Siti Khotijah

    FOLLOW  

Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia

Politik | Monday, 12 Dec 2022, 10:54 WIB

Kebijakan dalam perekonomian sangat diperlukanmengingat bahwasanya tidak semua kebijakan akan berjalansesuai rencana yang ada.. Keberadaan kebijakan dalam duniaekonomi adalah sebagai landasan atau dasar semua kegiatanyang berhubungan dengan dunia ekonomi baik dalam ruanglingkup kecil hingga besar. Untuk itulah kebijakan selalu adadalam penyebutan ekonomi dan salah satunya adalah kebijakanfiskal yang diterapkan dalam resesi ekonomi dalam rangkamenghadapi keadaan ekonomi Dunia khususnya Indonesaisetelah terjadi wabah corona yang disebabkan oleh virus Covid-19. Selaras dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan nasionalkhususnya dalam hal yang bersifat pemulihkan keadaanekonomi maka kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai jalankeluar untuk mengatasi resesi ekonomi saat ini.

Pemerintah tentu saja membutuhkan kebijakan untukmembuat rakyatnya sejahtera dan salah satunya melaluikebijakan yakni kebijakan fiskal. Dalam mensejahterakanmasyarakat, pemerintah mengatur perekonomian berupapengeluaran, pajak, perbelanjaan dan hutang agar lebih stabil.Dari dana APBN pemerintah dapat mengatur pertumbuhanekonomi seperti mengatasi inflansi. Dalam pembangunandemokrasi di Indonesia kebijakan fiskal berperan untukmendorong pencapaian target-target pembangunan yang telahditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsiAPBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerjaekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menyelenggarakan program-program atau rencana pemerintahsecara efektif, efisien, dan tepat guna serta menghindari korupsi.

Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal jugasangat diharapkan agar tercipta pembangunan demokrasi yang berjalan dengan baik. Sistem demokrasi itu sendiri harus dapatmelahirkan pemerintahan yang bersih, mencegah praktik korupsidi kalangan pejabat negara dan aparatur birokrasi, sertameningkatkan mutu sehingga pembangunan demokrasi yang baik dapat terwujud. Hal ini berkaitan erat dengan prilakupembuat kebijakan untuk menghindari pola prilaku korupsi.Pemerintahan yang bersih dari korupsi akan mengantarkan padapertumbuhan ekonomi yang lebih baik, menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi, perdagangan, danpergerakan modal yang kemudian menciptakan lapanganpekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menyelenggarakanprogram-program yang efektif dan efisien, sehinggapembangunan di segala bidang menjadi lebih baik pula.

Kebijakan fiskal terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia juga berperan untuk mengoptimalkan kegiataninvestasi. Investasi merupakan salah satu transaksi dalam duniaekonomi yang memiliki prospek besar. Dengan terbukanyalahan atau tempat untuk berinvestasi maka terbuka peluang-peluang usaha untuk mendatangkan keuntungan besar baginegara, dan dapat mengurangi pengangguran. Untuk itulahkebijakan fiskal bertujuan agar dapat mendorong kegiataninvestasi ini terus bertambah dan bertambah sehingga hasilnyabisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat indonesia tanpaterkecuali, sehingga pembannguan demokrasi yang diharapkandapat terwujud.

Jadi didalam kebijakan fiscal untuk mengatasi resesiekonomi di Indonesia memiliki berperan untuk mendorongpencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagaialat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehinggadapat tercapainya pertumbuhan ekonomi. Agar tujuan kebijakanfiskal dan peran kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasidi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan seharusnya makadiperlukan kerjasama dari berbagai elemen baik olehpemerintah/ negara sebagai pembuat kebijakan maupun olehrakyat sebagai warga masyarakat yang harus mematuhi setiapkebijakan pemerintah sehingga dapat bersama-sama merasakanpembangunan demokrasi yang berhasil.