ALSHA MAULIDA

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Peran Aktor Non-Negara Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Di Myanmar

Politik | 2023-07-31 16:45:51

Teori Kebijakan Luar Negeri adalah dasar konflik Myanmar. Secara umum, politik luar negeri menentukan bagaimana suatu negara bertindak di lingkungan luarnya. Selain itu, kebijakan luar negeri juga didefinisikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan atau kepentingan dalam konteks luar negeri dan dalam negeri, yang menentukan keterlibatan suatu negara dalam masalah internasional. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri juga didefinisikan sebagai tindakan atau strategi yang diambil oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk mencapai kepentingannya sendiri. Menurut Tayfur, kebijakan luar negeri adalah orientasi, rencana, komitmen, dan tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh agen-agen resmi negara berdaulat dalam kaitannya dengan lingkungan luar negara. Selanjutnya, menurut Kegley dan Wittkopf, kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional didasarkan pada kepentingan dan tujuan nasional serta pendapat tentang nilai dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, menurut Weber dan Smith, kebijakan luar negeri terdiri dari upaya negara untuk mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambilnya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana organisasi non-pemerintah internasional, terutama INGO (International Non-Governmental Organization), Human Rights Watch (HRW), hadir di Myanmar untuk membantu korban Rohingya. Organisasi non-pemerintah ini didirikan pada tahun 1978 dan fokus pada masalah penegakan hak asasi manusia. HRW pertama kali muncul dengan nama Helsinki Watch, yang didirikan pada tahun 1978 untuk memantau Uni Soviet tentang kepatuhan mereka terhadap perjanjian Helsinki tentang hak asasi manusia (Hemetsberger, 2005). HRW kemudian berkembang dengan didirikannya Americas Watch, yang memantau pelanggaran hak asasi manusia oleh kedua belah pihak dalam perang Amerika Tengah. Karir HRW berawal pada tahun 1978 dan berkembang sampai tahun 1998 dengan fokus pada penegakan hak asasi manusia. Pada tahun 1980-an, Watch Asia (1985), Watch Afrika (1988), dan kemudian Watch Middle East resmi membentuk Komite Pengamatan untuk membentuk Human Rights Watch. Pada tahun 1988, setelah semua komite digabungkan ke dalam organisasi baru, Komite Pengamatan resmi mengadopsi nama Human Rights Watch. Ini menjadi tahun pembentukan organisasi hak asasi manusia terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat. International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi internasional yang menangani masalah migrasi. IOM didirikan pada tahun 1973 setelah perang dunia kedua dan awalnya didirikan untuk membantu pengungsi yang terkena dampak perang untuk menetap. Saat ini, ada 173 negara anggota IOM dan 8 negara pengamat. IOM membantu pengaturan migrasi yang aman dan berkemanusiaan serta hak asasi manusia, mendorong kerja sama internasional dan masalah migrasi, membantu negara-negara mengembangkan solusi praktis untuk masalah migrasi umum, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh imigran dan pengungsi, serta orang-orang yang terlantar. IOM memiliki visi utama dalam bekerja, yaitu melindungi, membantu, mengurangi kesulitan, dan menangani pergerakan korban masalah migran. Visi ini merupakan bagian dari tujuan IOM dalam menjalankan tugasnya. Akses untuk memenuhi hak hidup. Salah satu lembaga internasional, International Organization for Migration (IOM), membantu orang Rohingya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. IOM mendukung pengaturan yang tertib dan berkemanusiaan serta hak asasi manusia untuk migrasi. Dalam menjalankan tugasnya, tujuan utama IOM adalah untuk melindungi, membantu, mengurangi kesulitan, dan menangani pergerakan korban masalah migran. Memberikan gambaran tentang sejarah awal konflik sektarian di Myanmar. Dunia internasional telah memperhatikan konflik etnis yang berlangsung dari tahun 1700-an hingga sekarang. karena etnis minoritas Rohingya telah mengalami banyak kematian. Ketidaksetujuan terhadap etnis Rohingya, yang telah meningkat selama beberapa dekade, adalah sumber konflik yang terus berlanjut. Selanjutnya, hal ini menimbulkan kecurigaan dan kebencian terhadap etnis Rakhine karena etnis Buddha Rakhine percaya bahwa keberadaan Rohingya telah mengurangi hak mereka atas lahan dan ekonomi, terutama di wilayah Arakan, yang merupakan pusat kehidupan Rohingya (Hartati, 2013:8). Pada tahun 2012, konflik etnis kembali terjadi karena masalah pelecehan seksual yang dialami seorang wanita Buddha bernama Ma Thida Htwe oleh orang Rohingya. Krisis pengungsi Rohingya yang disebabkan oleh genosida yang terjadi di Myanmar telah menarik perhatian global. Menurut Burma (2015), kekerasan tersebut telah membunuh ratusan orang dan bahkan menelantarkan lebih dari 140.000 orang. Konflik etnis yang terjadi di Myanmar ini adalah konflik sektarian antara kelompok Rohingya, yang sebagian besar adalah Muslim, dan kelompok Rakhine, yang mayoritas adalah penganut Buddha. Rohingya sendiri adalah kelompok minoritas Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, yang terletak di bagian barat pantai Myanmar. Pemerintah Myanmar telah mendiskriminasi kelompok minoritas etnis dan religius ini secara resmi sejak tahun 1982, ketika UU Kewarganegaraan dibuat, yang menolak akses kewarganegaraan Rohingya atau mereka yang tidak diakui sebagai kelompok etnis di Myanmar. Puncaknya adalah konflik etnis tahun 2012, yang menyebabkan banyak korban dari etnis Rohingya dan penderitaan hingga saat ini. Hal ini menyebabkan respons dari masyarakat internasional yang khawatir akan dampak yang lebih besar dari krisis kemanusiaan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bagian dari kategori Transnational Advocacy Network, HRW melakukan perannya dengan menggunakan analisis TAN untuk menjelaskan peran HRW dalam krisis kemanusiaan di Myanmar.

