Seputar Sumsel

    FOLLOW  

Tokoh Adat Papua Dukung KPK Periksa Lukas Enembe

Info Terkini | Sunday, 09 Oct 2022, 15:21 WIB

Oleh : Saby Kosay )*

Beberapa tokoh adat Papua dengan tegas mendukung secara penuh pihak KPK untuk bisa sesegera mungkin melakukan pemeriksaan pada Lukas Enembe mengenai kasus korupsi yang menjeratnya agar penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan lancar.

Sudah menjadi tugas utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk benar-benar bisa mengusut tuntas segala bentuk kasus korupsi yang ada di Indonesia, entah itu dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali, termasuk dugaan korupsi yang belakangan banyak beredar dan menyeret nama Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Pasalnya, apabila pemberantasan korupsi bisa dengan tegas dilakukan, maka Indonesia akan bisa menjadi lebih baik lagi dan menghindari segala bentuk ketidakjujuran, utamanya mempraktekan bagaimana keberlakuan good governance di Tanah Air. Selain itu, tentunya juga akan memunculkan asas keadilan untuk seluruh masyarakat, ketika terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat, jika memang sudah terbukti menyalahi aturan dan hukum, tentunya harus benar-benar ditindak.

Maka dari itu, Ketua Adat Sekanto dari Keerom, Papua, Didimus Werare memiliki harapan besar kepada pihak KPK untuk sesegera mungkin melakukan pemeriksaan pada Lukas Enembe. Bukan hanya kepada Gubernur Papua tersebut, namun menurutnya, pemeriksaan juga patut dilakukan kepada beberapa pejabat lain yang menjadi orang terdekat Lukas Enembe agar seluruh dugaan yang berkaitan dengan kasus korupsi bisa dapat dihukum.

Karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa biasanya kasus korupsi tidak akan dilakukan hanya oleh satu orang tersangka saja, melainkan pasti akan menyangkut beberapa orang lain pula untuk bisa melancarkan aksi tersebut. Lebih lanjut, Didimus Werare mengimbau kepada Lukas Enembe supaya bisa sadar diri dan dengan sukarela menyerahkan dirinya agar bisa diperiksa oleh KPK sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Tokoh Adat Papua itu, jika memang Lukas Enembe merasa kalau dirinya tidak bersalah, maka seharusnya dia bisa jauh lebih berani untuk menanggapi panggilan dari KPK dan langsung bisa menyampaikan semuanya. Namun justru sikap yang ditunjukkan oleh Lukas Enembe sama sekali tidak mencerminkan sosok pemimpin yang baik dan patut dicontoh.

Ketua Adat Sekanto dari Keerom itu juga menambahkan bahwa orang adat Papua sama sekali tidak akan pernah melakukan intervensi mengenai kasus korupsi tersebut karena mereka sama sekali tidak ingin terjadi pengorbanan yang nyatanya sia-sia. Terlebih, dari pihak KPK sendiri yang menjadi lembaga independen dan berintegritas pasti akan selalu melakukan segala proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan serta hukum yang berlaku.

Bahkan, Didimus Werare juga kembali mengimbau untuk seluruh warga Papua agar sama sekali tidak ikut intervensi pula. Dirinya berharap agar masyarakat bisa memperbolehkan tim KPK untuk melakukan pemeriksaan pada Lukas Enembe karena sejauh ini berbagai bukti juga sudah dianggap cukup sehingga Gubernur Papua itu resmi ditetapkan sebagai seorang tersangka.

Senada, Ketua Adat Suku Daiget dari Keerom, Papua, Servo Tuamis pun juga menyatakan hal yang sama, bahwa dirinya sangat mendukung pengusutan tuntas kasus korupsi Lukas Enembe oleh KPK. Bahkan dirinya langsung meminta pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk membantu dan memberikan fasilitas secara luas kepada KPK demi bisa segera menyelesaikan kasus Lukas Enembe.

Servo Tuamis mengajukan permintaannya kepada MRP dan DPRP tersebut supaya mereka bisa langsung melakukan pendekatan kepada ketua-ketua adat dari daerah pegunungan, seperti Wamena, Tolikara dan tokoh-tokoh Papua lainnya di Jayapura. Bahkan mendorong untuk bisa membuat kesepakatan tertulis agar Lukas Enembe bisa diusut.

Baginya, dengan melakukan pendekatan semacam itu, maka bukan tidak mungkin para tokoh Papua lainnya juga akan menyetujui gagasan yang sama mengenai penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu karena memang tokoh-tokoh yang duduk di MRP dan DPRP merupakan lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat, selain itu mereka sendiri juga banyak yang berasal dari wilayah pegunungan sehingga akan lebih mempermudah proses koordinasi yang hendak dilakukan.

Sebelumnya, nama Gubernur Papua, Lukas Enembe belakangan ini terus menjadi banyak sorotan setelah bermula dari adanya dugaan korupsi yang berhasil ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mana dikatakan bahwa ada aliran dana dengan jumlah besar dan cukup mencurigakan atas namanya.

Setelah berhasil menemukan aliran dana mencurigakan itu, kemudian PPATK melimpahkan temuan mereka tersebut kepada pihak KPK untuk lebih lanjut melakukan pendalaman. Ketika didalami oleh KPK, ternyata memang ada dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe dengan besaran Rp 1 miliar, yang mana hal tersebut berkaitan dengan pengadaan proyek Pemerintah Provinsi Papua.

Maka tidak heran jika beberapa tokoh adat Papua sendiri menyatakan dukungan penuh mereka kepada KPK untuk benar-benar bisa sesegera mungkin melakukan pemeriksaan pada Lukas Enembe atas dugaan-dugaan yang menyeret namanya tersebut.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta