
Klien Dewasa Bapas Nusakambangan Laksanakan Wajib Lapor Rutin
Info Terkini | 2022-10-17 10:45:42
Cilacap, (17/10) Salah seorang klien dewasa Bapas Kelas II Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah berinisial S yang sebelumnya terlibat tindak pidana terorisme melaksanakan kegiatan wajib lapor. Kegiatan wajib lapor merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh klien pemasyarakatan sesuai dengan kontrak bimbingan yang telah ditandatanganinya saat klien melaksanakan registrasi. Saat melaksanakan wajib lapor klien membawa kartu bimbingan yang nantinya akan diberikan paraf oleh Pembimbing Kemasyaraktan sebagai bukti kehadirannya.
Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas akan menanyakan keadaan dan kegiatan klien sehari-hari selama menjalani masa integrasinya. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan bimbingan kepada klien tersebut agar selalu mematuhi aturan dan tidak lupa melakukan wajib lapor secara rutin.
“Tolong selalu patuhi peraturan yang berlaku serta jangan melakukan pelanggaran hukum kembali karena apabila melakukan pelanggaran hukum kembali tentunya hak yang didapatkan akan dicabut serta akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Selain itu jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan apabila ada kendala jangan sungkan untuk bertanya kepada pembimbing kemasyarakatan serta upayakan untuk selalu melakukan kegiatan wajib lapor” pesan Pembimbing Kemasyarakatan Madya.
Wajib lapor sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi klien yang menjalankan program integrasi, dengan klien aktif melakukan kegiatan wajib lapor ini diharapkan dapat memudahkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada klien.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.