Suci Nur Rahmawati

    FOLLOW  

BBM Naik, Rakyat Tercekik: Bagaimana Menyikapinya?

Agama | Sunday, 11 Sep 2022, 13:19 WIB

Berakhirnya pandemi covid-19 belum juga mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia. Tepat hari Sabtu, 3 September 2022 Presiden Jokowi bersama jajaran menterinya mengejutkan rakyat dengan naiknya harga BBM. Harga pertalite diputuskan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter mejadi Rp 6.800 per liter. Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter (Tempo.co). Harga BBM yang melambung tentunya berdampak pada naiknya harga bahan-bahan pokok yang lain, karena tarif transportasi dan logistik ikut meningkat. Dilansir dari CNBC Indonesia, harga beras premium, beras medium, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, gula pasir, daging ayam ras dan telur ayam ras masih memerah. Dikutip dari data Badan Pangan Nasional, harga beras premium sejak 29 Agustus hingga 5 September 2022, meningkat 2,18% menjadi Rp 12.650 per kg. Dalam periode yang sama, beras premium meningkat 1,11% menjadi Rp 10,950 per kg, cabai merah keriting naik 1,76% joxp gaet u Rp 1.110 per kg, cabai rawit naik 6,88% menjadi Rp 60.130 per kg. Lalu, daging dan telur ayam ras naik masing-masing 3,76% dan 0,91% menjadi Rp 35.860 dan Rp 30.100 per kg.

Dilansir dari oto.detik.com, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengungkapkan alasan utama mengapa pemerintah menaikkan harga BBM. Pertama, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Kedua, ternyata 70% BBM subsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu seperti pemilik mobil pribadi. Selain itu, ketidakstabilan geopolitik global memicu lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut mempengaruhi selisih harga minyak dunia dengan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia semakin besar. Apabila tidak segera diatasi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) akan jebol dan berpotensi mengguncang perekonomian nasional.

Namun hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan beberapa kebijakan pemerintah yang lain terkait urusan pembangunan. Di saat masyarakat kesulitan dalam menghadapi pandemi covid-19, pemerintah tetap melanjutkan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghabiskan biaya sebesar 486 triliun. Dilansir dari CNN Indonesia, sumber biaya pembangunan IKN di Kalimantan Timur salah satunya berasal dari APBN yaitu sebanyak 19 persen atau sekitar Rp 97 triliun. Selain itu, banyak pembangunan infrastruktur yang mangkrak dan membengkak biayanya. Tetapi hal tersebut tidak menghentikan niat pemerintah untuk tetap dilanjutkan. Dilansir dari Kompas.com pembangunan jalur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek menjadi Rp 114, 24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana tersebut tentu tidak sedikit. Hal tersebut mendorong China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengakkan biaya proyek tersebut yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). PT KCIC yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN dan konsprsium perusahaan China berharap kucuran uang APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui DPR. Karena tanpa dana dari APBN, arus kas PT KCIC akan negatif.

Melihat kedua fakta yang bertolak belakang tersebut, masyarakat menganggap bahwa pemerintah saat ini salah fokus. Pemerintah lebih condong pada sesuatu yang tidak terlalu urgent seperti pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Padahal infrastruktur tersebut tidak bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, hanya orang yang memiliki banyak uang yang bisa merasakannya. Hal tersebut malah akan menimbulkan kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Itulah konsep negara kapitalis, menganggap bahwa negara bukan milik rakyat biasa tetapi milik para pemilik modal atau penguasaha. Maka wajar jika kebijakan yang diterapkan selama ini tidak pro pada rakyat. Karena untuk mendapatkan kedudukan di ranah pemerintahan butuh biaya yang sangat besar. Tataran gubernur saja membutuhkan biaya 100 miliar, apalagi presiden? Inilah kondisi perpolitikan negara yang mengadopsi sistem demokrasi, sistem yang melanggengkan ideologi kapitalisme.

Ideologi kapitalisme adalah ideologi yang memiliki mindset bahwa hidup hanya untuk mencari materi. Asas dari ideologi ini adalah sekulerisme yaitu memisahkan antara kehidupan dunia dengan ahgama, jadi dalam menjalankan kehidupan tidak perlu membawa-bawa agama kecuali dalam ranah ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Ideologi terebut jika diterapkan dalam sebuah negara otomatis akan menimbulkan banyak kerusakan seperti sekarang, karena agama yang harusnya menjadi pengarah malah ditinggalkan. Dan orang-orang yang mengemban ideologi ini pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan meskipun mendzolimi orang lain atau tidak sesuai syariat. Maka dari itu perlu kita tinggalkan ideologi kapitalisme dan beralih pada ideologi isam yang berasal dari Sang Pencipta, sesuatu yang mengetahui baik buruknya untuk manusia. Ideologi islam tersebut hanya bisa kita terapkan dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Saat islam diterapkan, rakyat akan dianggap sebagai amanah. Islam menempatkan kedudukan penguasa di hadapan rakyat ibaratkan penggembala yang harus mengurus gembalaannya dengan sebaik mungkin. Penguasa dalam islam wajib memenuhi kebutuhan rakyat dan haram menelantarkan mereka. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan untuk rakyat akan berlaku sama dan adil, tidak didasarkan pada perbedaan status ekonomi maupun agama. Dalam khilafah, khalifah dan para pejabat membatasi jaminan hidup mereka demi mendahulukan kesejahteraan rakyat. Dan islam akan memprioritaskan pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat, bukan proyek yang hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh segelintir orang dan menguntungkan kaum oligarki.