-potensi pajak perlu
dilakukan dengan optimal agar berdampak baik untuk pembagunan dan kemajuan
kota. Penetapan target dan menekan biaya menjadi hal dasar untuk menggali sumber
penerimaan pajak daerah. Dengan begitu, penerimaan yang besar dan peningkatan
pendapatan daerah yang tinggi akan tercapai. Kebijakan pajak daerah diaplikasikan
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Optimalnya PAD diharapkan dapat terwujud melewati pajak juga retribusi daerah, terkhusus yang dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Pada masa penjajahan Belanda, Sultan Banten mengangkat tiga orang Aria atau
Maulana yang merupakan kerabat jauh Sultan dari Kerajaan Sumedang Larang. Pada
tahun 1654, Pangeran Soegiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa, membangun sebuah
benteng pertahanan yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai "Benteng" atau
"Bentengan". Sisa-sisa benteng ini saat ini terletak di berbagai titik di bawah
permukaan Sungai Cisadane yang meluas. Kota Tangerang mengalami perkembangan
yang pesat. Di bawah kekuasaannya, Belanda merekrut penduduk pribumi dari
Madura dan Makassar, yang kemudian ditempatkan di sekitar area benteng. Namun, ternyata tentara VOC dari Makassar tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan
sekitar dan akhirnya meninggalkan wilayah tersebut. Salah satu contoh inovasi yang
diterapkan adalah pemanfaatan aplikasi Tangselpay, yang membantu meningkatkan
akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan meningkatkan transparansi
pengelolaan anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Tangerang telah memainkan peran penting dalam pengelolaan anggaran dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Badan ini telah mengalokasikan anggaran
secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan, serta berupa meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.