Dengan menggunakan konsep TAN, HRW menganalisis menggunakan konsep TAN meliputi information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. IOM membantu pengungsi Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan menjamin mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sesuai dengan standar kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berlaku, IOM membantu meningkatkan perawatan yang diterima migran ilegal yang dicegat. Mereka juga melaporkan pengetahuan mereka kepada IOM tentang pemerintah Indonesia. Para migran, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Rumah Detensi Imigrasi, menerima dukungan profesional, pendidikan, konseling, perawatan kesehatan, dan makanan. Untuk menangani masalah Rohingya, pemerintah Indonesia membuat kebijakan luar negeri dengan mengirimkan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, untuk berbicara dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Menurut teori Kegley dan Wittkopf, kebijakan luar negeri adalah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasarkan pada kepentingan dan tujuan nasional serta pendapat tentang nilai dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai inisiator dan donatur bantuan ke Myanmar, Indonesia membantu membangun reputasi yang baik di mata dunia, terutama negara Asia Tenggara dan Myanmar.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi kemanusiaan, HRW telah berusaha untuk melindungi hak asasi manusia orang Rohingya sejak awal konflik di Myanmar hingga tahun 2016. Ini dapat dilihat dari bagaimana HRW mulai beroperasi hingga tahun 2016. Berdasarkan uraian kebijakan luar negeri Indonesia di atas, serta pandangan rasional, pemerintah Indonesia mengambil tindakan logis dengan membantu melalui bantuan fisik dan diplomasi. Dengan mempertimbangkan situasi yang dialami oleh penduduk Rohingya, Indonesia tidak hanya tidak dapat bertindak diam tetapi juga tidak membenarkan penindasan terhadap mereka. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok etnis Rohingya menarik perhatian internasional, sehingga pihak non-negara membantu memfasilitasi hak kehidupan mereka. Untuk membantu orang Rohingya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, IOM membantu mereka. Hak asasi manusia untuk migrasi dan pengaturan yang aman dan berkemanusiaan adalah tujuan IOM. Dalam menjalankan tugasnya, tujuan utama IOM adalah untuk melindungi, membantu, mengurangi kesulitan, dan menangani pergerakan korban masalah migran. IOM membantu pengungsi Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan menjamin mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Artikel ini sebagai salah satu syarat Tugas II Mata kuliah Aktor Non Negara (Non State Actor) dengan Dosen Pengampu: Fadlan Muzakki, S.IP., M.Phil., LLM.