Muhamad Ikhwan Abdul Asyir

Pentingnya Pendidikan Karakter di Tengah Degradasi Moral dan Etika Pejabat Publik

Eduaksi | 2023-03-06 16:07:08

Kekuasaan itu nikmat maka sah bagi siapa saja untuk mencari, mengejar kekuasaan lalu menikmatinya. Sayangnya dalam proses-proses menikmati kekuasaan tersebut, kadang kala kita lupa bahwa pada suatu saat harus berakhir dan jika kemudian kita tidak memperlakukan kekuasaan itu dengan baik, sesuai dengan mandatnya dan perilaku kekuasaan yang seharusnya kita terjemahkan didalam mengelola kekuasaan itu bisa berujung menjadi sangat tidak menyenangkan.

Akhir-akhir ini para pejabat publik tengah menjadi sorotan dan perbincangan masyarakat tanah air, baik yang dilakukan dilingkungan penegak hukum seperti di kepolisian maupun akhir-akhir ini dilingkungan pegawai Ditjen Pajak. Fenomena hedonisme dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan beberapa pejabat publik saat ini seperti halnya gunung es, yang keliatan baru puncaknya saja sementara dibawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar. Gaya hidup seperti itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu, apalagi bagi para pejabat publik yang seharusnya mempunyai rasa kepekaan dan bersahaja.

Gaya hidup yang memposisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas. Dengan begitu penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak sedikit yang akhirnya masuk kedalam perangkap besar liberasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite. Praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elite yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sesama warga negara.

Padahal etika pejabat publik sudah tertuang dalam Ketetapan (TAP) MPR tahun 2001. Yang mana etika pejabat publik selaras dengan visi dan misi Indonesia di masa depan, dimulai dari sifat jujur, adil dan yang paling penting tidak munafik, selain itu juga harus bersifat transparan, bertanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab, juga harus punya budaya malu.

Untuk itu saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui penanaman karakter para pejabat publik, ada kemrosotan moral pejabat publik sehingga perlu segera dilakukan penanaman karakter.

Bicara soal karakter presiden pertama Ir soekarno sejak dahulu sudah menggangungkan tentang revolusi mental dalam hal ini Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1957 yaitu agar Gerakan revolusi mental penanaman karakter mampu menjadi Gerakan baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan berjiwa api. Kebugaran mental dan penanaman karakter terhadap publik mempunyai peran penting dalam membentuk mental bangsa yang mendukung perwujudan cita-cita luhur bangsa

Karakter sendiri merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, istilah Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok lain agar menjadi dewasa untuk mencapai tingkat hidup atau penghidupan lebih tinggi dalam arti mental. Jika kita mengacu kepada Thomas Lickona (1991) Pendidikan karakter adalah Pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam Tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.

Dalam hal ini pejabat publik harus memiliki sikap kesadaran etis sehingga membuat para pejabat public menomor sekiankan kepentingan-kepentingan lain yang bukan kepentingan publik. Yang selama ini identik dengan fasilitas kendaraan, gaji tunjangan, rumah dinas dan fasilitas lainnya dan kegiatan diluar kantor, maka saatnya sekarang harus merubah pola piker (mind-set) yang mana selama ini pejabat publik identik dengan fasilitas yang cukup mewah dan melakukan kegiatan diluar kantor, maka saatnya sekarang haruslah sederhana dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat dengan dalih menjalankan berbagai aktifitas tugas institusi. Pejabat perlu hemat, karena uang yang dipergunakan untuk aktifitasnya pada hakikatnya adalah uang rakyat. Sementara itu, rakyat sudah ikhlas menyumbangkan uang hasil keringatnya kepada pemerintah untuk digunakan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya. Oleh karena itu, rakyat berkewajiban mengetahui bahwa uangnya selama ini dipakai untuk apa.

Oleh : Muhammad Ikhlas Prayogo, Co-Founder Teras Autentik