Dina Khaerunnisa
Dampak Pemekaran Wilayah di Kawasan Perbatasan
Politik | 2023-06-26 15:09:05
Pemekaran wilayah adalah sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pada dasarnya pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui otonomi daerah.
Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan negara seringkali hanya diasosiasikan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, padahal lebih dari itu seharusnya pelaksanaan program pembangunan tersebut juga perlu diorientasikan secara tegas kepada pembangunan ekonomi masyarakatnya.
Manfaat dari pembentukan daerah otonomi baru tidak bisa dipungkiri akan dinikmati oleh masyarakat setempat. Secara nyata, tujuan yang diharapkan oleh daerah hasil pemekaran dari daerah induk adalah; pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan secara umum.
Namun ada daerah yang secara potensi tidak pantas mekar, tetapi memiliki urgensi untuk dilakukan pemekaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan faktor daerah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman. Jika tidak dibukanya pemekaran, maka bisa jadi negara tidak akan pernah hadir ditempat-tempat ini. Untuk daerah perbatasan, diperlukannya aparat militer. Jika tidak ada pemekaran maka daerah akan sulit maju.
Ada juga permasalahan yang masih dihadapi atas pemekaran wilayah bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya yaitu, kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan tugas rumah dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan beberapa pejabat lainnya. Dimana masyarakat yang telah memiliki pendidikan yang tinggi masih melakukan pekerjaan bertani dikarenakan faktor lapangan pekerjaan yang ada di instansi sangat terbatas.
Beikut ini dampak positif dari adanya pemekaran wilayah: (Kartasasmita. 2007:46)
1) Dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 2) Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah yang dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. 3) Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.
Sedangkan dampak negatif pemekaran wilayah di kawasan perbatasan yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang, pembangunan yang tidak merata, akses pelayanan publik yang lambat, pemerataan ekonomi yang kurang baik dan terkait tingkat kesejahteraan masyarakat berupa pendapatan, pembangunan dalam hal ini sarana berupa gedung pertemuan, pendidikan dan kesehatan masih belum maksimal pembangunannya, akses jalan masih berupa tanah merah dan hujan menjadi licin, sumber air bersih yang masih belum tersedia seutuhnya dikarenakan pembangunan bendungan yang terhenti, batas wilayah desa dengan desa lainnya terkait tanah adat membuat lambat pembangunan untuk dilaksanakan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
