Vivi Nurwida

    FOLLOW  

Harga Beras Termahal, Pemerintah Gagal?

Politik | Friday, 06 Jan 2023, 17:11 WIB

Beras atau nasi adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Karenanya, tak heran permintaan atas beras begitu tinggi. Namun, menurut laporan Bank Dunia, harga beras di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, bahkan termahal secara konsisten selama 10 tahun. Harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari pada harga beras di Filipina. Bahkan jika dipadankan dengan Vietnam, Kamboja, Myanmar juga Thailand harganya bisa dua kali lipat lebih mahal.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, justru membantah dan mempertanyakan dasar perhitungan dan waktu data tersebut diambil oleh Bank Dunia (cnnindonesia.com, 24-12-2022).

Indonesia ternyata punya ketentuan khusus terkait standar kualitas beras. Acuan mutu beras melalui SNI 6128:2015, yang kemudian diperbaharui dengan SNI 6128:2020. Dilansir dari pertanian.go.id, ternyata SNI beras ini bersifat sukarela atau tidak wajib.

Apakah mahalnya harga beras, bahkan termahal di ASEAN, juga tidak adanya kewajiban standar kualitas beras menunjukan bahwa pemerintah telah gagal mewujudkan perlindungan atas bahan pangan rakyat?

Gagalnya Pemerintah Mewujudkan Perlindungan Pangan

Indonesia adalah salah satu negara dengan penghasil padi terbesar di dunia. Karenanya, setiap persoalan terutama terkait harga tentu menjadi perhatian tersendiri. Terlebih, terjadi perbedaan pendapat antara Kementerian Pertanian dan Bank Dunia.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, fakta di masyarakat menunjukan bahwa harga beras terus menaiki kelonjakan harga. Padahal, sebagai bahan makanan utama masyarakat Indonesia, sudah semestinya harganya bisa terjangkau. Selain itu, beras yang dikonsumsi sudah selayaknya sesuai standar mutu, karena akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Standar mutu yang hanya bersifat sukarela dengan harga yang beragam akan mengakibatkan masyarakat menengah ke bawah condong untuk memilih beras dengan harga yang murah dan kualitas yang rendah, bahkan tidak sesuai standar. Tentu, hal ini akan berdampak pada kesehatan.

Pangan yang sehat artinya pangan yang seimbang, yakni konsumsi sayur mayur, buah-buahan, juga lauk pauknya, bukan hanya sekedar karbohidrat.Fakta di lapangan juga menunjukan kenaikan harga bukan hanya pada beras, tapi juga bahan pangan lain seperti minyak, gula dan sebagainya. Jika berasnya saja begitu mahal, bukan tidak mungkin di tengah himpitan ekonomi, masyarakat miskin hanya akan memenuhi kebutuhan pangan sekedarnya, kebutuhan gizi bisa jadi tidak mencukupi. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah mewujudkan perlindungan atas pangan.

Faktor Penyebab

Problem tingginya harga kebutuhan pokok termasuk pangan, sejatinya tidak terlepas dari kebijakan yang ditelurkan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Semua ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi Kapitalisme.

Tidak dimungkiri, di Indonesia memang terjadi kenaikan harga BBM, yang mana ini adalah salah satu faktor produksi. Karenanya, akan mendorong kenaikan harga-harga yang lain termasuk beras. selain itu, kerusakan pasar bisa terjadi juga karena adanya oligarki, beras dikuasi oleh segelintir importir. Pemerintah hanya sekedar menciptakan ketahanan pangan (menyediakan kebutuhan pangan, meski itu dari impor sekalipun), tanpa menciptakan kedaulatan pangan.

Buruknya tata kelola dalam sistem Kapitalisme juga menyebabkan tiada tempat penyimpanan yang memadai ketika petani panen raya, ditambah lagi informasi jatuhnya harga padi ketika panen raya, terlebih bersaing dengan harga beras impor yang harganya lebih murah, sudah barang tentu membuat para petani lesu. Sudahlah ongkos produksi mahal, ujungnya harga yang ada tidak layak. Sudah semestinya ada atau tidak adanya panen, harga tetap layak.

Konsep Islam Memenuhi Kebutuhan Pokok Rakyat

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari).

Atas dasar hadis ini jelaslah bahwa Khalifah wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya, tanpa terkecuali. Khalifah akan memenuhi kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, papan secara layak. Khalifah akan menerapkan sistem ekonomi Islam, menciptakan lapangan pekerjaan, pemberian modal dan keahlian bagi kepala keluarga yang mampu untuk bekerja. Sedang, bagi yang tidak mampu karena cacat, sakit dan sebagainya, Khalifah akan memberikan bantuan secara langsung secara layak. Selain itu pendidikan, kesehatan dan keamanan disediakan secara gratis dan berkualitas.

Dalam Islam konsepnya adalah kedaulatan pangan, yakni dipastikan mandiri secara pangan dari produksi sendiri baik kecukupan lahan, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian cukup untuk memenuhi seluruh warga negara dalam jangka waktu dari panen ke panen dan memadai. Tanpa adanya kedaulatan pangan, negara ini akan mudah digrogoti dan bergantung pada negara lain.

Selain itu, Islam juga akan memastikan distribusi pangan hingga ke tiap individu masyarakat, bukan hanya tersedia melimpah tapi tidak terdistribusi. Dalam kapitalisme sendiri, siapa yang bisa membayar dengan harga tertentu bisa memiliki pangan. Bahkan, di zaman modern ini masih banyak orang yang menderita kelaparan. Pemerintah bisa dikatakan gagal, ketika ada satu saja individu yang tidak bisa mendapatkan kebutuhan pangan dengan layak. Politik ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah akan memastikan pemenuhan kebutuhan pokok yang cukup dan terdistribusi dengan baik.

Wallahu a'lam bisshowab