Kpajak Online

Mengenal Pengampunan Pajak Alias Tax Amnesty pada Era Jokowi

Di tahun kedua pemerintahan Jokowi ini, desakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak semakin keras. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3% di tahun 2016 hanya dapat dicapai apabila Pemerintah Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk membiayai pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.360,1 triliun (74,6% dari total penerimaan) tahun ini. Hal ini tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia harus benar-benar berusaha keras untuk mengumpulkan semua pajak yang ada. Beberapa dari jumlah yang sangat besar itu bahkan mungkin tidak berada di dalam negeri. Lupakan dulu soal basis pajak dalam negeri.

Pemerintah memperkirakan bahwa orang kaya Indonesia menyimpan 900 milyar dollar di luar negeri. Salah satu langkah kebijakan untuk mencapai target pajak adalah dengan menerapkan pengampunan pajak, setidaknya itulah yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini, dan pemerintah memperkirakan ada 8-15 milyar dolar tambahan pendapatan dari kebijakan ini. Apa itu pengampunan pajak? Apa yang dikatakan teori tentang hal ini? Haruskah kita, sebagai bagian dari masyarakat, setuju dengan kebijakan tersebut? Apakah ada alternatif lain dari kebijakan ini? Saya akan membahas keempat pertanyaan tersebut secara singkat dalam artikel singkat ini.

Apa itu pengampunan pajak? Secara kasarnya, dalam konteks ini, pengampunan pajak adalah sebuah undangan kepada para pengemplang pajak untuk melaporkan harta mereka yang terkena pajak kepada pemerintah - baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri bisa dengan bantuan jasa konsultan pajak. Pemerintah dapat menawarkan tidak ada penalti atau tarif pajak yang lebih rendah atau keduanya untuk membujuk para pengemplang pajak. Dalam kasus Indonesia saat ini, Pemerintah Indonesia mengusulkan untuk memberikan tarif pajak khusus sebesar 1-6 persen plus tidak ada tuntutan pidana dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah tarif yang sangat rendah dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan tertinggi di Indonesia yang mencapai 30 persen. Untuk kasus Indonesia, tujuannya jelas: meningkatkan pendapatan dengan cepat dalam jangka pendek.

Apa yang dikatakan teori tentang hal ini? Pengampunan pajak dapat dilihat sebagai instrumen diskriminatif untuk meningkatkan efisiensi, tetapi hanya jika komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum pajak dapat dipercaya. Jika tidak ada kredibilitas, pengampunan pajak akan sangat mungkin melemahkan penerimaan pajak di masa depan dengan mendorong perilaku penghindaran pajak lainnya. Orang-orang akan menunggu dan berharap untuk mendapatkan pengampunan pajak di masa depan dengan cara menghindari pajak saat ini. Dengan kata lain, pengampunan pajak memberikan sinyal ketidakkonsistenan pemerintah. Secara politis, pengampunan pajak akan mendorong pengampunan pajak lainnya di masa depan. Jadi, kita memiliki pro dan kontra saat ini. Terutama terkait dengan tujuan jangka pendek (dan mungkin jangka menengah) versus jangka panjang.

Dalam jangka pendek, pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak tahun ini dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan dan mendorong efisiensi. Artinya, pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan potensinya. Salah satu contoh empirisnya adalah Scudo Fiscale di Italia pada tahun 2001 yang menargetkan aset dan modal yang tidak dideklarasikan di luar negeri seperti halnya di Indonesia. Kebijakan ini berhasil menarik kembali sekitar 70 miliar dolar aset ke Italia. Namun, hal ini mungkin tidak terjadi dalam jangka panjang. Salah satu dari sekian banyak

Referensi:

Alm, J., & Beck, W. (1993). Tax amnesties and compliance in the long run: A time series analysis. National Tax Journal, 53-60.

Bayer, R. C., Oberhofer, H., & Winner, H. (2015). The occurrence of tax amnesties: Theory and evidence. Journal of Public Economics, 125, 70-82.