Adeummunasywah Adeummunasywah

    FOLLOW  

2021, Kesejahteraan Petani Hanya Mimpi?

Politik | Tuesday, 04 Jan 2022, 15:04 WIB

2021,Kesejateraan Petani Hanya Mimpi

Oleh : Heni Nuraeni

Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat menyedihkan bagi para petani. Bagaimana tidak, setelah berlakunya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok berbasis elektronik (e-RDKK) yang menekankan aturan yang ketat bagi para petani untuk mendapatkan pupuk, dinilai sangat menyulitkan para petani.

Tidak hanya sulit, kuota pupuk yang dimiliki petani sesuai e-RDKK juga sangat sedikit sekali. Informasinya, itu terjadi karena pemangkasan kuota pupuk bersubsidi di akhir tahun 2020 oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian karena alasan refocusing anggaran karena Covid-19.

Saat ini, dengan kondisi harga pupuk bersubsidi melambung tinggi, para petani menjerit. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi hanyalah yang terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dengan keharusan melalui rangkaian seleksi. Adapun mekanisme distribusi pupuk melalui lima lini pengontrolan mulai dari tingkat Menteri hingga agen/masyarakat.

Prosentase penerima pupuk subsidi yang jauh dari jumlah yang petani yang membutukan disertai kerumitan dalam memperolehnya, serta harga yang cukup tinggi, tak ayal membuat para petani kecewa dan tidak bersemangat. Terlebih lagi, kebanyakan petani hanya lulusan sekolah dasar yang minim kemampuan digital sehingga proses digitalisasi untuk mendaftar menjadi penerima subsidi pupuk dirasa menyulitkan mereka. Belum lagi, PT Pupuk sebagai penyedia pupuk yang ditunjuk oleh pemerintah, orietasinya tidak sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat namun lebih kepada profitable.Padahal Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang akan menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Produksi bahan pangan tidak bisa dilepaskan dari terpenuhinya salah satu faktor produksi secara maksimal yaitu ketersediaan pupuk. Kelangkaan pupuk akan menyebabkan menurunnya tingkat produksi pertanian, gairah dan semangat para petani melemah yang berujung kepada munculnya serangkaian problem di tengah masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada para petani adalah wajar dalam sistem pemerintahan yang menerapkan sistem kapitalisme neo-liberal. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dimana keterlibatan para pengusaha dan korporasi lebih berperan dalam mengelola dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, tentu tidak lepas dari perolehan keuntungan. Pada akhirnya, harapan mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani hanyalah mimpi jika tetap bertahan dengan paradigma sistem kapitalisme neo-liberal. Saatnya mengganti paradigma rusak dengan paradigma yang lahir dari Sang Maha Pencipta yaitu paradigma Islam kaffah.

Wallahu'alam