jok
Gaza Alami Tingkat Malnutrisi Anak Terburuk di Dunia
Info Terkini | 2024-03-01 11:11:57
SEORANG pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] pada hari Selasa [27/2/2024] memperingatkan bahwa Jalur Gaza berisiko tinggi mengalami kelaparan, kekurangan makanan yang parah, jika perang di sana tidak segera diakhiri.
Ramesh Rajasingham, direktur divisi koordinasi di kantor kemanusiaan PBB menyatakan bahwa jika tidak ada tindakan yang dilakukan, pihaknya khawatir kelaparan yang meluas di Gaza hampir tidak bisa dihindari, dan konflik yang sejak Oktober 2023 itu telah memakan korban jiwa hampir 30.000 orang dan melukai lebih dari 70.000 orang akan memakan lebih banyak korban lagi.
Rajasingham berbicara hal tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diminta oleh negara anggota yaitu Aljazair, Guyana, Slovenia dan Swiss, mempertimbangkan kekhawatiran yang meningkat bahwa kelaparan digunakan sebagai senjata dalam perang.
Rajasingham mengatakan setidaknya 576.000 orang di Gaza -- 25 persen dari populasi -- berada di ambang kelaparan. Hampir seluruh penduduk Gaza saat ini bergantung pada bantuan pangan untuk bertahan hidup, katanya.
“Gaza mengalami tingkat malnutrisi anak terburuk di dunia,” kata Carl Skau, pejabat Program Pangan Dunia (WFP) PBB.
Sementara itu, Maurizio Martina, asisten direktur jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menjelaskan bagaimana seluruh rantai pasokan makanan terkena dampak perang. Dia mengatakan Israel telah memaksa para petani untuk meninggalkan tanah mereka atau melarikan diri dari serangan yang telah menghancurkan tanaman. Hewan ternak mati karena kelaparan atau terbunuh dalam pemboman. Penangkapan ikan dilarang dan air tanah tercemar.
“Dalam skenario yang paling mungkin terjadi, produksi pertanian di wilayah utara akan anjlok pada Mei 2024,” kata Martina. “Kami sudah melihat keruntuhan ini,” sambungnya.
Martin Griffiths, kepala kemanusiaan PBB, mengatakan lembaga kemanusiaan terus menghadapi kesulitan serius dalam memberikan bantuan.
“Ini termasuk penutupan perbatasan, pembatasan pergerakan yang serius, penolakan akses, prosedur pemeriksaan yang berat, risiko keamanan, insiden yang dilakukan oleh warga sipil yang putus asa, pelanggaran hukum dan ketertiban, serta pembatasan komunikasi dan peralatan pelindung,” tegas Griffiths.
Situasi paling serius terjadi di Gaza utara, yang masih terputus akibat blokade militer Israel. Sekitar 300.000 orang diyakini mengabaikan perintah evakuasi Israel sebelumnya dan tetap bertahan selama berbulan-bulan pertempuran sengit antara Pasukan Pertahanan Israel dan Hamas.
“Jika tidak ada perubahan, kelaparan akan segera terjadi di Gaza utara,” komentar Skau dari Program Pangan Dunia.
Badan PBB yang membantu warga Palestina, UNRWA, menyalurkan sebagian besar pasokan bantuan. Dikatakan bahwa terakhir kali mereka bisa mengirimkan bantuan pangan ke Gaza utara adalah pada tanggal 23 Januari silam. Pada tanggal 20 Februari, Program Pangan Dunia menghentikan pengirimannya ke wilayah utara karena kurangnya keamanan di wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia terakhir kali mencapai rumah sakit terbesar di Kota Gaza, Al Shifa, pada 22 Januari dengan membawa pasokan medis.
Seminggu yang lalu, Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara gagal meloloskan perjanjian yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera karena adanya veto dari Amerika Serikat. Beberapa anggota dewan mengulangi seruan mereka untuk gencatan senjata pada pertemuan hari Selasa lalu.
Bahkan sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, menunjukkan ketidaksenangannya terhadap lambatnya pengiriman bantuan kemanusiaan. Washington mendesak Israel untuk tetap membuka penyeberangan perbatasan dan membuka penyeberangan baru.***
Sumber: Voice of America
--
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
