Berantas KIP-K Salah Sasaran untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Pendidikan dan Literasi | 2024-06-07 13:44:09

KIP-K merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk lulusan SMA/MA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Sesuai dengan pengertiannya, sasaran dari program ini adalah calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun kenyataannya, masih banyak kasus program KIP-K yang salah sasaran. Dalam makna lain, ditemukan penerima KIP-K yang sebenarnya masih mampu secara finansial, bahkan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan tersiernya.

Pada awal Mei lalu, media sosial X digemparkan dengan terungkapnya beberapa mahasiswa penerima KIP-K yang kerap mengunggah gaya hidup mewahnya di akun instagram pribadi sehingga bisa disaksikan oleh khalayak umum. Mereka mampu memenuhi kebutuhan tersier, bahkan setiap harinya mereka menggunakan barang-barang yang menurut kebanyakan orang termasuk barang mahal. Inilah yang membuat publik geram, padahal di luar sana masih banyak mahasiswa dan calon mahasiswa yang kesulitan untuk memenuhi biaya kuliah. Akibat kegemparan ini, mahasiswa yang terlibat pun memberikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri sebagai penerima KIP-K.

Tidak semua orang mempunyai kecukupan finansial untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Banyak orang di luar sana yang mengubur mimpinya karena tak ada biaya. Banyak orang di luar sana yang rela melakukan apa saja agar tetap bisa membayar biaya kuliah. Bantuan dana pendidikan inilah yang bisa menjadi salah satu harapan agar mereka bisa menggapai impian. Oleh karena itu, terus kawal agar tidak ada lagi KIP-K yang salah sasaran.

Pemerintah perlu menegaskan peraturan. Pemerintah perlu menetapkan strategi baru agar kasus yang sama tidak terulang. Pemerintah perlu meninjau ulang agar tidak selalu kebobolan karena sejatinya masih banyak yang lebih berhak untuk menerima bantuan dana pendidikan. Pemerintah perlu menguatkan sistem validasi data calon penerima agar sesuai dengan persyaratan. Transparansi distribusi dana juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan. Selain itu, diperlukan pengecekan secara rutin untuk memastikan penerima KIP-K benar-benar tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat juga bisa diterapkan sebagai pengawas dan evaluator agar tercipta mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh program KIP-K salah sasaran yang ada di satu perguruan tinggi saja. Bayangkan jika kasus semacam ini juga terungkap di perguruan tinggi lain. Betapa banyaknya kasus program KIP-K yang salah sasaran, padahal negara kita juga tidak kekurangan masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal yang sangat disayangkan adalah selama ini pelaku hanya diam dan terus diam diam-diam menerima KIP-K yang salah sasaran. Apakah harus selalu diungkap ke publik terlebih dahulu agar tergerak untuk mengajukan pengunduran diri?

Artikel Referensi: https://www.detik.com/edu/beasiswa/d-7329265/viral-kip-kuliah-salah-sasaran-dpr-verifikasi-perlu-dilakukan-tiap-tahun