Arsyilah Nur Ramadhani
Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Kebijakan Penghapusan Sistem Kelas Pada BPJS Kesehatan
Kebijakan | 2024-06-04 20:24:20
Pemerintah memainkan peran yang sangat penting sebagai pembuat kebijakan dalam menghadapi dan mengelola kebijakan penghapusan sistem kelas pada BPJS Kesehatan. Kebijakan ini mencakup transformasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan menjadi satu layanan tunggal atau kelas standar. Dalam hal ini, kelas-kelas yang sebelumnya ada, yaitu kelas 1, 2, dan 3, akan dihapuskan, dengan tujuan menciptakan kesetaraan dalam penerapan kelas BPJS di masa depan. Peran pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan ini sangat penting untuk memastikan kesuksesannya.
Pemerintah berperan dalam melaksanakan uji coba kelas standar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Namun, kendala saat ini adalah masih ada kebutuhan untuk menerbitkan aturan teknis yang lebih rinci untuk mengatur pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan semua pihak terkait untuk menentukan kerangka kerja yang efektif.
Selain penyatuan fasilitas layanan, pemerintah juga berupaya untuk menciptakan keseragaman dalam hal iuran yang dibebankan kepada semua masyarakat yang menggunakan fasilitas JKN. Namun, hingga saat ini, besaran iuran yang akan diberlakukan masih dalam tahap pembahasan. Ini menjadi fokus utama peran pemerintah dalam mengambil keputusan yang akan memengaruhi seluruh peserta JKN.
Dalam upaya menentukan besaran iuran, terdapat berbagai usulan yang muncul, seperti yang diajukan oleh Anggota Komisi IX DPR, yaitu besaran iuran sekitar Rp75.000. Tetapi, peran pemerintah tidak hanya sebatas mengambil keputusan berdasarkan usulan, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi finansial dan daya beli peserta mandiri. Ini adalah salah satu aspek yang penting dalam kebijakan ini.
Untuk menentukan besaran iuran yang adil bagi semua kelompok masyarakat, terutama yang berada dalam Kelas III, tentunya pemerintah berperan untuk melakukan kajian guna mendukung kebijakan ini. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan tarif yang lebih rasional bagi masyarakat, sambil menghindari dampak negatif, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah juga harus menyelaraskan program JKN dengan kebutuhan dasar kesehatan (KDK), dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kelas standar atau KRIS JKN dapat diakses oleh masyarakat dengan ekonomi rendah. Keselarasan ini akan membantu memenuhi prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang menjadi landasan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan ini pada keuangan BPJS Kesehatan, dengan tujuan untuk menghindari defisit. Ini akan memastikan kelangsungan program jaminan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah fokus pada peningkatan peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam pemeriksaan kesehatan warga, dengan tujuan mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah langkah strategis dalam mendukung kebijakan ini dan memastikan bahwa layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau tersedia bagi semua lapisan masyarakat.
Pemerintah memiliki target untuk melaksanakan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan secara menyeluruh di seluruh rumah sakit pada tahun 2024. Hal ini akan membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini mencapai hasil sesuai dengan tujuannya.
Keseluruhan peran ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan, menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan, dan memastikan bahwa layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan ini sangat penting dalam mencapai tujuan ini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
