Muthia Shabrina

    FOLLOW  

Kepemimpinan Pemerintahan di Mancanegara

Politik | Monday, 10 Jan 2022, 12:24 WIB

Penulis: Muthia Shabrina

1. Kepemimpinan Pemerintahan Dimanca Negara

Kultur pemerintahan menyangkut perilaku pengemban kekuasaan pemerintahan atau pemimpin-pemimpin pemerintahan, perilaku mana terpengaruh oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa, cita-cita bangsa, kepribadian dan jiwa bangsa, serta dasar negara. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu bangsa yang menganut falsafah dan paiidangan hidup individualisma akan mengembangkan cita-rita kenegaraan (staatsidee) individualisma, yang berpendirian bahwa manusia merupakan individu yang. mandiri, di mana segala usaha ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan tercapainya kebahagiaan individu. Cita-cita kenegaraan ini pada umumnya dijumpai di negara-negara Barat, seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan sebagainya, yang sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi liberal.

A. Kepemimpinan Pemerintahan di Uni Soviet/Rusia

Rusia adalah suatu super power di dunia dewasa ini yang merupakan saingan dan benar-benar merupakan ancaman bagi Amerika. Rusia sekarang ini menonjol dalam hal penduduk, kekayaan, produksi, industri dan militer, nendidikan, ilmu dan teknologi. Pemerintahan Rusia sekarang ini lahir sebagai hasil revolusi Oktober/ November 1917, suatu revolusi catur muka. Pertama, revolusi itu meruntuhkan dan mengganti kekaisaran (Czarism) dan absoIutisme politik yang berusia lima abad. Kedua, revolusi tersebut menghancurkan suatu sistem klas sosial yang sangat pincang dan merombak hubungan di antara klas-klas sosial yang kemudian ada. Ketiga, revolusi tersebut memperkenalkan industrialisasi yang massif kepada masyarakat petani, kolektivisasi produksi, hak milik dan pertanian serta menciptakan suatu ekonomi berencana dengan ketentuan-ketentuan pemberian penghargaan ekonomis yang ditetapkan Pemerintah. Keempat, revolusi tersebut membongkar sampai ke akar-akarnya suatu dominasi gereja Katholik Ortodox (Kuno) dan berusaha menggantinya dengan penggerak kehidupan sehari-hari manusia.

B. Kepemimpinan Pemerintahan di Inggris

Inggris adalah salah satu Negara Barat yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup individualisma, dimana, pemerintahannya menjalankan sistem demokrasi liberal. Paham demokrasi di Inggris sudah berakar di kalangan masyarakat, dengan melalui badan perwakilan (parliament). Tepatlah kiranya apabila Inggris mendapat sebutan sebagai "Induk Parlementaria" (Mother of Parliament), oleh karena di dunia Barat, setelah runtuhnya kerajaan Romawi, Inggrislah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen yang "workable", yaitu sebuah dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat dengan kekuasaan untuk memecahkan problem-problem sosial dan ekonomi melalui perdebatan yang bebas dan mengarah kepada suatu konsensus yang tertuang dalam undang-undang (act.). Dengan demikian Inggris telah berhasil mengakhiri kebiasaan "perang saudara" (civil war) dan menggantikannya dengan "pemilihan umum" (civil vote) dalam memecahkan masalah-masalah Nasionalnya.

C. Kepemimpinan Pemerintahan di Amerika Serikat

Sistem pemerintahan Amerika Serikat barangkali merupakari sistem yang paling rumit di dunia. Amerika Serikat adalah suatu negara raksasa (super power) yang memproklamasikan kemerdekaannya lepas dari Inggris pada 4 Juli 1776, yang disusul dengan perang revolusi dan memperoleh pengakuan sebagai bangsa yang berdaulat pada tahun 1783. Sistem pemerintahan Amerika Serikat, berdasarkan Konstitusi ini berrnaksud menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu sistem diarahkan untuk dapat menjawab tantangan-tantangan yang datang dari paham komunisme dan antidemokrasi Iainnya. Untuk mana sistem pemerintahan disusun sedemikian rupa untuk mampu berkompetisi dengan sistem-sistem lainnya di dunia dalam rangka mempertahankan demokrasi dan kebebasan. Lain daripada itu juga dijaga agar sistem pemerintahan tetap konstitusional, dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan abad ke XX, khususnya tahun delapan puluhan. Misalnya bagaimana pemimpin-pemimpin pemerintahan memiliki kekuasaan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, tetapi juga tetap tercegah penyalah gunaan kekuasaan oleh rnereka; bagaimana membagi kekuasaan/ kewenangan antara cabang-cabang pemerintahan (Legislatif, eksekutif dan judikatif) di tingkat Pusat (Federal) dan antara Federal (Pusat) dengan negara-negara bagian sehingga tersusun team work yang baik.

Penulis adalah Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta