Jovi syawal lutfi

    FOLLOW  

Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas dalam Pemilu

Politik | Sunday, 10 Dec 2023, 20:55 WIB

Politik identitas adalah suatu bentuk politik yang berfokus pada identitas kelompok tertentu, seperti agama, etnis, budaya, atau gender, sebagai dasar untuk memperoleh dukungan politik. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok tersebut dianggap sebagai entitas yang homogen dan memiliki kepentingan yang sama, sehingga politik identitas seringkali menimbulkan polarisasi dan konflik antara kelompok-kelompok tersebut. Politik identitas seringkali digunakan oleh partai politik untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tertentu dalam pemilu atau kontestasi politik lainnya. Namun, politik identitas juga dapat menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat jika tidak diatasi dengan baik.

Penyebab terbentuknya politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik dalam konteks pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang memicu konflik keragaman seperti konflik antar etnis, budaya, ras, dan agama yang ditunggangi oleh partai politik

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang akan menjadi agenda politik. untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, tetapi pada realitasnya Pemilu seringkali menjadi ruang perpecahan masyarakat karena fenomena politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik dan substansi hukum Pemilu yang dapat melahirkan politik identitas, maka studi ini hendak mengidentifikasi penyebab terbentuknya fenomena politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik dan mengkaji bagaimana peran partai politik untuk.Hasil penelitian ini menunjukan penyebab terbentuknya politik identitas bermula dengan terjadinya ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang memicu terjadinya konflik keragaman seperti konflik antar etnis, budaya, ras dan antar agama yang ditunggangi oleh partai politik serta rezim. presidential threshold yang mengakibatkan pembelahan ekstrim di tengah masyarakat dan untuk mengatasinya dengan pendidikan politik oleh partai politik. yang berbasis populisme Pancasila serta rekonstruksi hukum Pemilu untuk menghapus rezim presidential threshold dan pembentukan sistem pendidikan. politik di masa Pemilu. Politik identitas adalah suatu bentuk politik yang berfokus pada identitas kelompok tertentu, seperti agama, etnis, budaya, atau gender, sebagai dasar untuk memperoleh dukungan politik. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok tersebut dianggap sebagai entitas yang homogen dan memiliki kepentingan yang sama, sehingga politik identitas seringkali menimbulkan polarisasi dan konflik antara kelompok-kelompok tersebut. Politik identitas seringkali digunakan oleh partai politik untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tertentu dalam pemilu atau kontestasi politik lainnya. Namun, politik identitas juga dapat menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat jika tidak diatasi dengan baik. Penyebab terbentuknya politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik dalam konteks pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang memicu konflik keragaman seperti konflik antar etnis, budaya, ras, dan agama yang ditunggangi oleh partai politikPolitisasi identitas yang menimbulkan sentimen etnisitas, agama, dan ideologi demi kepentingan politik elektoral

Diskursus relasi politik dan agama yang melampaui kajian dan diskusi terkait konsepsi tersebut, yang menjadi popular menjelang pemilu

Gerakan populisme yang menjadikan pemilu sebagai agenda untuk mencapai pemberlakuan ideologi eksklusif yang berbasis agama dengan cara menyampaikan narasi kebencian dengan isu agama, suku, ras, dan antargolongan

Dengan memahami penyebab-penyebab tersebut, partai politik dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi politik identitas dan membangun kesatuan dalam masyarakat

Peran partai politik dalam mengatasi adanya fenomena politik identitas dalam pemilu meliputi beberapa aspek. Pertama, partai politik dapat memainkan peran dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya persatuan dan keragaman, serta menggalang dukungan untuk agenda-agenda inklusif yang menghormati beragam identitas. Kedua, partai politik juga dapat berperan dalam merekonstruksi hukum pemilu untuk menghapus rezim presidential threshold yang dapat memicu politik identitas. Selain itu, partai politik juga dapat mempromosikan pendekatan politik berbasis populisme Pancasila yang mengedepankan nilai- nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Partai politik memiliki peran yang penting dalam mengatasi fenomena politik identitas dalam pemilu. Beberapa peran partai politik dalam mengatasi politik identitas antara lain:

Mendidik masyarakat tentang pentingnya persatuan dan keragaman, serta menggalang dukungan untuk agenda-agenda inklusif yang menghormati beragam identitas. Partai politik dapat memainkan peran dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya persatuan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye politik, program sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Merekonstruksi hukum pemilu untuk menghapus rezim presidential threshold yang dapat memicu politik identitas. Partai politik dapat berperan dalam merekonstruksi hukum pemilu untuk menghapus rezim presidential threshold yang dapat memicu politik identitas dan memperkuat polarisasi dalam masyarakat

Mempromosikan pendekatan politik berbasis populisme Pancasila yang mengedepankan nilai- nilai persatuan dalam masyarakat. Partai politik dapat mempromosikan pendekatan politik berbasis populisme Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai persatuan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye politik, program sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Membangun demokrasi internal dan penguatan ideologi kader dan konstituen yang berbasis populisme Pancasila. Partai politik dapat membangun demokrasi internal dan penguatan ideologi kader dan konstituen yang berbasis populisme Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan politik, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

dengan kedudukan dan fungsi yang strategis sesuai undang-undang partai politik dan esensi kehadirannya dalam suatu negara formal, Partai Politik dapat mereduksi fenomena politik identitas karena gerakan populisme agama dengan melaksanakan pendidikan politik secara massif pada masyarakat dengan membagi partai politik yang berhaluan ideologi nasionalis melaksanakan pendidikan politik yang berbasis republikanisme dan untuk partai yang berideologi Islam menerapkan pendidikan politik berbasis moderasi islam, kedua doktrin. tersebut merupakan unifikasi doktrin menjadi konsep populisme Pancasila sebagai antitesis populisme agama yang dapat memsublimasikan ekspresi populisme agama secara agonistik dalam konteks kebhinnekatunggalikaan. Partai politik yang terbentuk dari pluralitas masyarakat memiliki peran dan kedudukan strategis dalam proses legislasi sehingga akan efektif melakukan rekonstruksi hukum Pemilu dengan menghilangkan rezim presidential threshold dan mengatur sistem pendidikan politik anti politik identitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peran parpol tersebut akan berjalan dengan ideal jika dijalankan dengan semangat demokrasi dan pluralisme oleh partai politik melalui demokratisasi internal, penguatan ideologi kader dan konstituen yang berbasis populisme Pancasila.